Jayapura,Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Papua berkomitmen akan menindaklanjuti permasalahan beasiswa mahasiswa Afirmasi Provinsi Papua. Dimana komitmen itu DPR Papua akan melakukan pertemuan dengan orang tua dari mahasiswa penerima beasiswa afirmasi.
Pertemuan itu, nantinya akan digelar pada Jumat (23/6/2023), besok di kantor DPR Papua.
Ketua DPR Papua, Jhoni Banua Rouw mengatakan, pihaknya sangat berkomitmen dan akan memfasilitasi mencari solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh para orang tua dari mahasiswa penerima beasiswa afirmasi. Adik-adik kita harus ditolong karena mereka adalah masa depan Papua.
“Kami DPR Papua dari awal komitmen terkait hal ini. Itu terbukti sampai dengan APBD Perubahan 2022 tahun lalu kami tidak ketuk palu, salah satu alasan adalah biaya beasiswa afirmasi belum terakomodir,” tegas Banua Rouw, kepada awak media, Kamis (22/6/2023).
Jadi, lanjut kata Banua Rouw, kami sangat konsen dengan hal ini, sehingga besok kami akan mengundang para orang tua untuk mendengar keluhan mereka dan juga orang tua yang mempunyai data silahkan dibawah besok dan kita akan bahas bersama-sama.
Dijelaskan Banua Rouw, setelah pihaknya mengadakan rapat dengan orang tua, kemudian akan lanjut dengan rapat DPR Papua, setelah itu akan mengundang BPSDM dan pihak terkait lainnya untuk mencari akar masalah persoalan ini. Sehingga nantinya ada solusi untuk penyelesaian masalah beasiswa afirmasi ini.
“Yang pasti kami akan membantu mencari solusi, bagaimana membantu sementara sehingga anak-anak kita ini tidak DO karena keterlambatan pembayaran beasiswa,” tandasnya.
Wakil ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairusy menambahkan DPR Papua, selain konsen untuk masalah ini juga mengaku agar pemerintah dapat memberikan anggaran khusus bagi masalah yang jadi prioritas seperti pendidikan, kesehatan.
“Terakhir pertemuan waktu itu Dirjen Keuangan daerah juga mempertegas kalau tidak dibahas dan disepakati nantinya bagaimana masalah pendidikan kesehatan terutama anak-anak mahasiswa ini. Dan sudah di respon langsung bahwa semua boleh dan eksekutif juga sudah tahu jadi tidak ada alasan bahwa DPR tidak bikin sidang perubahan dan sebagainya,” pungkas Yulianus
