Jayapura,Teraspapua.com – Anggota DPR Papua Laurenzus Kadepa meminta kepada pihak Polda Papua, agar lebih dulu melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang mekanisme dan aturan kehadiran Polres didaerah yang baru (Dogiyai), agar tidak terkesan dipaksakan.
Menurutnya, aspirasi demo berkali- kali oleh masyarakat di Dogiyai terkait penolakan kehadiran Polres baru di Dogiyai harus disikapi dan dipertimbangkan oleh Kapolda Papua.
“Saya melihat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai tidak bermain politik praktis. Justrus penolakan pembangunan Markas Polres di kabupaten Dogiyai adalah murni aspirasi dari masyarakat Dogiyai,” ujar Kadepa kepada Teraspapua.com, Sabtu (21/05/2022).
Itu murni datang dari aspirasi demo masyarakat berkali-kali. Bukan DPRD Dogiyai yang bermain politik praktis atau memprovokasi masyarakat untuk tolak dan itu jelas,” tambah Laurenzus Kadepa.
Dijelaskan Laurenzus Kadepa, DPRD sebagai lembaga wakil rakyat mempunyai wewenang untuk menyerap, mendengar, menghimpun dan menindaklanjuti tiap aspirasi yang disampaikan masyarakat yang menjadi keluhan.
Sebagai wakil rakyat sudah sepantasnya memiliki wewenang dengar, bahas dan tindaklanjuti aspirasi rakyat,” tandasnya.
“Dengan kondisi ini menurut saya, pak Kapolda harap pertimbangkan aspirasi yang masuk. Sementara di Dogiyai hanya ada dua Polsek. Bagian ini perluh dipertimbangkan baik,” jelas Laurenzus Kadepa
Sebelumnya, Kapolda Papua menegaskan tetap akan melanjutkan pembangunan Markas Polres di kabupaten Dogiyai walaupun ada sekelompok yang menolak.
Menurutnya, pembangunan akan terus dilakukan karena wilayah itu sudah menjadi kabupaten sehingga kehadiran Polres beserta jajarannya dibutuhkan untuk melayani masyarakat.
“Memang Wakil Bupati dan anggota DPRD Dogiyai pernah bertemu dan meminta agar di wilayah itu tidak dibangun Polres dan Kodim,” aku Irjen Pol Fakhiri di Jayapura, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis 19 Mei 2022.
Menurutnya, pembangunan Polres yang akan didukung Polsek itu, konsekuensi terjadinya pemekaran dimana wilayah itu sudah menjadi Kabupaten.
“Seharusnya mereka yang menjadi wakil rakyat mendukung, apalagi di dadanya tersemat ‘Burung Garuda” namun kenyataannya sebaliknya sehingga patut dipertanyakan,” katanya.
Selaku pimpinan Polda Papua, kata Fakhiri, pihaknya akan terus melakukan komunikasi ke masyarakat di Dogiyai sehingga mereka mengetahui pentingnya keberadaan Polres.
Para pejabat di wilayah itu jangan bermain politik praktis karena keberadaan Polres itu untuk mendukung dan melengkapi wilayah itu yang sudah menjadi kabupaten,” tegas Fakhiri.
(tp-02)
