Serius Sikapi Peningkatan Kasus Covid di Kota Jayapura, Pansus Covid – 19 DPRD Kota Jayapura Undang Pelindo, KKP, Pelni dan KSOP

Ketua Pansus Covid - 19 Juli Rahman saat memimpin rapat , didampingi Wakil Ketua Fajar Wanggai

Jayapura, Teraspapua.com – Panita Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Jayapura sangat serius untuk menyikapi penyebaran Covid – 19 yang menjadi monster dan sangat menakutkan masyarakat.

Virus asal wuhan ini, penyebarannya sudah makin menggila, mengakibatkan ribuan nyawa hilang akibat terinfeksi. Tapi Kota Jayapura hanya 182 orang. Besar harapan dan doa tidak ada lagi nyawa yang melayang akibat Covid.

Kota Jayapura sebelumnya grafik telah melandai, namun saat ini kasus mulai naik. Terdeteksi penyumbang dari cluster pelabuhan.

Pansus Covid-19 DPRD Kota Jayapura mengambil sikap dengan mengundang PT. Pelindo, KSOP, Pelni dan KKP Jayapura untuk sama- sama membahas hal ini.

Rapat dengan mendengar berbagai pendapat dari ketiga instansi yang bertanggung jawab terhadap aktifitas pelabuhan, kedatangan dan keberangkatan kapal itu berlangsung di ruang rapat lantai tiga DPRD kota Jayapura, Rabu ( 14/7/2021).

Ketua Pansus Covid – 19 Yuli Rahman memimpin langsung rapat itu di damping Wakil Ketua Fajar Wanggai yang turut hadir semua anggota Pansus.

“Kondisi penambahan jumlah terpapar Covid-19 di kota Jayapura terus bertambah. Gugus Tugas Penanganan dan Pengendalian Covid-19 Kota Jayapura mencatat, warga Kota Jayapura yang terkonfirmasi positif Covid-19 pada Selasa (13/7/2021) mencapai 657 orang,” kata Yuli Rahman seraya membuka rapat.

Maka secara keseluruhan jumlah warga Kota Jayapura yang terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 10.027 orang. Sementara 9. 188 orang lain dinyatakan sembuh.

Lanjutnya, Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Jayapura juga mencatat, keseluruhan pasien meninggal telah mencapai 182 orang.

“Selain pasien meninggal, Satgas Penanganan dan Pengendalian Covid-19 Kota Jayapura juga mencatat 213 pasien menjalani isolasi terpusat di LPMP Provinsi Papua, yang sembuh 31 orang, dirujuk 4 orang, dalam perawatan 178 orang, anak –anak 28 orang dan pasien ber-KTP luar 52 orang,” urai politisi Golkar itu.

Dia menambahkan, untuk kondisi Rumah Sakit Bed Occupantion Rate (BOR) terisi penuh 100 %. BOR 482/11 Juli 2021 sebesar 1, 38%. Artinya, 1 orang pembawa virus bisa menularkan ke 1 sampai 2 orang.

Wali Kota Jayapura akhirnya mengeluarkan instruksi baru untuk memperketat skenario Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) makro selama bulan Juli.

Hal itu dikakukan guna menahan penyebaran kasus Covid-19. Apalagi, kota Jayapura merupakan salah satu cluster penyelenggaraan PON XX yang bakal di helat oktober mendatang,” sambungnya.

Pansus DPRD Kota Jayapura turut berperan aktif untuk mendukung Satgas Covid – 19 Kota Jayapura. Pasalnya cluster pelabuhan juga punya andil dalam penambahan angka kasus terkonfirmasi,” terangnya.

Harapannya, kata Yuli Rahman, setelah Agustus mendatang jumlah kasus sudah melandai, dan PPKM bisa dapat dihentikan.

Sehingga, aktivitas masyarakat dan ekonomi sudah bisa kembali dilonggarkan. Sebab, jika diterapkan terlalu lama otomatis akan berdampak pada dunia usaha.

Wakil Ketua Komisi B ini juga memberikan apresiasi kepada instansi yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya penumpang di pelabuhan yang telah memberikan referensi dan langkah-langkah konkrit guna memutus mata rantai Covid di kota Jayapura.

“Lewat pertemuan hari ini, maka Pansus DPRD kota Jayapura juga sepakat untuk menutup akses keluar masuk kota Jayapura baik itu Pelabuhan maupun bandara,” ucapnya.

Sehingga ujar Yuli, kita bisa melihat sejauh mana virus Covid ini bisa turun. Memang agak sedikit ekstrem ketika ditutup akses pelabuhan dan bandara.

Tetapi ini salah satu langkah konkrit agar kita bisa fokus ke kota Jayapura sehingga masyarakat dari luar tidak masuk di Kota Jayapura.

Sementara di tempat yang sama, wakil ketua Pansus Fajar Wanggai mengemukakan, ini merupakan langkah – langkah dilematis yang perlu dilakukan pemerintah Kota Jayapura.

“Kita lihat dampak dari PPKM mikro, akan berpengaruh kepada perekonomian kerakyatan. Tetapi perlu kita lihat bahwa keselamatan nyawa manusia sangat penting,” kata Fajar.

Dia juga mengatakan, peningkatan kasus Covid di Kota Jayapura cukup signifikan. Dalam 2 bulan ini peningkatan sangat signifikan.

Sehingga kita harus melakukan satu langkah konkrit yaitu melakukan PPKM darurat, walaupun dampak perekonomian sangat terasa,” tandasnya.

Sementara itu, GM Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Jayapura Soni Uktolseya menambahkan, kita sebagai penyedia fasilitas pelabuhan tetap mengikuti petunjuk dari pemerintah Kota Jayapura maupun Provinsi Papua.

“Kami usulan, terkait dengan PPKM untuk sampai ke tahapan lockdown itu ada tahapan – tahapannya. Misalnya kita hidupkan kembali surat permohonan keluar masuk seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu,” kata Soni.

Kemudian Lanjut Soni Uktolseya, kita harus bisa mengcluster penumpang yang turun di pelabuhan Jayapura. asalnya dari mana yang masuk ke kota Jayapura, karena ada yang dari Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku bahkan dari Papua maupun Papua Barat sendiri.

“Nah ini yang perlu kita cluster juga, sehingga dalam Lockdown kita sudah tahu penyumbang virus Covit itu dari mana,” cetusnya.

Anggota Pansus Covid – 19 DPRD Kota Jayapura

Jadi intinya PT Pelindo tetap mendukung apapun kebijakan pemerintah Kota Jayapura dan Provinsi Papua kami siap,” ucapnya.

Sementara Kepala KKP Jayapura, Harol Pical mengusulkan agar pemerintah menyiapkan asrama karantina untuk tingkat provinsi. Kemudian VCR harus diperbanyak. Jika Pelabuhan ataupun bandara dibuka.

Selain itu sweeping masif harus berjalan, melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment) secara bersamaan, baik Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat harus terlibat.

Pical juga mengungkapkan, vaksinasi di Kota Jayapura masih rendah, sehingga harus terus dikejar,” pungkasnya.

(Let)