Nabire, Teraspapua. com – Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen [BP YPK] di Tanah Papua melakukan rapat dengan pemerintah kabupaten Nabire untuk membahas masalah guru-guru YPK yang lolos PPPK di tempatkan di sekolah negeri untuk dikembalikan, tapi juga membahas musibah kebakaran yang menimpah SD YPK Sion Nabire.
Sekretaris Daerah Pieter Erari, S.E., M.Si. mewakili Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai S.Sos. M.Si mengatakan, hari ini kami bertemu mewakili Bupati atas nama pemerintah daerah dengan pengurus YPK pusat maupun kabupaten Nabire tapi juga dengan Badan pengurus Klasis membahas bagaimana pengembangan Yayasan Pendidikan Kristen ke depan.
“Selain itu kami juga membahas kondisi ruang kelas SD YPK Sion Nabire yang mengalami misibah kebakaran. Kami sangat merespon baik, memberi apresiasi atau inisiasi dari pengurus YPK yang meminta kami untuk berdiskusi bagaimana pengembangan YPK,” kata Pieter Erari kepada Teraspapua.com, Rabu [31/7/2024] malam.
Dikatakan, pemerintah daerah Kabupaten Nabire berkomitmen untuk tetap mendukung program-program yayasan pendidikan Kristen, terutama bersama-sama dengan pemerintah provinsi membangun kembali SD YPK Sion yang terbakar.
Tapi juga pada kesempatan tadi kami diskusi untuk nanti mengaktifkan kembali tenaga-tenaga pendidik yang kemarin telah lulus PPPK yang ditempatkan pada sekolah lain, akan kami kembalikan untuk tetap mengabdi sesuai dengan pengabdian mereka sebelumnya di sekolah YPK di Kabupaten Nabire.
“Tapi juga beberapa hal untuk pengembangan pendidikan ini, salah satu Yayasan juga yang ikut mengambil bagian dalam membangun generasi emas bangsa ini secara khusus Tanah Papua dan Nabire, sehingga komitmen-komitmen kami yang dibangun bersama-sama akan tetap kami perhatikan untuk membangun yayasan ini kedepan,” tuturnya.
Kami yakin dan percaya, bahwa yayasan ini akan menjadi utama karena memang yayasan pendidikan Kristen ini yang pertama di pantai utara Tanah Papua yang menciptakan generasi-generasi pemimpin di tanah Papua ini.
Erari pun menambahkan, sebelum SD YPK Sion terbakar kami sudah bahas bersama-sama dengan Bupati untuk sekolah tersebut menjadi Prioritas pembangunan.
Pasalnya, SD YPK itu adalah sekolah yang pertama kali berdiri di Kabupaten Nabire, sejak zaman Belanda dan akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dibangun tahun depan SD, SMP dan SMA.
“Berhubung karena beberapa waktu lalu sekolah tersebut terbakar dan tahun ini kita harus bangun, supaya proses belajar mengajar tidak terganggu,” janjinya.
Erari mengatakan, anak-anak harus kita jaga kualitas dan semangat belajarnya, sehingga kami memohon kepada pemerintah provinsi untuk dapat membangun kembali sekolah yang terbakar kemarin, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
‘’Nanti kami lihat apa yang tidak dilengkapi oleh provinsi, maka itu akan menjadi beban untuk kami di Kabupaten, Nabire di tahun 2025 nanti” tutup Sekda.
Sementara Ketua Dewan Pengawas BP YPK di tanah Papua, Kristhina Luluporo, S.IP. M.AP mengatakan pertemuan antara BP YPK K bersama pemerintah Kabupaten Nabire dalam hal ini Sekretaris Daerah yaitu membicarakan mengenai SD YPK Sion yang terbakar.
“Dengan stickman yang diberikan oleh pemerintah provinsi Papua Tengah dalam hal ini pejabat gubernur bawa sekolah tersebut akan dibangun kembali,” kata Luluporo.
Dikatakan saat kami BP YPK berdiskusi dengan Sekda Kabupaten Nabire selain berbicara terkait pembangunan kembali SD YPK Sion Nabire yang terbakar, tapi dibicarakan juga terkait dengan guru-guru YPK yang lolos PPPK yang ditempatkan di sekolah lain, harus dikembalikan lagi ke sekolah-sekolah yayasan pendidikan Kristen.
“Tentu kami sangat berharap pemerintah baik Kabupaten Nabire maupun Provinsi Papua Tengah apa yang sudah disampaikan dan sudah berkomitmen untuk membantu YPK, baik itu terkait bangunan sekolah yang terbakar tapi juga guru-guru PPPK yang akan dikembalikan lagi ke sekolah yayasan pendidikan Kristen,” kata Luluporo.
Untuk itu, atas nama BP YPK, saya selaku Dewan Pengawas menghaturkan terima kasih, seraya berharap apa yang disampaikan menjadi komitmen dan harus menjadi nyata.
Sehingga sambung anggota DPR Papua itu, sekolah-sekolah YPK yang ada di Papua Tengah terlebih khusus di Kabupaten Nabire bisa tersentuh oleh pemerintah, tapi juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah membangun sekolah YPK agar ke depan lebih baik bermutu.
Dikatakan, guru-guru YPK juga bermotivasi menjadikan sekolah bermutu dan jika sekolah bermutu pasti sekolah menjadi pilihan dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah YPK,’’ pungkas Luluporo.
(Har)
