Jayapura, Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura dalam hal ini Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus ( Otsus ) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU. Sabtu ( 29/10/2022) di Hotel Ultima Horison Entrop, Distrik Jayapura Selatan.
RDPU dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Mukri Maurits Hamadi yang juga Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura. Turut hadir untuk memberikan motivasi pada momen itu Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Jhoni Y. Betaubun.
Selain itu Pansus juga mengundang Pemerintah Kota Jayapura, yang dalam hal ini dihadiri oleh Penjabat Sekertaris Daerah (Pj.Sekda), Robby Kepas Awi.
RDPU kali ini sangat berbeda dengan yang sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya. Karena para Ondoafi diundang untuk menjadi narasumber.
Para pemilik tanah, air dan hutan ini menyampaikan kepada Pansus apa yang menjadi keinginan mereka terkait dengan pengelolaan dana Otsus jilid dua tahun 2023.
Bahkan ada yang menyoroti dana yang turun ke kampung-kampung masyarakat terkadang hanya menjadi penonton, sehingga keinginan besar mereka dana Otus jilid 2 ini harus dinikmati oleh masyarakat asli Port Numbay terutama anak-anak mereka.
Bahkan dari Otsus jilid 2 ini Pemkot Jayapura bisa harus mengakomodir anak asli Port Numbahi sebagai ASN.
Ondoafi Kayu Pulo, Nikolas Youwe di sela-sela RDPU menyebutkan, tugas para Ondoafi adalah memastikan bahwa kehidupan anak-anak alsi Port Numbay ke depan, dimana hari ini ada ruang hidup yang diberikan lewat Otsus.
“Otsus harus menjadi sesuatu yang berpihak, yang menyentuh segala sendi kehidupan masyarakat adat Port Numbay,” tegas Nikolas Youwe.
Dalam hal ini lanjut Youwe, kesempatan – kesempatan kerja di seluruh lini, harus menjadi perhatian serius, sehingga anak-anak kami ke depannya mereka mendapat jaminan kepastian bahwa Otsus ini mereka mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.
“Baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan tapi juga mereka diberikan ruang kesempatan kerja,” imbuhnya.
Kami juga meminta kepada pemerintah kota Jayapura lewat Otsus ini, penerimaan PNS porsi 60 atau 80% yang diatur dalam Perpres 106 dan 107 harus menjadi perhatian dan menjadi rekomendasi buat kita semua, bahwa dapat menyerap tenaga anak-anak Negeri Port Numbay untuk menjadi ASN di kota Jayapura,” papar Ondoafi Kayu Pulo itu.
Sementara itu salah satu anggota Pansus, La Ode Mohitu menghaturkan terima kasih kepada para Ondoafi yang sudah hadir tentu untuk memberikan wejangan-wejangan agar saat Otsus dilaksanakan dan betul-betul berpihak kepada orang asli Papua, terutama Port Numbay.
“Dengan pendapat dan masukkan pada Ondoafi tentunya langkah berikutnya adalah kita perjuangkan di pemerintah kota Jayapura agar betul-betul apa yang disampaikan para Ondoafi terlaksana dengan baik,” ujar Ode.
Keberadaan Pansus yaitu untuk membackup semua yang yang diungkap oleh masyarakat Port Numbay.
“Saya minta agar dana Otsus ini betul-betul pelaksanaannya berpihak kepada masyarakat asli Port Numbay. Artinya, bagaimana masyarakat itu bisa menikmati semua dana Otsus,” kata Ode.
Untuk itu dengan tegas Ode minta anak-anak Port Numbay yang menempuh pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA bahkan Perguruan Tinggi tidak lagi membayar uang sekolah. Karena sudah ada dana Otsus untuk membiayai itu.
Untuk itu ketika ada masyarakat asli Port Numbay bertanya saya tidak dapat Otsus. Padahal anak-anak mereka sudah menikmatinya lewat pendidikan gratis.
“Artinya jika itu terlaksana, maka masyarakat fokus dengan kegiatan ekonomi lain, mereka tidak lagi memikirkan biaya sekolah anak-anaknya,” ujar La Ode.
Untuk itu jelas La Ode, tugas Pansus DPRD kota Jayapura adalah mendesak pemerintah kota Jayapura dalam hal ini Bappeda agar dana Otsus bisa dialokasikan untuk biaya pendidikan gratis anak-anak Port.
Jika dana untuk pendidikan Rp50 miliar Pansus meminta Rp25 miliar digelontarkan untuk membiayai anak-anak Port Numbay dalam pendidikan di semua jenjang hingga perguruan tinggi.
“Untuk itu ditegaskan jika dana Otsus ini dilaksanakan dengan baik untuk pendidikan anak-anak Port Numbay maka itulah merupakan investasi sehingga SDM anak-anak Port Numbay semakin baik,” lugasnya.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia ini juga menambahkan, untuk dana kesehatan walaupun sudah dialokasikan namun Pansus meminta agar ditambahkan.
Sehingga tujuan Pansus adalah ketika melihat dana Otsus tidak sesuai dengan mata anggaran maka tugas kami untuk mendorong agar dana ini bermanfaat bagi masyarakat asli Port Numbay.
Sosok yang dikenal di Pansus Otsus dengan istilah walaupun rambut lurus namun hatinya keriting ini betul-betul memperjuangkan Dana khusus untuk masyarakat asli Port Numbay, seraya kembali menegaskan, anak-anak Port Numbay harus digratiskan dari pendidikan, karena ada dana Otsus,” tutup La Ode Mohitu.
