Jayapura, Teraspapua.com – Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote, menyampaikan bahwa momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, menjadi pengingat penting akan nilai gotong royong yang dicetuskan oleh Proklamator RI, Soekarno, sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa.
Hal itu disampaikan Fransiscus Xaverius Mote, saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Jayapura, Senin (1/6/2026).
Bupati Waropen menegaskan bahwa semangat gotong royong antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat telah membuahkan hasil nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
“Semangat gotong royong antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat telah membuahkan hasil besar. Karena itu, atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan partai, Ketua DPRK, serta seluruh masyarakat, termasuk jajaran OPD, sehingga capaian ini adalah hasil kerja bersama,” ujarnya.
Ia juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan sebagai partai yang telah memberikan dukungan politik dalam perjalanan kepemimpinannya di Kabupaten Waropen.
Sebagai kader PDI Perjuangan, ia mengaku mendapat amanah untuk menata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik dan transparan.
Menurutnya, perjalanan tata kelola keuangan daerah di Waropen telah mengalami dinamika panjang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), sejak tahun 2007 hingga 2026, Kabupaten Waropen belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan masih berada pada kategori tanpa pendapat (disclaimer).
“Selama kurang lebih 18 tahun, Waropen masih mendapatkan opini disclaimer dari BPK. Ini menjadi tantangan besar bagi kami,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa sejak dirinya diusung oleh PDI Perjuangan dan terpilih sebagai Bupati pada 2025, berbagai langkah pembenahan telah dilakukan bersama DPRK sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
“Selama satu tahun tiga bulan kami bekerja, sinergi dengan DPRK berjalan baik. Kami fokus pada penataan birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah sesuai visi dan misi,” jelasnya.
Ia menambahkan, perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama, terutama dalam menciptakan sistem birokrasi yang efektif dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Atas dukungan seluruh staf, DPRK, dan khususnya PDI Perjuangan, kami telah menunjukkan perubahan dalam waktu satu tahun tiga bulan ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Waropen juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan visi partai dalam mendorong perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Ia optimistis, ke depan Kabupaten Waropen dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, mengikuti jejak sejumlah daerah lain.
“Kami siap melaksanakan perubahan ke depan. Tidak hanya berhenti pada WDP, tetapi kami menargetkan bisa mencapai WTP sebagaimana daerah lain yang sudah lebih dulu mencapainya,” tegasnya.
Ia juga mengaku bersyukur atas capaian saat ini, di mana sinergi antara kepala daerah dan pimpinan DPRK dari PDI Perjuangan mulai menunjukkan hasil dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Waropen.
“Ini menjadi awal yang baik bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan,” pungkasnya.
Sementara Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap kinerja Bupati dan Ketua DPRK Waropen dalam menata pemerintahan, pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah.
BTM menilai, capaian yang diraih Kabupaten Waropen merupakan hasil kerja keras dan konsistensi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik selama bertahun-tahun.
“Saya bangga kepada pekerja partai kita, yaitu Bupati dan Ketua DPRK Waropen. Selama kurang lebih 18 tahun mereka bekerja menata pemerintahan, pembangunan, dan keuangan daerah dengan baik,” ujarnya.
Sebagai mantan Wali Kota Jayapura, BTM juga membandingkan capaian tersebut dengan Kota Jayapura yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut.
Ia menyebut, keberhasilan Waropen yang mampu keluar dari opini disclaimer hingga mencapai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) merupakan langkah besar yang patut diapresiasi.
“Dari posisi disclaimer selama bertahun-tahun, kini Waropen bisa meraih WDP. Ini luar biasa, karena menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam penataan aset, keuangan, dan sistem akuntansi,” jelasnya.
Menurut BTM, capaian tersebut semakin istimewa mengingat Bupati dan Ketua DPRK Waropen baru menjabat sekitar satu tahun tiga bulan. Dalam waktu yang relatif singkat, keduanya dinilai mampu menunjukkan kinerja yang efektif dalam membenahi tata kelola pemerintahan.
“Dalam waktu satu tahun tiga bulan, mereka sudah bisa menata pemerintahan dan keuangan dengan baik. Ini adalah bukti nyata kehadiran PDI Perjuangan dalam mendorong perubahan,” tegasnya.
BTM pun berharap capaian WDP tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan menjadi opini WTP di masa mendatang.
“Saya berharap dan mendoakan agar ke depan Waropen bisa naik dari WDP menjadi WTP,” katanya.
Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada DPRK Waropen yang dinilai telah menjalankan tiga fungsi utama secara optimal, yakni fungsi Legislasi (membuat undang-undang atau peraturan), Anggaran (menyusun dan menetapkan APBD), serta Pengawasan (mengontrol kebijakan dan kinerja pemerintah).
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Mereka telah menata pemerintahan secara struktural dengan baik. Kerja sama antara kepala daerah, DPRK, dan seluruh organisasi perangkat daerah berjalan efektif hingga mampu meraih WDP,” ujarnya.
“Saya harapkan kerja sama antara DPRK, kepala daerah, dan seluruh OPD di Kabupaten Waropen terus ditingkatkan demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
(har)
