Jayapura, Teraspapua.com – Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) DPR Kota Jayapura turun langsung ke lapangan untuk menelusuri pemanfaatan Dana Otsus di tiga kampung wilayah Skouw, Distrik Muara Tami. Pengawasan tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kunjungan ke Kampung Skouw Sae, Skouw Yambe, dan Skouw Mabo itu dilakukan untuk memastikan program yang dibiayai melalui Dana Otsus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat asli Papua sebagai penerima manfaat.
Dalam pertemuan bersama masyarakat di Kantor Distrik Muara Tami, Kamis (8/10/2026), anggota Pansus Otsus DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menjelaskan bahwa Dana Otsus tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tetapi juga mencakup sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Menurut Yuli, pemahaman mengenai pembagian alokasi dan pelaksanaan program Dana Otsus perlu diperjelas agar masyarakat mengetahui program apa saja yang tersedia, instansi mana yang mengelolanya, serta bagaimana anggaran tersebut dimanfaatkan.
“Dana Otsus ini bukan hanya milik PUPR, tetapi terbagi ke sejumlah sektor. Kita berbicara mengenai alokasi yang telah ditentukan, termasuk untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” kata Yuli.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap Dana Otsus harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan melihat pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Program bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
Menurut dia, berbagai program tersebut harus terintegrasi agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di tiga kampung Skouw.
Yuli Rahman menilai, perencanaan pembangunan di tingkat kampung perlu diselaraskan dengan program yang dibiayai melalui Dana Otsus dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Ia mengatakan, pemerintah kampung dan pemerintah daerah perlu membangun koordinasi sejak tahap perencanaan agar kebutuhan masyarakat dapat dipetakan dan dibiayai melalui sumber anggaran yang sesuai.
Menurut dia, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung dapat menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program maupun kebutuhan masyarakat yang terabaikan.
Yuli juga menyoroti pemanfaatan DAU tahun anggaran 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, ia menilai anggaran yang diketahui masyarakat untuk pembangunan perumahan perlu dipahami bersama dengan peluang pemanfaatannya bagi kebutuhan infrastruktur lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyebut pembangunan jalan dan drainase sebagai contoh kebutuhan yang dapat diusulkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau masyarakat menyampaikan bahwa selama ini Dana Otsus digunakan untuk apa, kita harus melihat seluruh program yang ada. Banyak kebutuhan infrastruktur di lingkungan masyarakat yang harus diperhatikan, termasuk drainase dan jalan, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan orang asli Papua,” ujarnya.
Yuli mengatakan, masyarakat Port Numbay, termasuk warga di tiga kampung Skouw, merupakan bagian dari kelompok yang perlu memperoleh manfaat nyata dari pelaksanaan Otsus.
Karena itu, ia meminta masyarakat memanfaatkan forum pertemuan dengan Pansus untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan secara terbuka.
Aspirasi tersebut, kata dia, akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan perencanaan berikutnya, termasuk untuk mendorong kolaborasi pembiayaan antara Dana Kampung, Dana Otsus, dan transfer pemerintah pusat.
Dengan sinkronisasi tersebut, ia berharap lebih banyak program pembangunan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Yuli menjelaskan, pemanfaatan Dana Otsus di Kota Jayapura mencakup beberapa sektor yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas dan kewenangannya.
Pada sektor kesehatan, Dana Otsus dimanfaatkan melalui Dinas Kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, Pansus juga melakukan kunjungan ke puskesmas sebelum melanjutkan pertemuan dengan warga di tiga kampung Skouw.
Menurut Yuli, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk melihat langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu ditindaklanjuti.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, Dana Otsus digunakan melalui Dinas PUPR untuk mendukung pembangunan sesuai program yang telah direncanakan. Dalam pemaparan yang diterima Pansus, program yang disampaikan mencakup pembangunan rumah layak huni dan drainase.
Di bidang pendidikan, Yuli menyebut bantuan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) serta pengadaan pakaian batik bagi siswa sebagai bagian dari program yang disebut bersumber dari Dana Otsus.
Adapun pada sektor ekonomi, dukungan anggaran disalurkan melalui perangkat daerah yang menangani perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Yuli menegaskan, masyarakat perlu mengetahui program-program tersebut agar dapat menyampaikan apabila terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi atau bantuan yang belum diterima.
Ia berharap, informasi yang dihimpun selama kunjungan lapangan dapat menjadi dasar bagi Pansus untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan OPD terkait.
Selain infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Yuli Rahman turut menyinggung program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan melalui perangkat daerah terkait.
Ia menyebut adanya bantuan bagi pelaku UMKM yang dalam program sebelumnya mencapai Rp3 juta per orang. Menurut dia, dukungan tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan anggaran Otsus untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Namun, Yuli meminta warga tiga kampung Skouw menyampaikan informasi apabila belum menerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi yang tersedia.
Menurut dia, Pansus membutuhkan masukan langsung dari masyarakat untuk mengetahui apakah program pemerintah telah menjangkau kelompok sasaran atau masih terdapat warga yang perlu diakomodasi.
“Kalau sampai hari ini masyarakat di tiga kampung Skouw belum mendapatkan manfaat dari Dana Otsus, silakan sampaikan kepada kami. Kami dengan senang hati menerima masukan dari masyarakat,” katanya.
