Malra,Teraspapua.com – Anggota komisi I Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) kabupaten MalukuTengggara (Malra) saat melakuka reses ,menemui sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dana desa.
Pasalnya setiap dilakukan pertanggungjawaban oleh para kepala Desa/Ohoi hasilnya tidak sesuai bahkan tidak ada yang membuat laporan pertanggungjawaban.
“ Jadi bukan saja dana desa,tapi juga dana Badan Usaha Milik Ohoi (Bumo) untuk setiap ohoi hampir 99 % bermasala.Karna banyak yang tidak membuat laporan pertanggung jawaban ,bahkan tidak mempunyai bukti di lapangan “ungkap anggota komisi I, Awaludin Rado pada rapat komis,Selasa (18/2/2020).
Oleh sebab itu Awaludin minta kepada inspektorat kabupaten Malra,agar dapat mempertegas staf untuk serius melakukan audit dana desa.Karna hampir semua desa mempunya laporan pertanggungjawaban palsu .
Selain itu juga politisi muda ini meminta kepada kabag hukum setda Malra agar kembali mengoreksi setiap SK bumo di semua ohoi,karna ada yang tidak aktif tapi masih tetap beraktifitas.
Lebih lanjut dibeberkan , banyak ASN yang meminjamkan dana bumo,tapi sulit untuk di kembalikan.Jadi saya berharap agar inspektorat harus mengaudit secara profesional.
Pasalnya, banyak masalah untuk penyalagunaan dana desa dan bumo.Tapi kok kenapa setiap hasil audit tidak ada temuan “Tanya Rado.
Terkait itu ,Plt inspektur kabupaten Malra, Huyur Matdoan mengakui pihaknya selalu mengawasi staf saat melakukan audit baik dana desa,bumo maupun proyek .
“ Jadi tentu saya slalu mempertegas dan bila mana di temukan di lapangan,maka saya tidak segan – segan memberikan sangsi bahkan juga saya akan melaporkan ke atasan saya dalam hal ini Bupati “ancamnya.
Matdoan juga menjelaskan di Tahun 2019 terdapat temuan di 3 desa/ohoi,itupun di tahap ke 3.jadi bila mana tidak di selesaikan maka tentu akan ditempu dengan jalur hukum.
Selain pengelolaan dana ohoi,anggota komisi I juga menyoroti soal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat sebagai perangkat Desa atau Ohoi.
Politisi partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) dalam rapat komisi mengakui saat melakukan reses kaget ,karena di Desa-Desa ada ASN yang terlibat sebagai perangkat Desa.
“ Saya sendiri melihat di Desa Faa Kei besar ,kecamatan kei besar utara barat itu ada 7 ASN yang menduduki perangkap Desa. sedangkan masyarakat yang begitu banyak tidak di libatkan “ pungkas Awaludin “
(Buce).
