Jayapura,Teraspapua.com – Terkait stackmen dari Wakil Ketua I Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Jakob Fiobetauw, pada beberapa waktu lalu, yang mana “Gubernur Lukas mesti mempertimbangkan kembali posisinya. Kami berharap supaya beliau melepas jabatan, urus diri dulu untuk kesembuhan. Karena persoalan terlalu banyak yang harus diselesaikan.
Atas pernyataan tersebut, keluarga Lukas Enembe, Beny Kogoya, mengatakan kami keluarga besar Lukas Enembe merasa sangat dilecehkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua I DASS.
Kata Kogoya, dijaman demokrasi ini kepala suku atau siapa saja bisa berbicara tentang pembangunan atau kinerja dari gubernur Papua Lukas Enembe. Akan tetapi kalau memintah gubernur harus turun dari jabatan, kerena kondisi kesehatan, itu hal yang tidak benar.
Untuk itu, Kogoya meminta agar Fiobetauw (Wakil Ketua I DASS) harus meminta maaf kepada kami keluarga besar Lukas Enembe, dan juga kepada seluruh masyarakat Papua. Karena, kondisi kesehatan dari Gubernur Papua Lukas Enembe, dalam keadaan yang sehat.
“Beliau tidak sakit begitu fatal, sekarang beliau sedang di Singapura untuk cekup kondisi kesehatannya, dan pada tanggal 10 Januari 2022 sudah kembali untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya”.
Dirinya pun berharap kalau bicara kepentingan politik, jangan sekarang. Tetapi nanti kita bicara di tahun 2024 nantinya, biarkan gubernur Lukas Enembe bekerja untuk membangun SDM dan membangun Papua disisa masa jabatannya 2 tahun ini, tandasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Lapago, Purnawirawan Paus Kogoya, menegaskan saya atas nama Kepala suku Lapago dan seluruh kepala suku pengunungan tenggah menolak pernyataan yang disampaikan oleh Wakil ketua I DASS, Jakob Fiobetauw.
Apa yang dilakukan Fiobetauw, ini tidak benar. Orangnya berbicara secara individu, tidak mengatasnamakan kepala suku, terang Paus Kogoya.
Kata Kogoya, memang betul kondisi kesehatan gubernur tergangu, tetapi kemampuan untuk bekerja beliau laksakan, dalam kondisi yang tidak stabail pun gubernur selalu masuk kantor untuk bekerja. Saya tidak membela gubernur Lukas Enembe tetapi kenyataannya begitu.
Untuk itu dirinya menyarankan mari kita sama-sama mendukung gubernur Papua Lukas Enembe, untuk membangun tanah ini lebih baik disisa masa jabatannya, ujarnya kepada wartawan di sala satu cafe dikota Jayapura, Kamis (6/1).
Masih ditempat yang sama Sekretaria DPW LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provisi Papua Yohanis Wanane, mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil ketua I DASS, Jakob Fiobetauw, adalah pernyataan yang sangat keliru, dan menyesatkan serta berpotensi negatif.
“Oleh sebab itu DPW LIRA Papua, dengan tegas menolak pernyataan tersebut. Dan kami minta Pemerintah pusat selegtif dalam melihat pernyataan-pernyataan dari kelompok-kelompok yang dibentuk secara tiba-tiba”.
Dilain sisi, lanjut kata Wanane, kami LIRA Papua juga mengharapka agar hal-hal respon yang negatif, dan pernyataan-pernyataan mengatasnamakan suku atau kelompok tertentu, tidak lagi disajikan kepublik. Kerena sampai saat ini gubernur Papua masih Lukas Enembe sampai masa jabatannya selesai di 2024.
Kami juga menghimbau, kepada seluruh masyarakat Papua, jangan terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan yang secara sepihak dari kelompok-kelompok yang muncul untuk menimbulkan kegaduhan di tanah Papua, tegasnya Wanane.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Tolikara Yan Wenda, menurturkan apa yang disampaikan oleh orang tua kami atau perwakilan Adat Suku Sentani sangat memalukan.
Kenapa memalukan ? Orang tua kami ini tidak paham dan tidak memahami aturan yang ada. Justru mereka mengajarkan pendidikan politik yang tidak baik dan tidak berar kepada generasi penerus yang mendiami tanah Papua.
Kalau mereka bicara yang lain sebagai mana tupoksi mereka sebagai seorang tokoh adat silahkan saja. Tetapi mereka bicara untuk seorang gubernur. Kata Wenda Jabatan gubernur itu tidak main-main itu hak politik yang diberikan oleh 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua.
Pemerintah pusat pun juga tidak mempunyai hak untuk memberhentikan seorang gubernur, semua ada mekanismenya, tegas Wenda dengan nada keras.
Jadi, lanjut Politisi Partai Demokrat itu, tidak mudah memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat, segera memberhentikan atau menunjuk plt penganti gubernur Lukas Enembe, Itu sangat keliru.
Oleh karena itu dirinya menegaskan, hargailah hak politik gubernur Lukas Enembe, biarlah gubernur Lukas Enembe bekerja untuk membagun tanah ini hingga dipenghujung akhir masa jabatannya tahun 2024, pungkasnya.
(Vmt)
