Komisi I DPR Papua Gelar Raker Bersama Mitra Terkait

ose bersama ,Komisi I DPR Papua dan mitra di Hotel Horizon Kotaraja Rabu (17/07/2020).

Jayapura,Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menggelar rapat kerja (Raker) dengan mitra terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Rapat tersebut merupakan perkenalan Komisi I DPR Papua dengan mitra kerjanya.

Dimana ada enambelas (16) OPD mitra kerja dari Komisi I DPR Papua, sehingga dibagi dalam dua sesi,sesi  pertama  delapan mitra dan sesi kedua juga dengan delapan mitra.

Sesi pertama yang sudah melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR Papua yakni Biro Tata Pemerintahan (Tapem) dan Otsus Setda Provinsi Papua,Biro Umum Protokol Setda Papua,Biro Hukum Setda Papua,Badan pengelola perbatasan dan kerjasama Papua,dan Badan Kepegawaain Daerah Papua.

Ketua Komisi I DPR Papua Ferdinando Tinal usai rapat mengatakan pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan mitra kerja beberapa Biro dan Dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Kegiatan ini sebenarnya kami sudah lakukan di bulan Maret,tetapi setelah pelantikan Pimpinan DPR Papua dan pembentukan AKD,kemudian kami melakukan reses dan juga bencana Covid.Sehingga lanjut semua tertunda,tetapi hari ini kami bisa bertemu dengan mitra kerja kami “ jelasnya kepada sejumlah awak media di Hotel Horizon Kotaraja, Jumat (17/07/2020).

Lanjut dikatakan Tinal,pertemuan hari ini bukan hanya perkenalan tetapi juga kami mendengar apa yang menjadi program-program kerja pada tahun berjalan yang tersisa maupun ditahun depan.

Sehingga tentu bisa membantu kami dalam melakukan pengawasan dalam mengimplementasi pekerjaan dari mitra kami.

Dan juga memberikan masukan kepada kami kalau ada hal-hal yang bisa dibantu oleh DPR Papua khusunya Komisi I ,tentunya kami bisa bantu mendorong dari segi apapun “ cetusnya.

Ditambahkannya,tadi pertemuan dengan Biro Tapem dan Otsus salah satu yang menjadi konsen adalah pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

Dimana hal ini sangat penting sekali, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus yang harus dilaksanakan dengan harapan bisa terbentuk. Sehingga memberikan rasa adil bagi masyarakat Papua yang selama ini masih merasakan pelangaran HAM.

Intinya dari pertemuan hari ini banyak yang disampaikan oleh mitra kami baik program kerja mereka maupun kendala-kendala yang ditemui,kami akan tampung dan akan dibahas pada pertemuan berikut “pungkasnya.

(Matu)