Jayapura,Teraspapua.com – Program dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Jayapura di tahun 2020,masih berkisar pada penyelesaian penyelenggaraan beberapa visi misi Walikota.
Seperti pembangunan gedung samping Kantor Walikota dan pembangunan gedung samping kantor DPRD kota Jayapura.
Yang ditangani pada kedua gedung yang menelan anggaran cukup besar ini tentu untuk infrastruktur bangunan yang menurutnya sangat menyerap anggaran yang cukup besar “ujar Kepala dinas PUPR,Novdi J,Rampi kepada wartawan diruang kerjannya,Selasa (14/1/2020).
Sehingga target Walikota Jayapura dalam visi misinya bahwa sebelum mengakhiri jabatan kedua gedung ini sudah selesai dan bisa difungsikan.
Selain itu untuk infrastruktur dasar dinas PUPR, yaitu penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang tahun 2020 ,berada di distrik Heram dan distrik Jayapura Selatan.
Menurut Novdi program ini tentu merupakan kerjasama dengan PDAM Jayapura, dalam menyiapkan infrastruktur untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat “ungkapnya.
Selain Itu penyediaan sanitasi dan pengentasan daerah kumuh dan saat ini kita bekerjasama dengan Balai Perumahan dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua seperti APO 45 yang dulunya di sisi kanan namun saat ini di sisi kiri “tutur Novdi.
Lebih lanjut diuraikan Novdi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan bantuan bahan bangunan kepada pemukiman warga masyarakat yang rumahnya tidak layak yang butuh di rehabilitasi.
Menurut Novi program ini tidak jauh berbeda di tahun dengan tahun 2019 ,dan semua kegiatan ini tentu menjawab RPJMD pemerintah kota yang sudah dibagi tahapan-tahapanya.
Kemudian sebut Novdi juga ,ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan masyarakat baik itu dalam bentuk janji politik walikota dan wakil walikota semuanya terkafer dalam infrastruktur dasar dinas PUPR.Seperti sanitasi air bersih Jalan lingkungan dan drainase serta talud.
Kembali ditegaskan Kadis PUPR ini bahwa, antara kebutuhan dan janji politik Walikota pada masyarakat semuanya telah tertuang dalam RPJMD dan Renstra SKPD.
Namun sebagian masyarakat beranggapan bahwa semua keluhan harus terjawab ,padahal sebenarnya harus secara bertahap tapi pasti semuanya harus dituntaskan disisa waktu kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini.
Bahkan setiap tahun Dinas PU PR melakukan evaluasi di mana janji politik yang sudah terjawab di mana yang belum “imbuhnya.
Novdi pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa di tahun 2020 dinas PUPR mengelola anggaran sebesar yaitu 70 miliar lebih.
Nilai ini menurut Novdi mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2019 yang menangani anggaran sebesar 95 miliar lebih “pungkasnya.
(Let).
