Sentani, Teraspapua.com– Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) yang peduli dengan guru-guru menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (17/07/2023).
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan lantaran 7 bulan ULP para guru di Kabupaten Jayapura tak kunjung dibayarkan. Bahkan para guru ini mengancam akan melakukan mogok kerja, jika tidak ada kejelasan hak mereka.
Puluhan guru tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, dalam hal ini dinas Pendidikan segera membayarkan ULP mereka.
Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Jhon Maurits Suebu (JMS), saat menyampaikan orasi mempertanyakan, apakah selama ini DPR tidak menemukan jeritan kami sebagai guru.
“Ini sudah memasuki triwulan baru, kami para guru hanya minta tolong merespon keluhan kami, kami butuh penjelasan dari Pemkab Jayapura, terkait hak kami, 7 bulan kenapa ULP tidak di bayar,” tegas Maurits Suebu.
Ketua komisi C dan mama-mama dewan yang ada di lembaga terhormat ini, perlu di ketahui kita memperoleh pendidikan dari para guru, tapi kenapa guru di abaikan. Bisakah menyuarakan apa yang menjadi keluhan kami kepada Pemkab supaya proses ini bisa terealisasi.
“Kami hadir untuk demo damai, dengan tujuan yang baik di kantor DPRD dan meminta pertolongan supaya bapak ibu Dewan sebagai wakil rakyat bisa memediasi untuk berdiskusi bersama dengan kepala dinas pendidikan,” jelasnya.
Para guru minta supaya mereka bisa di akomodir dengan baik, supaya pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa, seraya menegaskan agar dinas pendidikan jangan mengabaikan hal ini.
Sementara, Grace Apaseray, salah satu guru yang mengajar di SMP satu atap Kaure, minta kepada dinas pendidikan kabupaten Jayapura agar segera menyikapi hal ini.
Jelas saya mau menanyakan ULP kita. Hal ini harus sikapi oleh Dinas Pendidikan,
“Kami demo untuk menuntut hak kami. Tapi menurutnya, ada ancaman lewat WhatsApp WA, dengan sanksi ancaman akan berhentikan sebagai tenaga pendidik oleh dinas pendidikan,” bebernya.
Bahkan ungkap dia, para guru yang bertugas di tempat jauh, tidak diperhatikan kesejahteraan, tidak ada rumah dinas, apalagi keamanan bagi kami.
Ditambahkan, kami para guru tetap setia di tempat tugas demi pelayanan untuk anak bangsa, generasi Papua. Jujur kami ini setia dengan tugas kami sebagai guru tapi kita terancam pada waktu malam hari.
“Untuk itu kami datang, secara spontan agar bapa ibu dewan mau menerimah aspirasi kami secara tertulis dan memanggil kepala dinas pendidikan. Kami ini PNS 2018 tidak menikmati ULP dari bulan Januari sampai Juli 2023,” ujarnya
(Yan Mofu)