Yuli menambahkan, aspirasi yang diterima tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam pertemuan. Pansus akan mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan OPD mitra sesuai bidang masing-masing.
Ia berharap, ketika pertemuan serupa kembali dilaksanakan, masyarakat sudah dapat memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut dan hasil kerja pemerintah atas usulan yang disampaikan sebelumnya.
Sebagai anggota Komisi B DPR Kota Jayapura yang membidangi infrastruktur, Yuli mengatakan dirinya memiliki hubungan kerja dengan Dinas PUPR sehingga dapat mengawal aspirasi masyarakat terkait pembangunan fisik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan Dana Otsus harus dilakukan lintas sektor agar persoalan masyarakat dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Tokoh Adat Kampung Skouw Sae, Eduar Muttang, meminta Pansus Otsus DPR Kota Jayapura memastikan keterlibatan tokoh adat dalam setiap kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan di wilayah Skouw.
Eduar mengatakan, masyarakat Papua telah memahami pentingnya Otsus bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Namun, menurut dia, pelaksanaan program harus disertai pengawasan yang melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah.
Ia menilai, tokoh adat perlu mengetahui setiap program pembangunan yang masuk ke kampung, mulai dari jenis kegiatan, lokasi pekerjaan, hingga pelaksanaan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut Eduar, keterlibatan tersebut penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta bantuan yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Ia meminta agar tokoh adat dari Kampung Skouw Sae, Skouw Yambe, dan Skouw Mabo dilibatkan dalam pengawasan kegiatan fisik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Jayapura.
“Setiap kegiatan fisik yang turun ke kampung, kami berharap tokoh-tokoh adat dilibatkan untuk mengawasi pembangunan di Skouw Sae, Skouw Yambe, maupun Skouw Mabo. Mereka harus mengetahui program apa saja yang masuk ke kampung dan memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran,” kata Eduar.
Ia menegaskan, tokoh adat memiliki peran penting karena pembangunan berlangsung di wilayah yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat setempat.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu membangun komunikasi dengan pemangku adat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Eduar berharap keterlibatan tersebut tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi benar-benar memberikan ruang bagi tokoh adat untuk menyampaikan masukan, mengawasi pekerjaan, dan melaporkan apabila terdapat persoalan di lapangan.
Ia meminta Pansus Otsus membawa aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah agar menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan berikutnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Otis Merauje, mengatakan pihaknya akan memperhatikan masukan yang disampaikan Eduar Muttang.
Otis menjelaskan, Dinas PUPR telah mengingatkan penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan fisik agar berkoordinasi dengan para pemangku adat atau ondoafi di wilayah tempat pekerjaan berlangsung.
Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh dukungan dari masyarakat setempat.
Ia menilai komunikasi dengan pemangku adat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama ketika pekerjaan fisik dilaksanakan di wilayah yang memiliki struktur adat dan kepemilikan tanah adat.
“Masukan dari tokoh adat, Bapak Eduar Muttang, akan kami perhatikan. Teman-teman penyedia jasa yang melakukan kegiatan fisik sudah kami sampaikan agar berkoordinasi dengan para ondoafi,” kata Otis.
Ia berharap, koordinasi antara penyedia jasa, pemerintah, dan pemangku adat dapat membantu mengurangi persoalan selama pelaksanaan pembangunan.
Otis juga meminta agar apabila masih ditemukan pekerjaan yang belum melibatkan tokoh adat sebagaimana diharapkan masyarakat, hal tersebut dapat disampaikan kepada Dinas PUPR sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.
Menurut dia, catatan dari masyarakat akan membantu instansinya memperbaiki koordinasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Kunjungan Pansus Otsus DPR Kota Jayapura ke tiga kampung Skouw memperlihatkan pentingnya pengawasan yang tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran, tetapi juga pada pelaksanaan program dan manfaatnya bagi masyarakat.
Di satu sisi, DPRK mendorong penyelarasan Dana Kampung, Dana Otsus, dan DAU agar kebutuhan pembangunan dapat direncanakan secara lebih terarah. Di sisi lain, masyarakat meminta keterbukaan informasi, pemerataan bantuan, serta keterlibatan tokoh adat dalam pembangunan fisik.
Aspirasi yang disampaikan warga juga menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan di Skouw tidak terbatas pada satu sektor. Infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi perlu direncanakan secara terpadu.
Karena itu, tindak lanjut melalui OPD terkait menjadi penting agar setiap usulan masyarakat dapat diperiksa, disesuaikan dengan kewenangan dan ketentuan anggaran, serta dipertimbangkan dalam perencanaan berikutnya.
Bagi masyarakat Skouw, keberhasilan Dana Otsus pada akhirnya harus terlihat melalui pembangunan yang sesuai kebutuhan, bantuan yang tepat sasaran, serta keterlibatan masyarakat adat dalam mengawasi program yang dilaksanakan di wilayah mereka.
Pansus berharap komunikasi dengan masyarakat dan perangkat daerah dapat terus diperkuat agar penggunaan Dana Otsus memberikan manfaat yang lebih nyata bagi warga di tiga kampung tersebut.
(sand)
