Makassar,Teraspapua.com – Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu utuk bekerja profesional agar Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berlangsung lancar, aman tanpa ada gejolak yang berarti di tengah masyarakat.
Hal ini diungkapkan saat berlangsung rapat kordinasi kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Wali Kota dan wakil Wali Kota Makassar tanggal 9 Desember 2020 di Balaikota Makassar, Rabu (29/7/2020).
“Kita harus pastikan perhelatan pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Makassar ini berlangsung damai, aman dan yang terpenting berjalan berdasarkan protokol kesehatan”ujar Prof Rudy.
Mengingat pesta demokrasi ini dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19. Ini tugas kita semua,khususnya penyelenggara Pemilu untuk menyiapkan secara matang agar dikemudian hari tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Sementara Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengatakan, pihaknya memiliki tantangan dalam melaksanakam tahapan pilkada di masa covid-19. Mengingat, banyak warga merasa khawatir dengan kehadiran petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP).
“Masih banyak warga yang menutup pintu rumahnya. Kita terus coba yakinkan warga, jika petugas kami sudah melalukan rapid test. Dan proses pencocokan data itu dilakuan dengan standar protokol kesehatan, menggunakan masker, membawa alat tulis sendiri, sarung tangan, dan hand sanitizer,” katanya.
Ia juga melaporkan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Kota Makassar saat ini sudah di angka 54 persen atau 573.917 dari total 1.048.151 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
“Jadi target kami kelar pada 5 Agustus dari target yang diberikan KPU RI 13 Agustus mendatang. Kenapa kita mundur, supaya kita memiliki waktu untuk review kembali masalah-masalah di tingkat bawah,” jelasnya
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Makassar, Sri Wahyuningsih menambahkan, pihaknya bersama Pemkot Makassar bakal melakukan deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Agustus mendatang.
“Ini penting sekali ASN kita galang untuk melakukan sosialisasi terkait netralitas. Karena saat ini, ada beberapa ASN kita periksa terkait netralitas,” pungkasnya.
(Tika).
