Mambraya, Teraspapua.com – Anggota DPR Kabupaten Mamberamo Raya, Banny Kujiro, melakukan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) II yang mencakup Distrik Mamberamo Hulu dan Distrik Rufaer.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya legislator untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat sekaligus memastikan kebijakan pemerintah daerah berpijak pada kebutuhan riil warga di wilayah terpencil.
Dalam kunjungannya, Banny menyambangi Kampung Persiapan Deido yang merupakan pemekaran dari Kampung Kai di Distrik Rufaer. Kampung yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Mamberamo Raya dan Puncak Jaya ini tergolong daerah terisolasi dengan akses layanan dasar yang masih sangat terbatas.
Sebagai bentuk kepedulian, Banny menyerahkan bantuan satu unit generator set (genset) kepada masyarakat setempat pada Senin (8/6/2026). Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan listrik warga yang selama ini masih minim fasilitas penerangan.
“Reses ini bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus hadir dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke wilayah terpencil,” ujar Banny di sela-sela kunjungannya.
Selain menyalurkan bantuan, Banny juga meninjau langsung kondisi infrastruktur di kampung tersebut. Ia mengunjungi sebuah rumah warga yang telah dibangun sekitar 15 tahun lalu dan kini difungsikan sebagai tempat ibadah bagi Jemaat Gereja GIDI. Kondisi bangunan tersebut dinilai sudah tidak layak digunakan.
Dinding bangunan terlihat lapuk, tiang penyangga mulai rapuh, dan atap seng mengalami kerusakan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk renovasi atau pembangunan rumah ibadah yang layak bagi jemaat setempat.
Dalam kunjungan itu, Banny disambut oleh Kepala Kampung Kay, Kores Tiasa, bersama masyarakat. Warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga kebutuhan dasar seperti rumah layak huni dan akses air bersih.
Banny menegaskan bahwa Kampung Persiapan Deido perlu mendapat perhatian serius, baik dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya maupun Pemerintah Provinsi Papua. Menurutnya, kondisi geografis yang terpencil tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pelayanan publik.
“Di kampung ini terdapat sekitar 25 kepala keluarga yang hidup dengan keterbatasan. Mereka membutuhkan perhatian nyata, mulai dari perumahan, listrik, pendidikan, hingga fasilitas ibadah,” katanya.
Ia juga menyoroti ironi yang dirasakan masyarakat setempat. Meski secara aktif berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, kepala daerah, hingga pemilihan presiden, warga merasa belum mendapatkan perhatian yang sepadan dari pemerintah.
“Partisipasi politik masyarakat tinggi, tetapi belum diikuti dengan pemerataan pembangunan. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Banny menyebut Kampung Persiapan Deido sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi kampung definitif. Dari sisi jumlah penduduk maupun potensi sumber daya alam, wilayah tersebut dinilai layak untuk dimekarkan secara administratif.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, khususnya bupati, untuk segera menindaklanjuti usulan tersebut. Status kampung definitif diyakini akan membuka akses yang lebih luas terhadap anggaran dan program pembangunan.
Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang juga kepala suku setempat menyampaikan bahwa Kampung Deido telah dibuka sejak tahun 2000. Namun, hingga kini pembangunan masih sangat minim.
“Kami belum pernah mendapatkan bantuan rumah layak huni, air bersih, apalagi pembangunan gereja yang layak. Padahal ini kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya.
Warga berharap kunjungan reses ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka. Dengan kondisi yang serba terbatas, masyarakat Kampung Deido menantikan kehadiran negara melalui program pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
(sand/har)
