Jayapura,Teraspapua.com – Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) Komisariat wilayah VI yakni Papua, Maluku dan Sulawesi resmi dibuka oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI Pusat Bima Arya. Kegiatan itu berlangsung di gedung Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura, Rabu (21/6/2023).
Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, usai pembukaan Rapat kerja kepada awak media mengatakan, semangat Indonesia sentris yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi, maka pemerintah kota khususnya 98 kota terus menggelorakan itu, bawa harus menjaga wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
“Dalam rapat kerja komisariat wilayah VI yang meliputi Sulawesi, Maluku dan juga Papua kita akan mendiskusikan beberapa isu-isu strategis seperti menghadapi tantangan terutama di bidang ekonomi dengan krisis pangan. Seperti kenaikan harga barang, inflasi, masalah kemiskinan di wilayah timur. Kemudian keterbatasan infrastruktur bidang pertanian kelautan yang memiliki potensi,” papar dia.
Dengan tema kita dalam Raker ini “Kolaborasi Membangun Indonesia Timur,”. Untuk itu mari dengan semangat kolaborasi kerjasama antar daerah baik itu Sulawesi Maluku dan Papua, sehingga semangat itu saling menutupi melengkapi yang ada potensi di daerah lain kelebihan di daerah lain bisa disuplai.
“Misalnya di sektor pertanian produksi di daerah Sulawesi bisa menutupi kebutuhan pangan di Maluku, maupun Papua,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mengatakan, Apeksi sudah berdiri sejak 23 tahun, namun baru pertama kali kegiatan Raker Apeksi baru berlangsung di tanah Papua.
“Untuk itu rapat kerja ini jangan hanya seremonial, kemudian menjaring aspirasi dan silaturahmi saja, tetapi fokus untuk memperjuangkan kemajuan dari pada kota-kota di wilayah timur. Sehingga bisa maju seperti kota-kota di bagian barat,” imbuh Bima Arya.
Dirinya berharap, yang dibicarakan hari ini bisa bawah dalam satu momen yang sangat menentukan yaitu di Rakernas. Dimana dalam rakernas itu, kita aka suarakan catatan-catatan kritis kita tentang pembangunan, kemudian keberatan kita tentang dana bagi hasil, dan keberatan kita tentang Keppers 33. Serta berbagai persoalan yang menghambat potensi daerah berkembang.
