Jayapura, Teraspapua.com – Keterlibatan langsung dari akademisi dari kampus-kampus di provinsi Papua dalam melakukan pengawasan Pemilu, diharapkan mampu mengatasi masalah kekurangan SDM dalam hal pengawasan Pemilu.
Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Papua menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MoU, serta perjanjian kerja sama dengan 7 perguruan tinggi di provinsi Papua.
Giat yang berlangsung di hotel Horison Padang Bulan kota Jayapura, Senin (27/11/2023) ini, melibatkan Unversitas Cendrawasih, Universitas Muhammadiyah Papua, Universitas 10 November, Universitas Ottow Geissler, Universitas Yapis Papua, STFT GKI I. S. Kijne dan IAIN Fatahul Muluk Papua.
Pada kesempatan ini perwakilan Bawaslu RI, Ronald Manoach mengatakan, mitra strategis pengawasan partisipatif adalah perguruan tinggi. Untuk itu atas nama Bawaslu RI, dirinya memberikan apresiasi terhadap langkah penting yang dilakukan oleh Bawaslu Papua.
Dikatakan maksud dan tujuan pelaksanaan sosialisasi ini, agar nantinya perguruan tinggi mengerahkan segala sumber daya untuk berkolaborasi dengan Bawaslu, melakukan pencegahan dan melakukan pengawasan partisipatif pada saat tahapan Pemilu dan saat Pemilihan.
“Bukan hanya untuk pasca pemilu dan pemilihan. Tetapi kolaborasi ini harus tetap terjalin, karena akan ada banyak persoalan-persoalan yang muncul dalam proses berdemokrasi yang harus dipecahkan bersama.” Ujar Ronald.
Lanjut dikatakan, hal penting dari kolaborasi ini adalah tahapan-tahapan, yang semuanya akan menyasar ke masyarakat untuk meningkatkan literasi Pemilu dan berdemokrasi dengan baik.
Sementara itu Ketua Bawaslu provinsi Papua, Hardin Halidin mengatakan, poin penting dari kegiatan ini bukan di sosialisasinya. Tetapi di komitmen semua lembaga dalam hal ini 7 perguruan tinggi di Papua, untuk bersama-sama mengembangkan sebuah kerjasama yang menitikberatkan pada pengembangan peradaban demokrasi di Papua.
“Jadi bukan dalam konteks sosialisasinya yang paling penting, tapi bagaimana, kita bisa merumuskan sebuah kerjasama yang bertumpu pada pengembangan demokrasi di Papua yang sesungguhnya,” ujar Halidin.
Dikatakan perguruan tinggi memiliki mahasiswa yang cukup banyak dan bisa dikembangkan untuk pengawasan partisipatif pada saat Pemilu.
Peran pengawasan pastisipatif mahasiswa pada saat pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi, tentunya sangat membantu proses pelaksanaan Pemilu, agar bisa berjalan dengan baik.
“Diharapkan, hasil proses pembelajaran Pemilu itu tidak saja memiliki integritas pada hasil, tetapi juga pada proses yang kita harapkan. Dan jika ini berhasil, kami hendak mewujudkan unit kerja mahasiswa khusus Pemilu.” Pungkas Halidin.
(elo)
