Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah kota Jayapura menggelar pertemuan dengan para pemilik Hotel yang ada di wilayah itu. Ada beberapa agenda yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut yaitu Hotel harus MoU dengan PB PON dan seluruh karyawan dan owner Hotel harus divaksin.
Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano minta kepada parah pemilik Hotel melalui PHRI untuk melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jayapura, karena saat ini masih di tengah pandemi Covid -19. Sehingga semua karyawan karyawati maupun owner harus divaksin.
“Semua karyawan, karyawati dan owner Hotel wajib divaksin. Karena melakukan pelayanan publik kepada tamu-tamu kita,” pinta Tomi Mano, saat memimpin rapat di parkiran utama setempat, Kamis (15/4/2021).
Lanjut Tomi Mano, nantinya kita akan mengecek Hotel mana yang karyawan, karyawati atau ownernya tidak memerintahkan untuk di vaksin.
Wali Kota Tomi Mano juga minta, bantu pemerintah untuk menurunkan angka kasus covid di kota Jayapura. Setiap Hotel juga harus menyiapkan tempat khusus.
“Jadi setiap tamu yang masuk Hotel, diukur suhunya, kalau 77 atau 78 suhnya maka itu harus masuk di ruang khusus dan petugas Hotel menelpon ke call center kesehatan dan tamu tersebut tidak boleh masuk kamar,” harapnya.
Yang terpenting Wali Kota mengingatkan kepada PHRI, untuk tidak menaikan harga kamar pada saat PON . Saya percaya, di tengah pandemi covid ini akupansi menurun, padahal gaji pegawai, air bahkan listrik harus dibayar setiap bulan.
Yang harus diperhatikan ujar Wali Kota, yaitu harus ada MoU antara PB PON Papua dengan PHRI atau hotel-hotel yang bersangkutan karena setiap bulan pajak 10 persen harus dibayar.
“Ingat para pemilik Hotel membayar pajak kepada daerah dan negara. Pajak ini bukan diamprak Desember selesai PON baru dibayar tidak. Tapi pajak dibayar setiap bulan kepada negara atas titipan masyarakat 10 persen,” cetusnya.
Ditempat yang sama Ketua PHRI Papua, Syarir menuturkan, ada 3 hotel di kota Jayapura yang karyawannya sudah di vaksinasi.
” Ada 3 hotel yang saya lihat sudah melakukan vaksinasi, seperti Swiss Belhotel, Fox dan @Hom Premiere,” terang Syarir.
Karena selaku karyawan hotel yang melakukan pelayanan public, harus melakukan vaksin karena kita sebagai tuan rumah PON. Ditambahkan Syarir, kami telah mengirim surat kepada Satgas covid 19 khusus PHRI untuk mengikuti vaksinasi.
Untuk itu ia meminta kepada hotel-hotel yang karyawannya belum divaksin agar segera mendata dan memasukan nama agar dilaporkan ke Wali Kota.
Kemudian pada kesempatan itu, ketua PHRI juga menyinggung soal pembayaran hotel oleh PB PON. “Jadi yang perlu kita tekankan pada pertemuan ini yaitu mekanisme pembayaran sehingga kita satu suara,” jelasnya.
” Teman-teman yang terbaiknya Seperti apa. Tapi menurut saya pembayaran hotel dilunasi baru tamu masuk” tambah Syarir.
Jika membutuhkan 90 kamar, semuanya harus dilunasi 100 persen, nanti berjalannya waktu jika Hotel terpakai 100 kamar berarti 10 kamar pembayarannya menyusul.
Karena dalam kontrak yang sudah ditandatangani oleh beberapa hotel tidak dicantumkan mekanisme dan waktu pembayaran.
Bahkan diungkapkan owner Hotel Sahid itu, pihaknya dilarang berhubungan dengan provinsi. Padahal kita yang punya barang tapi orang lain yang mengendalikan.
Kendati begitu, Syarir memberikan apresiasi kepada Wali Kota Jayapura yang begitu peduli dengan pengusaha Hotel di kota Jayapura.
Karena pendapatan asli daerah kota Jayapura terbesar yaitu dari pajak hotel dan restoran sehingga Wali Kota mengundang pengusaha hotel untuk berdiskusi,” tutup Syarir.
(Arc)
