Jayapura,Teraspapua.com – Untuk kesekian kali Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua,
tidak menghadiri acara rapat bersama Komisi IV DPR Papua yang digelar di Hotel Horison Kota Jayapura.
Sebelumnya, undangan yang pertama pada Sabtu (5/11), Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua tidak hadir, kemuadian rapat yang kedua, Senin (8/11) juga tidak hadir.
Padahal, Komisi IV DPR Papua mengagendakan rapat dalam rangka kegiatan pengawasan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, tentu sangat penting dan strategis sehingga sangat membutuhkan kehadiran Kadis pada agenda wakil rakyat itu.
Ketidak hadiran Girius One Yomanse membuat kecewa pimpinan dan anggota Komisi IV DPR Papua. Mangkirnya Kadis PUPR dalam rapat yang digelar Komisi IV DPR Papua bersama mitra OPD-nya ini, tampaknya bukan sekali saja.
Bahkan, akibat ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR ini, membuat DPR Papua terpaksa harus mengundur jadwal sidang atau rapat paripurna hingga beberapa pekan.
“Pada rapat sebelumnya (5/11), dengan Dinas PUPR, dengan alasan mendampinggi gubernur Lukas Enembe. Saya tidak tahu mendampinggi gubernur kemana ? Sehingga kita tidak dapat melangsungkannya karena ketidakhadiran kepala dinas. Ya, lagi-lagi kepala dinas tidak hadir ketika kami undang rapat,”.
Kemudian pada hari ini, Senin (8/11), tidak hadir, dengan alasan, sedang berduka. “Ya memang hari ini beliau sedang berduka, untuk itu, kami dari Komisi IV DPR Papua, turut belasungkawa, ujar Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua, Apniel Sani, Alfred F Anouw, Herman Yogobi, Timotius Wakur, Jansen Monim dan Arnold Walilo, Yotam Bilasi, usai rapat, yang digelar dihotel Horizon Jayapura, Senin (8/11).
Ya, dalam rapat kerja tadi dengan Komisi IV DPR Papua bersama mitra itu, hanya dihadiri Sekretaris Dinas PUPR dan para kabid dan staf Dinas PUPR.
Untuk hari ini kami bisa mentolelir karena, beliau sedang berduka. Kami harap selesai kita bisa duduk bersama untuk membicarakan terkait apa yang sudah dikerjakan, kata Beatrix Monim.
Dijelaskan Beatrix Monim, tentu ada yang menarik, bicara tentang penerapan anggaran berarti mempertanggungjawabkan pengunaan anggaran selama tahun berjalan kepada mitra (Dewan).
“Jangan pada saat bahas anggaran bisa duduk sama-sama, tetapi ketika duduk sama-sama untuk membicarakan tentang pengawasan anggaran, tidak mau duduk sama-sama”, timpalnya
Oleh karena itu, sampai saat ini, kami dari DPR Papua dalam hal ini Komisi IV, belum tahu berapa besar penyerapan anggaran yang ada di Dinas PUPR Provinsi Papua, karena memang belum ada laporan resmi dari Kepala Dinasnya.
Sehingga kami masih menungguh, nantinya kami akan jadwalkan rapat berikut pada tanggal (15/11), kami harap Kepala Dinas PUPR bisa hadir dalam rapat dimaksud.
Jika tidak hadir tidak apa-apa, tetapi kami tidak ingin terulang lagi. “Gara-gara ketidak hadiran Kepala Dinas PUPR, sidang Paripurna ditunda”, tandasnya.
(Vmt)
