Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Sinode GKI di tanah Papua, Pdt Andrikus Mofu, M, Th secara resmi melantik Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen YPK di Tanah Papua periode 2023- 2028, dalam ibadah Minggu (16/4/2023) di Jemaat GKI Diaspora Kotaraja dalam.
Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura Jhon Y. Betaubun, SH, MH yang juga sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI I. S Kijne Sborhoinyi dipercayaka sebagai Ketua YPK berdasarkan Surat Keputusan (SK) Badan Pekerja Sinode GKI di tanah Papua Nomor : 281/G-14.c/IV/2023.
Diawali dengan ibadah, Sekretaris Sinode Pdt. Daniel J. Kaigere, S.Si.Teol dalam khotbahnya sesuai pembacaan Firman. Yohanes 21 : 15 – 19 berpesan. Syarat untuk melakukan pekerjaan ini adalah mengasihi Dia.
“Tanpa mengasihi Yesus kita tidak mungkin dapat melaksanakan dengan sungguh-sungguh pekerjaan-pekerjaan yang Yesus perintahkan,” tegasnya.
Apapun pekerjaan yang kita lakukan sesungguhnya adalah sebuah panggilan atau pemutusan,” tambah, Pdt. Daniel
Semua yang kita kerjakan harus dibangun atas dasar pemahaman bahwa semua hal kita lakukan sebagai panggilan hidup bersama dengan orang lain.
“Panggilan sebagai sopir taxi, tukang ojek, petani, nelayan, karyawan karyawati sebuah perusahaan, wiraswasta, PNS, TNI maupun Polri, pekerjaan kita adalah panggilan, pengutusan,” ujarnya.
Hari ini kita akan menyaksikan pelantikan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di tanah Papua. Biarlah bagian ini juga menjadi pergumulan bersama bagi kita.
“Badan Pengurus Yayasan yang akan dilantik, bahwa saudara ada dan dipanggil ke dalam tugas Yayasan ini dan untuk maksud maksud itulah, panggilan bersama kita sebagai orang Kristen, setia tanggung jawab itu ada tujuan,” papar Pdt. Daniel.
Usai ibadah Ketua YPK di Tanah Papua, Jhon Betaubun mengatakan, momen pelantikan merupakan sejarah baru di tanah Papua,.
“Atas kepercayaan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, bersama dengan semua jajaran yang mempercayakan saya sebagai ketua YPK di tanah Papua bersama dengan semua pengurusnya,” ujar Jhon.
Jhon mengaku yakin sungguh bahwa dirinya bersama pengurus hanya alat, tapi yang punya pekerjaan ini adalah Yesus Kristus Juru Selamat yang telah bangkit menebus dosa saya dan kita sekalian.
“Kita boleh melihat bahwa hari ini ada Yayasan lain, tetapi dalam undang-undang nomor 2 tahun 2021 telah mengamanatkan kepada kita tentang bantuan-bantuan kepada Yayasan YPK di Tanah Papua,”bebernya.
Lanjut Betaubun mengajak pengurus Yayasan untuk bersama-sama kita kerja dengan kerendahan hati, dan meninggalkan ego masing-masing.
“Dengan kerendahan hati, kita akan meninggalkan jabatan kita di luar untuk memikul salib bersama-sama, mari kita kerja sama-sama. tidak usah muluk-muluk, dan banyak kampanye,” ujarnya.
Jhon sangat yakin dengan struktur YPK di tanah Papua yang telah diputuskan oleh Sinode GKI, saya yakin kami akan kerja bersama-sama dan kami akan mempertanggungjawabkan ini,” imbuhnya.
Diungkapkannya, paling lambat setiap 6 bulan kami presentasi apa yang kami kerjakan, sehingga ada evaluasi dan melaporkan apa yang kami kerjakan.
Waktunya tambah Jhon, pengurus YPK tidak lagi menjadi tuan, tapi waktunya pengurus YPK. Saya dan kita semua yang dilantik ini sebagai pelayan-pelayan di bidang pendidikan, YPK di tanah Papua.
“Tidak duduk seperti tuan dan nyonya, tapi waktunya kita turun menanyakan sekolah- sekolah di bawah YPK apa yang mereka butuhkan dan apa yang harus kita bantu,”jelas Betaubun.
Untuk itu ditekankan, pakailah jabatan kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lewat pendidikan,” papar Betaubun.
Sementara Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, M, Th juga mengatakan, Badan Pekerja Sinode sesuai dengan mandat Sidang Sinode ke-XVIII di Waropen, teristimewa hasil kajian pendidikan, roadmate peta, maka dalam masa transisi ini Badan Pengurus Yayasan ini dibentuk.
Saya berharap atas nama Badan Pekerja Sinode dan juga gereja, saudara-saudara yang mendapat mandat ini untuk memulai melaksanakan tugas bersama ini, jangan menunda, pada situasi emergency dan cepat yang harus kita tangani.
Karena, kita semua mengetahui bahwa masalah pendidikan Kristen, YPK hari ini saya tidak inginkan ada masalah, tetapi ada soal yang segera kita benahi. Sistem pengelolaan, tetapi juga semua hal yang terkait dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
“Bagi saya ini situasi emergency yang harus ditinggalkan. Saya berharap kepada saudara-saudara yang dilantik hari ini segera merapatkan barisan, menyusun strategi untuk memulai bekerja,” pesan Mofu.
Pdt. Andrikus Mofu mengakui, postur badan pengurus yang baru sangat luar biasa. Saya sendiri sangat berkeyakinan anak-anak GKI yang luar biasa yang telah kita percayakan untuk melaksanakan tugas dan mandat ini.
“Mereka adalah orang-orang luar biasa yang disiapkan Tuhan, karena itu saya percaya di pundak saudara-saudara, masa keeamasan YPK yang lalu harus diangkat kembali,” tuturnya.
Sekarang bagaimana kita urai tanggung jawab ini, kita buat semua wilayah, Provinsi, Kabupaten dan Kota, cluster-cluster YPK kita isi pengurus, supaya saudara-saudara betul-betul punya perhatian mengelola, mengevaluasi, tapi juga untuk membenahi semua hal yang berkaitan dengan pendidikan kita.
Kendati begitu Pdt. Andrikus Mofu menegaskan, satu hal yang saya pesankan, segera benahi hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. Akte-Akte yang yang tidak jelas harus segera dijelaskan.
“Kita proses ini semua. Saya mengingatkan ini karena kurang lebihnya ada dua situasi masa yang ketika itu YPK di antara abu-abu,” ungkapnya.
Situasi seperti ini lanjut dia, tidak boleh ada lagi dalam gereja, saya ingatkan tidak boleh ada lagi. landasan hukum telah kita letakkan dalam perubahan amandemen terbaru berkaitan dengan Yayasan,” tandasnya.
“Kepada pengurus yang baru dilantik hal emergency kedua yang saya titipkan hari ini kita sedang bermasalah dengan regulasi, berkaitan dengan SDM, apakah benar nanti guru-guru sekolah atau pengajar yang ada di sekolah-sekolah YPK yang notabene adalah PNS harus ditarik,” pungkasnya.
Untuk itu tegas Andrikus, kita harus bergeming position. Kita harus sampaikan pada pemerintah tidak boleh mengambil langkah-langkah yang merugikan gereja dan khususnya usaha untuk pendidikan,” tutup Ketua Sinode GKI di Tanah Papua itu.
(Har)
