Jayapura,Teraspapua.com – Pengembangan industri sagu di Papua belumlah maksimal seperti di daerah Meranti, Kepulauan Riau. Sehingga ini sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
Demikian hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Papua Laduani Ladamay usai kegiatan diskusi bersama Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Tenaga Kerja beserta para pelaku usaha mikro di Jayapura, Selasa (01/12/2020).
Dijelaskannya, Papua memiliki luas lahan yang terbesar di seluruh Indonesia. Namun, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan potensi sagu di Papua belum tergarap optimal, antara lain minimnya dukungan anggaran dan teknologi. Dan masih banyak petani di Papua yang menggunakan alat tradisional (pangkur) untuk memanen sagu.
Diakuinya, selama ini dalam pembicaraan dengan pusat terkesan hanya merencanakan program pengembangan sagu. Padahal, kunci suksesnya sebuah perencanaan itu adalah implementasi di lapangan. Papua membutuhkan langkah konkret untuk mengembangkan sagu.
Ia menuturkan, Pemprov Papua telah mengembangkan program industri mikro pengolahan sagu di tiga daerah sejak tahun 2019 lalu, yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika.
Dalam program, industri dikelola oleh sebuah kelompok tani, adanya pengembangan kebun sagu dan para petani mendapatkan bantuan mesin beserta fasilitas lainnya untuk produksi sagu.
“Kami menata pengelolaan industri sagu di tiga daerah ini dari hulu hingga hilir. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap industri sekitar Rp20 miliar. Kami berharap dengan adanya dukungan dari pusat dapat meningkatkan jumlah industri pengolahan sagu di Papua,” tukasnya.
Sementara itu, asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura Kemenko Perekonomian, Yuli Sri Wilanti di tempat yang sama mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Papua terkait program pengembangan sagu sejak tahun 2019 lalu.
“Dalam pertemuan ini kami ingin mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat pengembangan sagu di Papua. Kami akan mengarahkan kementerian terkait, pertanian, perdagangan dan industri untuk membantu Pemprov Papua menyediakan anggaran pengembangan industri sagu,” tutur Yuli.
Komisaris Papua Muda Inspiratif (PMI) Neil Awoy mengatakan, lembaganya juga mewadahi para pemuda Papua yang terlibat usaha mikro pengelolaan sagu. Ia berpendapat, tanpa bantuan alokasi anggaran dari Pemda setempat dan pusat maka para pemuda yang terlibat dalam pengelolaan komoditas lokal seperti sagu tidak berjalan optimal.
(Matu)
