Sentani, Teraspapua.com – Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda) secara lebih aktif. Langkah ini diambil menyusul insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan anak sekolah di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono, saat melakukan pertemuan bersama Wamendagri, Wakil Gubernur Papua, Bupati Jayapura, DPR Papua, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Jayapura, Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan itu, BGN secara terbuka mengakui bahwa selama ini keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan program MBG belum berjalan optimal. Oleh karena itu, ke depan BGN akan mendorong peran aktif pemda dalam memastikan kualitas dan keamanan program tersebut di lapangan.
“Kami berharap semua pihak, khususnya pemerintah daerah, ikut mengawasi. Dengan kepemimpinan Kepala BGN yang baru, seluruh kementerian termasuk Kemendikdasmen dan Kemendagri akan lebih aktif turun langsung ke daerah,” ujar Trenggono.
Ia menegaskan, Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang wajib didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, TNI-Polri, hingga pemerintah daerah.
“Program MBG ini adalah program prioritas Presiden. Seluruh kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah diperintahkan untuk mendukung penuh pelaksanaannya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, BGN juga menyoroti penanganan kasus dugaan keracunan makanan di Distrik Depapre. Trenggono menilai respons cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama aparat TNI-Polri patut diapresiasi karena mampu menangani situasi darurat dengan sigap.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya perbaikan sistem pengelolaan dapur MBG guna mencegah kejadian serupa terulang. Salah satu evaluasi utama adalah kapasitas dapur yang dinilai terlalu besar.
Sebagai langkah tindak lanjut, BGN memastikan operasional dapur MBG di Distrik Depapre untuk sementara dihentikan. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari prosedur operasional standar (SOP) setiap kali terjadi kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program.
“Penghentian sementara ini dilakukan untuk evaluasi menyeluruh, termasuk aspek kebersihan, distribusi, hingga standar keamanan pangan,” ujar Trenggono.
Diketahui, insiden dugaan keracunan tersebut menyebabkan ratusan warga, termasuk pelajar, harus menjalani perawatan medis di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Jayapura.
BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan program MBG tetap berjalan dengan standar keamanan yang tinggi, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
(har)
