Jayapura,Teraspapua.com – Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni SH, MH, M.Sos mendorong agar dalam kepemimpinan Presiden Prabowo – Gibran Periode 2024-2029, dibentuknya Kementrian khusus urusan Papua.
Untuk pembentukan kementrian dimaksud, Ketua DPD Gerindra Papua, melakukan pertemuan dengan para akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) para tokoh, pengambil keputusan, stakeholder, dan MRP. Pertemuan itu berlangsung di salah satu hotel di Jayapura, Senin (29/4/2024).
Usai pertemuan, Akademisi, Dekan Fakultas Teknik Uncen, Dr Ir Johni Jonatan Numberi M Eng IPM, mengapresiasi ide yang baik sekali dari Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua, untuk mendorong terbentuknya Kementerian khusus urusan Papua.
Dijelaskan Numberi, kalau kita lihat secara strategi dan geostrategi dan juga geopolitik ini Provinsi Papua yang ada di ujung timur Indonesia, sebagai garda terdepan atau halaman depan bangsa dan negara di kawasan Indo Pasifik.
Kemudian, lanjut kata Numberi, dalam proses-proses geo ekonomi global sangat berpengaruh sekali karena kondisi Papua dengan enam provinsi daerah otonomi baru ini cukup luas tiga kali Pulau Jawa, dengan pertumbuhan industri yang cukup besar dan strategis. Sehingga di dalam proses-proses urusan ini penting untuk mengusulkan Kementerian khusus Papua.
Kembali dijelaskan Numberi, kalau kita lihat latarbelakang sudah banyak hal yang dilakukan oleh negera termasuk pada masa reformasi 1998 ke tahun 2000 itu ada Menteri percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia yang saat itu dimotori Bapak Manuel Kaisiepo. Selain itu pada masa Presiden SBY ada UP4B terus pada masa Presiden Jokowi ada BP3OKP yang diketuai Wapres.
“Kemudian sekarang muncul ide dari ketua DPD Gerindra Papua, saya kira sangat baik sekali untuk membantu percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Ini penting untuk percepatan atau penanganan pembangunan di Papua,” ujar Numberi.
Kemudian, kata Numberi, kita juga punya masalah mengenai menjaga integritas nasional di Tanah Papua. Untuk itu bisa memberikan ruang dan kesempatan kepada putra dan putri Papua yang mau ambil bagian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dalam pembangunan di Papua.
“Hal lain, terkait Ketua Gerindra menyampaikan untuk distribusi ASN yang memenuhi syarat kepangkatan, kelompok profesional untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di Kementerian, BUMN dan ini hal-hal yang baik. Termasuk mendorong adanya orang Papua menempati posisi diplomat, dubes, atase pendidikan, atase militer di luar negeri. Ini hal-hal penting untuk berikan ruang kepada putra/putri Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional,” tandasnya.
Sementara itu, Akademisi Uncen Dosen Program Ilmu Pemerintahan, Dr. Renida Joselin Toroby, mengungkapkan saya secara pribadi menyambut baik hal ini. Sebenarnya Kementerian itu pernah ada, kalaupun pernah hilang dan pada kepemimpinan yang baru ini ada gagasan dari DPD Gerindra Provinsi Papua kami menyambut baik.
“Karena paling tidak kehadirannya bisa meminimalisir segala persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Meminimalisir konflik dan kalau Tuhan Izinkan Kementerian ini ada, itu akan memberikan kontribusi yang baik secara umum secara khusus di Provinsi yang ada di Tanah Papua,” terangnya.
Terkait dengan hal itu, lanjut kata Dr Renida tadi beberapa akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh agama yang hadir, kami membicarakan mengenai pokok pikiran Ketua DPD Gerindra Papua, kemudian kami sudah diskusikan dan semua hasil diskusi itu kita akan rumuskan dan sampaikan lagi atau berdiskusi dengan mereka.
“Pokok-pokok pikiran yang tadi disampaikan dalam sambutan itu kita sudah diskusikan dan nanti kita rumuskan lagi kembali dan undang lagi tim untuk berdiskusi lagi,” pungkasnya.
Masih ditempat yang sama, Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yanni, SH. MH. M.Sos, mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya untuk doa dan dukungan sehingga Bapak Prabowo Subiyanto terpilih, dan sudah ditetapkan sebagai Presiden RI periode 2024-2029.
“Terimakasih sekali untuk semua bapak/ibu, kaka/adik di Tanah Papua yang telah mendukung beliau,” imbuhnya.
Yanni menjelaskan, acara ini diselenggarakan dari sebuah pikiran. Bagaimana kalau kita di Papua itu dengan berbagai macam persoalan, adanya Otsus jilid II dan ada bagian yang belum maksimal, bagaimana Geridra Papua mengundang para tokoh, pengambil keputusan, stakeholder, akademisi, dan MRP untuk kita berdiskusi kemungkinan adanya Kementerian Baru dan sebagainya.
“Jadi ini diskusi awal yang dihadiri berbagai kalangan, saya terimakasih saya pikir kajian-kajian ini positif, untuk kita sampaikan aspirasi kita ini kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subiyanto,” terangnya.
Termasuk, lanjut kata Yanni, ada pendapat juga betapa maksimalnya kalau di setiap Kementerian itu ada keterwakilan orang asli Papua misalnya Dirjen, Deputi, dan sebagainya.
“Jadi bicara pertambangan, Kita datang ke Menteri Pertambangan maka di sana ada orang asli Papua, demikian juga dengan Kehutanan, perikanan, pariwisata dan lain-lain,” ujarnya.
Jadi dengan pemikiran itu, kata Yanni, kita Papua juga ingin berkontribusi dalam pembangunan nasional. Papua juga ingin memiliki Indonesia seluruhnya dan itulah pikiran-pikiran artinya menjadi sebuah gagasan untuk kita diskusikan dan dilakukan kajian kajian ilmiah supaya lebih mendalam.
Nanti rencananya kita akan bersama membentuk tim yang terdiri dari akademisi, para tokoh, tokoh perempuan, termasuk tadi MRP juga hadir dan kalau sudah rampung kita akan sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subiyanto.
“Nanti selanjutnya seperti apa, kita serahkan kepada beliau untuk memutuskan apakah dianggap perlu yang penting kita serahkan aspirasi ini kepada beliau,” pungkasnya.
