Biak, Teraspapua.com – Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Mintje Anna Yawan, SE., M.Pd., menerima kunjungan tim peneliti dari Fakultas Politik Pemerintahan (FPP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam rangka penelitian mengenai peran perempuan dalam politik lokal di Kabupaten Biak Numfor. Pertemuan berlangsung di Ruang Transit DPRK Biak Numfor, Selasa (9/6/2026).
Tim peneliti yang hadir terdiri dari Dr. Dra. Karolina R.S. Wenggi, M.H., Martenci Antomina Gedi, S.STP., M.Si., dan Dedy Pribadi Uang, S.STP., M.Si. Penelitian yang mereka lakukan mengangkat tema “Peran Perempuan dalam Politik Lokal di Biak Numfor: Representasi Substantif atau Formalitas Politik.”
Dalam dialog tersebut, Mintje Anna Yawan menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak hanya sebatas memenuhi kuota keterwakilan, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, kondisi sosial dan budaya masyarakat Biak Numfor menjadi faktor penting yang harus dipahami dalam menjalankan fungsi legislasi. Ia menilai bahwa isu perempuan, adat, dan hak-hak masyarakat adat memiliki keterkaitan yang erat dalam pembangunan daerah.
“Perempuan yang berada di lembaga legislatif harus mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik dalam bidang pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak-hak adat, maupun peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Mintje juga menyoroti implementasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan sebesar 30 persen yang selama ini diterapkan dalam sistem politik. Ia berharap kebijakan tersebut tidak hanya menjadi pemenuhan administrasi semata, tetapi benar-benar membuka ruang bagi perempuan yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Selain di lembaga politik, ia mendorong agar kesempatan yang sama juga diberikan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan sehingga perempuan dapat menduduki posisi-posisi strategis sesuai kemampuan dan prestasi yang dimiliki.
“Keseimbangan gender harus diwujudkan melalui kesempatan yang setara. Yang terpenting adalah kualitas, kapasitas, dan kemampuan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mintje menilai bahwa anggota legislatif perempuan harus mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan, berpikir kritis, serta aktif menyuarakan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Kehadiran perempuan di parlemen, menurutnya, harus membawa dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, tim peneliti IPDN mengapresiasi keterbukaan DPRK Biak Numfor dalam mendukung proses penelitian. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana keterlibatan perempuan dalam politik lokal telah memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan pembangunan masyarakat.
Sebagai institusi pendidikan di bawah Kementerian Dalam Negeri, IPDN berkomitmen menghasilkan kajian akademik yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah maupun lembaga legislatif.
Audiensi ini menjadi wadah pertukaran gagasan antara kalangan akademisi dan praktisi politik dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Biak Numfor.
Di akhir pertemuan, Mintje Anna Yawan berharap keterwakilan perempuan dalam politik di Biak Numfor ke depan tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga dari kualitas kepemimpinan dan kontribusinya bagi kemajuan daerah.
(HDK)
