Jayapura, Teraspapua.com – Kurang lebih lima tahun, pengelolaan parkir ruko dok dua Pemerintah kota (Pemkot) Jayapura serhakan kepada PT. Angkasapura Supoorts sesui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
PKS awal dilakukan di tahun 2019 sampai 2022, dan yang kedua tahun 2023 sampai 2027 dan telah disepakati semua aset PT. Angkasapura Supoorts harus diserahkan kepada Pemkot Jayapura jika waktu yang disepakati berakhir.
Bahkan sebelum penyerahan, Pemkot Jayapura melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Desi Yanty Wanggai, SE, M.Si di damping Kabid Aset Nur Hikmah dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Robby Kepas Awi, SE, MM turun untuk memastikan keadaan aset.
“Hari ini kita melakukan pengecekan, ada beberapa komponen aset PT. Angkasapura Supoorts sesuai kesepakatan setelah PKS awal, harus diserahkan ke Pemkot Jayapura, ada yang masih baik dan ada yang sudah rusak yang ada di kantor dan tidak bisa digunakan lagi,” ,”kata Desi Wanggai usai pengecekan, Selasa (3/9/2024).
Hal ini kata Wanggai, telah dibicarakan untuk PKS yang kedua tahun 2023 dan aset yang rusak harus itu diperbarui lagi. Karena sesuai dengan kebijakan akuntansi kita, untuk aset perlengkapan komputer masanya hanya 5 tahum, setelah hari ini kita melakukan pengecekan dan menandatangani berita acara serah terima dari PT Angkasapura ke pemerintah kota.
“Setelah itu kita akan melakukan pertemuan berikut dengan dengan PT. Angkasapura Supports. Karena dalam PKS itu setiap dua tahun harus dievaluasi” katanya.
Dikatakan dari data pengecekan di lapangan, asetnya sudah sesuai hanya saja ada kekurangan satu komputer yang tidak masuk di data, jadi kita akan melihat data pembanding lagi.
Desi Wanggai juga mengatakan, saat ini sudah digitalisasi untuk pembayaran secara elektronik. PT. Angkasapura Supports sudah kerjasama dengan bank Mandiri BNI dan BRI, kita harapkan bank Papua juga harus ikut kerjasama dalam pembayaran elektronik,” tandasnya.
Sementara kepala Bapenda , Robby Kepas Awi menambahkan, kami bertahap telah melakukan pengecekan aset dan itu menjadi kewenangan badan keuangan dan aset, dan kami Bapenda untuk PKS 2019-2023 selanjutnya itu nilai masih sama itu 50% – 50% dari pendapatan kotor.
“Kami juga akan mengevaluasi, karena di rakor PAD kemarin PT. Angkasapura Supports banyak memberikan masukan kepada kami terkait pendapatan di ruko dok dua,” kata Robby.
Karena menurut Robby, jika dilihat dari sisi penerimaan walaupun kita sejak November 2023 sudah perubahan tarif dari 2000 menjadi 3000 untuk kendaraan roda dua dan untuk kendaraan roda empat dari 3000 menjadi 6000, sehinggah laporan PT. Angkasapura pendapatan di tahun ini sebesar Rp4 miliar.
Tapi sampai dengan posisi bulan sekarang yang baru disetor hanya Rp2 miliar. Dan kami menghitung sampai bulan Desember tidak akan tercapai, oleh sebab itu ditekankan Awi, bawa harus ada upaya-upaya laon untuk mendongkrat sisa penerimaan.
Dikatakan, untuk ruko dok dua sebagai pusat bisnis yang pertama mulai peristiwa gempa bumi tahun 2003 kami merasakan karena ada banyak usaha juga yang tutup.
“Yang kedua juga banyak usaha di dalam ruko yang sudah ahli fungsi, sudah mulai pindah ke wilayah Abepura dan Muaratami,” katanya.
Yang ketiga memang sudah mulai sepi karena semua kegiatan di sini berdasarkan waktu kerja, di mana perbangkan hanya sampai siang.
“Oleh karena itu memang yang disarankan oleh PT. Angkasapura Supports, harus ada dukungan pemerintah dengan kegiatan-kegiatan mungkin pameran atau menghidupkan kembali PKL,” tutup Awi.
(hr/rc)
