Jayapura, Teraspapua.com – DPR Papua melontarkan kritik keras kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku terkait antrean panjang kendaraan, terutama truk dan mobil, di sejumlah SPBU di Kota Jayapura yang terjadi hingga berhari-hari.
Sorotan ini mencuat meski pihak Pertamina berulang kali menyatakan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Papua, khususnya Jayapura, berada dalam kondisi aman. DPR Papua menilai persoalan yang terjadi di lapangan justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data dan realisasi distribusi.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, menegaskan bahwa pihaknya datang bukan sekadar melakukan pertemuan formal, melainkan membawa mandat masyarakat yang mengeluhkan antrean BBM yang kian meresahkan.
“Kami berharap solusi yang sudah dibahas, seperti pengaturan jam operasional dan pengawasan di setiap SPBU, bisa segera ditindaklanjuti. Kami beri waktu satu minggu. Kalau tidak ada perubahan, kami akan ambil langkah lanjutan, bahkan sampai ke Jakarta,” tegas Bonai saat Komisi IV DPR Papua melakukan rapat kerja dengan PT.Pertamina belum lama ini.
Ia menekankan bahwa DPR Papua akan terus memantau perkembangan di lapangan. Jika tidak ada perbaikan signifikan, pihaknya siap melayangkan laporan resmi hingga ke tingkat pusat, termasuk melibatkan partai politik masing-masing untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Menurut Bonai, persoalan BBM tidak hanya terjadi di Kota Jayapura, tetapi juga berdampak pada wilayah lain seperti Waropen dan kawasan Yapen yang masih bergantung pada pasokan dari Serui. Dengan jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa di wilayah tersebut, ia menilai distribusi BBM seharusnya bisa dikelola lebih optimal agar tidak memicu antrean panjang.
Data yang dihimpun menunjukkan distribusi BBM di Serui mencapai sekitar 130 kiloliter per bulan untuk solar dan 300 kiloliter untuk Pertalite. Meski demikian, Pertamina memastikan kondisi tersebut tidak dalam kategori kritis.
Namun, DPR Papua menilai akar persoalan bukan pada ketersediaan stok, melainkan pada sistem distribusi dan lemahnya pengawasan di lapangan. Aspirasi masyarakat dari berbagai daerah pemilihan mulai dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Yapen hingga Waropen akan terus disampaikan, terutama saat anggota dewan melakukan reses.
Di sisi lain, Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Weddy Surya Windrawan, menjelaskan bahwa stok BBM yang disuplai melalui Integrated Terminal Jayapura berada dalam kondisi aman. Pertalite memiliki ketahanan sekitar 8,5 hari dengan konsumsi harian 370 kiloliter, sementara Pertamax mencapai 25 hari dan solar sekitar 11 hari.
Weddy menegaskan bahwa pengisian ulang dilakukan sebelum stok habis, termasuk untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, sehingga masyarakat diminta tidak perlu khawatir akan kelangkaan.
Ia juga menyebut antrean di SPBU lebih disebabkan oleh penumpukan kendaraan pada waktu tertentu, serta meningkatnya konsumsi BBM subsidi khususnya solar yang naik lebih dari 5 persen pada triwulan II 2026. Kenaikan ini dipicu oleh aktivitas kendaraan lintas daerah, terutama menuju Keerom dan Sarmi.
Selain itu, keterbatasan SPBU yang melayani solar turut menjadi faktor. Dari total 17 SPBU di wilayah Jayapura, hanya 9 yang menjual solar. Hingga akhir Juli, realisasi penyaluran bahkan telah mencapai 58 persen dari kuota tahunan dan berpotensi melampaui target pada akhir tahun.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, menegaskan bahwa antrean BBM bukan indikasi kelangkaan, melainkan persoalan distribusi teknis di lapangan. Ia memastikan stok di depot tetap terjaga karena Papua menjadi wilayah prioritas dalam rantai pasok nasional.
Namun, pernyataan tersebut menuai kritik dari anggota Komisi IV DPR Papua, Yermias Y. Yanggu Wouw. Ia menilai kondisi di lapangan tidak sejalan dengan klaim yang disampaikan Pertamina.
“Secara teori bagus, tetapi di lapangan berbeda. Banyak sopir truk sudah antre sejak pagi, namun dalam dua jam solar sudah habis,” ujarnya.
Yermias juga menyoroti dugaan penyimpangan distribusi BBM, termasuk praktik penjualan ke sektor tertentu seperti pertambangan dengan harga lebih tinggi. Ia meminta pengawasan diperketat, termasuk optimalisasi CCTV di SPBU serta kerja sama dengan aparat kepolisian.
Selain itu, ia mendorong percepatan operasional SPBU di wilayah Nimboran, Kabupaten Jayapura, guna mengurangi beban antrean di Kota Jayapura. Ia juga mengusulkan penerapan sistem nomor antrean serta penambahan jam layanan bagi kendaraan, khususnya truk logistik.
“Ini sudah mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pertamina harus membuka kanal pengaduan agar masyarakat bisa melaporkan kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Pertamina menyatakan akan meningkatkan pengawasan di seluruh SPBU, memastikan tidak ada kekosongan stok, serta melakukan inspeksi mendadak secara rutin bersama pemerintah daerah dan aparat kepolisian.
Pertamina juga berkomitmen mengoptimalkan distribusi BBM, khususnya solar, termasuk mendorong SPBU yang belum menyalurkan solar agar segera mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.
DPR Papua pun berharap langkah-langkah tersebut dapat segera direalisasikan, sehingga persoalan antrean BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat teratasi dan distribusi energi di Papua berjalan lebih merata serta tepat sasaran.
(arc)
