Jayapura,Teraspapua.com – Anggota Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol menilai pencopotan Direktur RSUD Papua, dr. Aloysius Giyai dari jabatan pimpinan OPD sangat tidak rasional.
Alasannya, dr Aloysius Giyai adalah salah satu pioner, dari sekian kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua.
“Hanya dr. Alosius yang mampu menterjemahkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, mulai dari periode pertama hingga di periode kedua ini” ujar Natan Pahabol kepada sejumlah awak media disalah satu kafe yang ada di Jayapura, Sabtu (21/8).
Lanjut Natan, Gubernur harus memberikan penghargaan khusus kepada dr Aloysius, kenapa demikian ?. Dulu RSUD Abepura, mulai dari infrastrukturnya, SDM dan juga fasilitasnya hancur total. Namun begitu Aloysius diangkat menjadi Direktur oleh Gubernur Lukas Enembe dia mampu memperbaikinya.
“Karena kinerjanya baik, kemudian Gubernur Lukas Enembe mengangkat Aloysius, sebagai Kadis Kesehatan provinsi Papua,” jalasnya.
Prestasi berikut, lanjut kata Pahabol, dr Alosius juga yang menggagas Kartu Papua Sehat (KPS), yang sampai hari ini telah dinikmati oleh masyarakat Papua.
Bukan saja itu, masih ada banyak prestasi dan terobosan program lain yang sudah diukir oleh. dr Aloysius.
Terkait track rekort dari dr Alosius, yang saya jelaskan diatas, maka menjadi pertanyaan saya kepada Gubernur Lukas Enembe, pemberhentiannya atas indikator apa.” ini harus jelas,” tanya Pahabol.
Kalau alsannya sibuk dengan proyek, saya rasa Gubernur keliru, karena dr Aloysius terbukti sudah memperbaiki fasilitas di RSUD Dok II. Oleh karena itu Gubernur Papua Lukas Enembe harus tinjau kembali pemberhentian dr Aloysius Giyai sebagai Direktur RSUD Dok II,” ucapnya.
“Pahabol juga berharap Gubernur, jangan hnaya mendengar pembisik yang ada disekitarnya. Dan bagi para pembisik, tolong berikan informasi yang benar, jangan memanfaatkan keadaan Gubernur dalam keadaan tidak sehat, lalu kemudian membisik untuk menjatuhkan reputasi orang yang berkinerja baik,” lugasnya.
Gubernur juga jangan asal menggatikan orang, apalagi di Bidang Kesehatan dan Pendidikan, karena menurutnya dua bidang ini merupakan bidang yang vital.
Pergantian pemimpin di bidang kesehatan dan pendidikan maksimal harus 5 tahun, bukan baru satu atau dua tahun bertugas sudah diganti, berikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja.
“Jadi, pergantian dua pejabat esalon dua dilingkup Pemerintahan Provinsi Papua itu sangat keliru dan tidak ada alasan yang tepat”, tandasnya.
Sementara kata Pahabol, Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD) Provinsi Papua, Christian Sohilait diberhentikan, lalu mengankat Sekretrisnya sebagai Plt, ini sebenarnya tidak boleh.
“Gubernur harus menempatkan orang yang tepat diposis yang tepat, jangan menempatkan orang hanya sebagai uji coba”, tegas Pahabol.
Pahabol pun menyarankan, kalau pun yang bersangkutan (Sohilait-red) membuat kesalahan, Gubernur sebagai pimpinan harus bijak, memanggil orang tersebut untuk diberikan pembinaan dan peringatan.
Jangan karena mendengar bisikan secara sepihak, kemudian tidak melalui pertimbangan yang baik, lansung memberhentikannya.
Menurut saya, kebijakan Gubernur ini sangat keliru,” pungkas Natan Pahabol.
(Vmt)
