Jayapura,Teraspapua.com – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Jumat (31/1/2020) ,guna mengetahui tata kelola dana desa dan perencanan .
Rombongan komisi A yang dipimpin ketua komisi Mukri M. Hamadi.S.IP ini diterima langsung oleh Kepala Dinas di ruang rapat setempat,Jakobus Itaar,S,Sos,M,Si .
Ketua komisi A.Mukri M.Hamadi.S.IP kepada media ini menuturkan , Kungker ini tentu banyak hal yang dibicarakan dengan DPMK yang merupakan mitra kerja komisi A.
Menurut Mukri ,untuk 14 kampung di Kota Jayapura dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik hanya sistim perencanaan harus lebih cepat lagi .
Pasalnya, di tahun kemarin untuk musrembang Kampung dimulai pada bulan Maret namun tahun ini dimajukan di bulan November 1 tahun sebelumnya.
Sehingga 2021 sesuai dengan siklus musrembang di kota Jayapura tidak terpisah namun satu sistem ,satu proses dengan musrembang di level pemerintah daerah secara umum.
Pihaknya juga mendorong dari sistem pencairan dana desa di mana gaji pegawai di kampung mulai dari kepala kampung, aparat kampung harus dibayar perbulan.
Kami dari Komisi C akan mendorong dalam tahun ini sudah bisa dilaksanakan, karena hal ini menjadi kesepakatan di 2 tahun yang lalu”ungkap Mukri.
Dikatakan jika pembayaran gaji 3 sampai 4 bahkan 6 bulan, maka tentu dari sisi aparaturnya pekerjaan tertubda. Selain itu dari sisi pencairan dana Komisi C meminta agar lebih cepat lagi.
Yang dibahas juga kata Mukri,program sistem keuangan desa (Siskeudes) yang sudah ada aplikasi agar tahun ini sudah bisa dipakai oleh semua kampung.
Kita ingin cari pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan yang baik di kampung-kampung.
Masyarakat juga bisa mendapat pelayanan di kampung-kampung yang terbaik dari pemerintahan kampung.Karena dana yang dikucurkan ke kampung cukup besar,hampir Rp114 milyar ,sehingga masyarakat harus merasakan manfaat.
Politisi PDI – Perjuangan kota Jayapura ini juga juga mengakui bawa langkah-langkah yang diambil oleh kepala DPMK sudah cukup baik , jika dilihat dari sisi etos kerja pun cukup baik “akui Mukri.
“ Namun tergantung juga dengan sumber daya manusia yang ada di dinas tersebut “
Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah kita punya keterbatasan anggaran karena dinas ini hanya mendapat 5 miliar” itupun rutin Rp1 milyar dan kegiatan Rp4 milyar.
Sehingga untuk mengawasi dana Rp114 milyar di kampung mereka hanya dianggarkan Rp200 juta untuk dana monef.” awalnya kita minta Rp500 juta dan sudah disahkan namun ada perubahan dari sisi keuangan daerah “tukasnya.
Terhadap kunjungan kerja komisi A ini ,Kepala DPMK Jakobus Itaar,S,Sos,M,Si .memberikan apresiasi kepada ketua komisi A dan seluruh anggota selaku mitra kerja .
Kita terus Intens membangun komunikasi,terhadap program-program kerja yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Kampung jalan “pungkasnya
Berikut Komisi A DPRD Kota Jayapura.Mukri M Hamadi,S.IP ( Ketua),Ridolf Beep Hassor ( Wakil Ketua),Maria Pampang ( Sekretaris), Yoan A. Wambitman,ST.
Sementara anggota fraksi ,Theos Revelino R.Ayomi,S.Sos (anggota),Berthy CH. Rumbiak (anggota),Fajar R. Wanggai,SH (anggota) H. Syaharuddin, SH ( anggota),La Ode Mohitu (anggota).
(Let).
