Jayapura,Teraspapua.com – Pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kota Jayapura menuai kecaman dari berbagai pihak terlebih khusus orang Port Numbay.
Pasalnya ,hasil formasi 2018 sebanyak 316 CPNS itu ,hanya sebagian kecil orang Port Numbay yang lolos.
Menyikapi itu ,DPRD kota Jayapura dalam hal ini komisi A akan memangil dua lembaga yang sangat berkompeten pada selaksi dan penyampaian hasil.Seperti kantor Regional IX BKN Jayapura dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura.
“Hal ini sangat penting ,untuk itu pihak terkait seperti kantor Regional IX BKN Jayapura dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura yang berhubungan langsung dengan tahapan ini akan dipanggil”terang ketua komisi A DPRD Kota Jayapura,Mukri M.Hamadi.S.IP ketika dikonfirmasi media ini,Jumat (31/7/2020).
Untuk itu lanjut Mukri,mereka harus memberikan penjelasan resmi sehingga hal ini menjadi clear di masyarakat. Serta mendapat kepastian dari hasil tes CPNS itu.
Mukri Hamadi mengakui,penetapan hasil tes CPNS formasi 2018 ,banyak beredar isu miring dari masyarakat Papua .Terkait penilaian scoring maupun dari sisi afirmasi.
Tentu mendapat tanggapan keras dalam 1 X 24 jam ini”ujar Mukri Hamadi.
“Selaku Putra asli Port Numbay yang juga kader PDIP Perjuangan kota Jayapura saya merasa kesal dengan hasil tes CPNS itu”tegas Mukri.
Pasalnya, orang asli Port Numbay yang lolos CPNS formasi 2018 ini hanya 8%. Sementara persentasi yang begitu besar didominasi oleh CPNS non Nort Numbay.
Untuk itu pihaknya berharap masalah ini harus segera ditanggapi dan melihat apakah ada langkah lain yang memihak kepada masyarakat Port Numbay.
“Jadi dalam waktu dekat setelah ada persetujuan dari anggota,maka Komisi A DPRD kota Jayapura akan memanggil kedua lembaga yang sangat berkompeten terhadap hasil CPNS formasi 2018 itu”janjinya.
Iya juga mengakui akibat kekecewaan masyarakat Port Numbay maka mereka meluapkan itu dengan melakukan pemalangan dan blokade Jalan .
Sehingga Komisi A DPRD yang merupakan mitra kerja dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan harus segera mengambil sikap “pungkasnya.
(Ricko).
