Ambon,Teraspapua.com – Pandemi global Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang kini mengancam seluruh wilayah tanah air, termasuk Maluku, tidak menghalangi Pemerintah daerah untuk menggelar agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat provinsi.
Dalam suasana kewaspadaan dan upaya “potong pele” menyebarnya Covid-19, Gubernur setempat Murad Ismail, memimpin jalannya Musrenbang Provinsi Maluku tahun 2020 secara online atau virtual melalui saluran video conference.
Musrenbang diikuti para stakeholder terkait di daerah ini yakni Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku, Anggota DPRD Provinsi Maluku, narasumber dari Kemendagri, Bappenas, Kemenkes, Kemensos, serta para Pimpinan OPD di lingkup Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Maluku.
“Musrenbang kali ini difokuskan pada penanganan dampak ekononomi dan sosial yang ditimbulkan akibat menyebarnya wabah Covid-19,” kata Gubernur saat membuka acara Musrenbang secara virtual dari ruang kerjanya, Selasa (14/4/2020).
Ia menegaskan, pemanfaatan video conference akibat wabah Covid-19 ini tidak mengurangi nilai dan output serta mekanisme perencanaan. Sebab stakeholder terkait tetap bertemu dan bermusyawarah secara virtual untuk menyusun perencanaan pembangunan Maluku tahun 2021, walau dari tempat masing-masing.
Ditegaskannya, perencanaan 2021 terkait penurunan angka kemiskinan, peningkatan SDM unggul, optimalisasi pengelolaan SDA dan penguatan konektivitas secara berkelanjutan, perlu mempertimbangkan alokasi pembiayaan tertentu secara spesifik, untuk mengatasi efek lanjutan dari wabah Covid-19 ini.
“Seluruh rumusan kesepakatan program dan kegiatan hasil Rakor Teknis Perencanaan Pembangunan, akan difokuskan pada penanganan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan akibat wabah Covid-19, terutama memperbaiki dan mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar,” jelasnya.
Gubernur mengakui, melemahnya ekonomi dunia akibat pengaruh Covid-19, berdampak terhadap ekonomi nasional dan Maluku.
Untuk itu, lanjut dia, seluruh target indikator makro ekonomi yang telah ditetapkan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini untuk perbaikan ekonomi rakyat.
“Penyesuaian perubahan APBD tahun 2020, dalam rangka penanganan Covid-19, harus tepat sasaran, dan meresponi kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Lebih lanjut, Gubernur meminta agar seluruh pelibatan ASN dan TNI/Polri harus dipastikan memberikan dukungan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai dukungan pada gerakan “Potong Pele Covid-19”.
(Novi).
