Manokwari,Teraspapua.com – Kritikan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,terus bergulir ,karena dianggap tidak tepati janji politik kepada Orang Asli papua (OAP),terkait pengisian posisi mentri dalam kabinet jilid II pemerintahan Jokowi – Ma’aruf Amin.
Anggota DPD RI asal Papua Barat, M.Sanusi Rahaningmas,S.Sos.,M.M,.S.IP mengkritisi pernyataan Joko Widodo itu dengan menegaskan bahwa dua provinsi di bagian timur Indonesia ini, sudah memenangkan 80 % suara pada pemilu 17 april 2019 lalu.
Namun pada Rabu 23 oktober 2019 lalu tak satu pun orang asli papua yang dipanggil Jokowi untuk ditempatkan pada posisi Kabinet periode 2019-2024.
Menurut Sanusi pada periode pertama 7 sampai 8 kali Presiden berkunjung ke Papua dan Papua Barat serta sangat memperhatikan pembangungan Infrastruktur sehingga hasil pemilu 2019 juga tidak menghianati proses.
“Dengan harapan masyarakat bahwa Presiden harus menempati janji yaitu mengakomudir salah satu putra terbaik papua untuk jadi Menteri di kabinet Jilid II ini.
Tapi mugkin ada pertimbangan lain sehingga tidak ada satupun yang terakomudir, hal ini menjadi perbincangan sebagian besar masyarakat papua dan papua barat” kata Senator M.Sanusi Rahaningmas kepada wartawan di Manokwari, Kamis (24/10/2019).
Lanjut Sanusi , meskipun ada orang lain berpendapat bahwa sudah ada orang Papua yang menjabat menteri tapi tidak memperhatikan masyarakatnya sendiri, tetapi disisi lain itu sebagai sebuah penghargaan dan sesuai janji presiden.
Sanusi Rahaningmas berharap, wilayah indonesia khusunya tanah papua jika tidak dapat jatah Menteri maka kiranya keterwakilanya harus ada di jajaran Dirjen atau posisi penting lainya di kementrian sehingga tercermin Pemerintahaan keindonesiaan bukan pemerintahan daerah-daerah tertentu.
“Sesuai dengan janji presiden akan menempatkan sekian ribu putra terbaik papua untuk mengisi BUMN yang ada, dan saya berharap agar pengisian jabatan esalon di kantor kesekretariat Jenderal DPR,MPR dan DPD RI kiranya ada keterwakilan ASN dari Papua maupun Provinsi lain.
Mengingat lembaga tersebut adalah merupakan representasi Masyarakat Indonesia yang terdiri dari Aceh sampai Papua Barat.” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan, Ketua Sementara DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor,S.IP yang turut menyayangkan janji politik Joko Widodo untuk ada perwakilan OAP pada kabinet indonesia maju jilid II tidak ditepati.
“Kita berharap kabinet jokowi dapat mengakomodir itu namun sangat disayangkan janji Pak Presiden itu tidak terealisasi, karena yang dimaksud itu OAP bukan orang yang datang tinggal disini lalu mengaku OAP terus diangkat jadi mentri mewakili papua” tutup Orgenes Wonggor “.
(Nongke/Ricko)
