Jayapura, Teraspapua.com – Komisi A DPRD Kota Jayapura minta kepada pemerintah kota melalui dinas terkait, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk mensosialisasikan kepada aparatur sipil Negara (ASN) terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah kota Jayapura.
“Mulai dari jenjang program studi S1, S2 bahkan sampai S3. Kami minta, karena waktu pembahasan anggaran dengan Bappeda kita belum rincikan sampai dengan berapa kuotanya,” kata anggota komisi A, Yoan Alfredo Wambitman, ST kepada Teraspapua.com, Jumat (19/3/2022).
Jadi, lanjut Alfedo, karena ini menggunakan dana otsus, maka kami minta fokus disampaikan kepada semua dinas dan badan khusus orang asli Port Numbay, bahkan juga bisa mengcover orang asli Papua yang lain.
Untuk itu, legislator kota dari fraksi Golkar ini minta kepada dinas terkait untuk bekerjasama dengan kampus kampus di kota Jayapura yang mempunyai akreditasi yang baik.
“Misalkan Uncen, USTJ, Umel Mandiri, Yapis yang memang akreditasinya bagus dan terkait dengan disiplin ilmu atau jurusan seperti pemerintahan, ekonomi, hukum dan yang lain sebenarnya suda ada,” katanya.
Sehingga, kami minta untuk dilakukan MoU, agar bisa mempermudah kedua belah pihak. Contohnya selama ini kita lihat orang asli Papua, Port Numbay ketika mendapatkan kesempatan seperti begini mereka tidak melakukan pengurusan.
Karena, pada awalnya mereka harus mengurus dan mengeluarkan biaya sendiri, dan rata-rata itu bisa sampai dengan Rp5 juta dalam pengurusan khusus S1,” akui Alfredo.
Untuk itu kami minta, nanti dalam MoU nya bisa diatur sehingga seseorang datang mengurus sudah tidak tidak menggunakan biaya pribadi lagi, tapi sudah bisa langsung diproses dan nanti kemudian selanjutnya dengan dinas.
“Untuk S2 dan S3, jurusan-jurusan seperti teknik, keuangan, manajemen dan jurusan-jurusan yang khusus itu ada beberapa kampus yang juga dekat di wilayah Indonesia timur seperti Makassar dan juga mungkin di pulau Jawa,” jelas Alfredo Wambitman.
Saya ingatkan lagi bahwa karena ini menggunakan dana otsus, kami minta harap disosialisasikan kepada semua ASN di dinas dan badan yang ada di pemerintah kota Jayapura, khususnya orang asli Port Numbay dan OAP.
Terkait besaran nya lanjut Alfredo Wambitman, itu nanti disesuaikan karena kita berjenjang, kita mulai coba dari tahun 2022, kira-kira kita bisa mendapatkan berapa orang.
Ditegaskan Alfredo Wambitman, kami sudah sampaikan, kalau pun nanti kerja samanya seperti apa, maka DPRD siap membantu hal-hal teknis.
“Bahkan di Sekretariat dewan juga ada orang-orang asli Port Numbay yang kemudian masih dengan tamatan SMA dan sederajat, itu masih ada beberapa orang,” terang Alfredo.
Ini kemudian kita harus dorong, program ini ketika baik dan bagus berarti kita bisa lanjut berjenjang sampai 2023 dan seterusnya.
Nanti ke depan, kami akan coba panggil dalam rapat kerja untuk kemudian mengecek ini progresnya sudah sampai dimana, sosialisasinya sampai dimana, berapa orang asli Port Numbay dan OAP yang masih menggunakan ijazah SMA, ijazah S1.
Jadi, kami fokus pengembangan SDM di birokrasi, ini untuk mendukung kinerja pemerintah. Ini yang kami merasa sangat penting untuk kemudian disampaikan dan DPRD akan mensosialisasikan kepada ASN,” pungkas Yoan Alfredo Wambitman.
(Tp-01)
