Jayapura, Teraspapua.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura, Joni Y. Betaubun, SH, MH kembali memimpin salah satu fungsi Dewan yaitu, pengawasan, tentu kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), dalam hal ini Perda nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Pantauan Teraspapua.com, Jhoni Y. Betaubun, SH, MH, Wakil Ketua II, Silas Youwe dan segenap bapa ibu anggota Dewan Kota menyambangi SMA YPPDK Gabungan Jayapura, Distrik Jayapura Utara, Rabu (10/5/2023).
Plt Sekwan, Widhi Hartati, Pengawas pembina SMA Laba Sembiring turut mendampingi kegiatan pengawasan Perda oleh Pimpinan dan anggota Dewan tersebut.
“Dalam sejarah perjalanan sekolah ini, tentu ada bapa ibu anggota Dewan yang datang secara pribadi, tapi hari ada kekhususan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD kota Jayapura berkunjung ke SMA Gabungan,” terang Joni Betaubun, politisi PDI Perjuangan Kota Jayapura itu.
Tentunya lanjut Betaubun, Dewan datang dalam tugas dan tanggung jawab dalam tiga fungsi utama salah, satu adalah melakukan pengawasan peraturan daerah.
“Dengan tujuan untuk memantau langsung apakah Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini sudah berjalan maksimal atau belum,” tandas pria yang akrab disapah JB itu.
JB pun mengakui. dalam keputusan rapat Dewan, kami memilih untuk tingkat SMA, SMK dan SMA Gabungan salah satu dari tiga SMA yang kami kunjungi.
“Kedatangan kami tentu ingin mendengar langsung ada persoalan ataukah tidak, pasca SMA peralihan dari pemerintah provinsi Papua ke Pemkot Jayapura,” jelas JB.
Apakah dari Januari hingga bulan Mei ini ada gaji ASN yang sudah dibayar atau belum begitu juga hak-hak dari para guru,” imbuhnya/
Untuk itu kader banteng moncong putih ini minta jika ada keluhan-keluhan ataupun masukan-masukan, baik, dari kepala sekolah dan dewan guru serta anak sekolah bisa memberikan masukan kepada bapak ibu Dewan.
Sementara itu Kepala SMA YPPDK Gabungan Sandra Titihalawa mengucapkan selamat datang kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jayapura yang boleh menyempatkan diri untuk hadir di sekolah kami.
“Tentu ini merupakan silaturahmi yang baik melalui pengawasan Perda nomor 5 tahun 2019,” ujar Sandra.
Sandra mengatakan, hari ini pimpinan dan anggota DPRD Kota Jayapura sudah datang dan melihat langsung kondisi SMA Gabungan.
Sandra berharap usulan-usulan yang sudah disampaikan bisa menjadi perhatian dan pertimbangan dari Pimpinan dan anggota Dewan sebagai wakil rakyat untuk bisa memfasilitasi kondisi yang ada di SMA Gabungan.
“Sekolah kami merupakan sekolah penggerak, dan tetap berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan,” jelas Sandra.
Sementara Wakil Ketua II, Silas Youwe minta kepada Pemkot Jayapura agar memperhatikan tenaga honorer di sekolah-sekolah swasta termasuk SMA Gabungan Jayapura.
“Jadi, pengawasan Perda Penyelenggaraan Pendidikan, kita turun untuk mendengar keluhan-keluhan dan persoalan yang ada di lingkungan sekolah terutama tentang prasarana bangunan dan juga proses belajar mengajar,” ujar Silas Youwe.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi lebih banyak tenaga honor, mungkin kita dorong untuk dapat diperhatikan oleh Pemkot Jayapura. Sehingga persoalan honorer untuk pengajar di SMA Gabungan bisa teratasi.
“Dewan guru atau kepala-kepala sekolah sering kali mereka kecewa dengan apa yang mereka perjuangkan untuk tenaga pengajar, yang sudah sekian lama mengajar, untuk diangkat menjadi pegawai negeri itu sering tidak tercapai,” jelasnya.
Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah kota untuk coba melihat yang sudah sekian lama sekitar 5, 10, 15 tahun yang masih mengabdi sebagai tenaga honorer coba mereka lebih duluan di prioritaskan dalam pengangkatan.
“Memang harus ada kebijakan khusus , mungkin kita harus pakai hati lah untuk melihat ini. Mereka yang sudah mengabdi cukup lama harus menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PNS,” harap Kepala Suku Youwe itu.
(RC/HR)
