Jayapura, Terspapua.com – BKKBN Provinsi Papua menggelar Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan menghadirkan fasilitator dr. Fitri Riadini. P, SpOG, Sub. Sp. Obginsos sebagai ketua fasilitator dan juga Dionesia Pri Utami, S.Tr, yang merupakan ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Papua, serta beberapa fasilitator lainnya, yang berlangsung di Hotel Horison Padang Bulan Jayapura, Selasa (05/9/2023).
Ditemui Teraspapua.com disela-sela kegiatan, ketua fasilitator dr. Fitri Riadini menyebutkan, kegiatan pelatihan tersebut dikhususkan bagi Bidan-bidan yang bertugas di pelayanan KB, di Puskesmas dan rumah sakit dari beberapa wilayah Papua.
Dikatakan, kendati dilaksanakan di Provinsi Papua, namun beberapa peserta pelatihan, berasal dari Merauke, Asmat dan juga Papua Pegunungan.
Fitri Riandini menambahkan, selama seminggu 15 peserta akan mengikuti kegiatan belajar yang dilakukan secara Blended Learning selama 10 hari dan Luring selama 6 hari.
“Kalau besok kami akan melakukan pelayanan langsung kepada akseptor KB, dengan lokasi di BKKBN dan Puskesmas Jayapura Utara.” Ujarnya.
Kegiatan tersebut lanjut Fitri, melibatkan BKKBN secara khusus sebagai penyelenggara, mengingat peran KB yang sangat penting dalam upaya menurunkan stunting dan juga menurunkan angka kematian ibu dan anak.
“Kegiatan kit aini terakreditasi. Untuk itu melibatkan Baltkes Provinsi Papua, untuk menentukan hal-hal yang penting dalam menjaga kualitas dan mutu dari pelatihan ini.” Tandas Fitri.
Sejauh ini tambah Fitri, para peserta cukup antusias dan sungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan, dengan komitmen memberikan pelayanan terbaik di tempat tugas masing-masing.
Untuk itu dirinya berharap, komitmen tersebut akan terus berlangsung. Dan juga diharapkan ada dukungan dari pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik.
“Pelaksanaan pelayanan kontrasepsi ini perlu dukungan hal-hal lain, seperti ruangan, ketersediaan alat dan bahan dan juga termasuk insentif bagi pelaksana pelayanan. Untuk itu dukungan Pemda sangat dibutuhkan.” Tutup Fitri.
Ditempat yang sama, ketua IBI Provinsi Papua Dionesia Pri Utami mengakatakan, materi pelatihan yang diberikan, sudah diset sesuai kurikulum dari BKKBN.
Ketua IBI Papua ini juga menambahkan, pelayanan Kesehatan kontrasepsi memiliki kompetensi yang khusus, yang seharusnya dilakukan oleh dokter, tetapi didelegasikan kepada bidan.
“Maka bidan harus harus tersertifikasi dan kompeten, sehingga mereka layak untuk memberikan pelayanan di lapangan.” Pungkas Dionesia.
(Har)
