Jayapura,Teraspapua.com – DPR Papua akan mempercepat sidang pembahasan APBD Perubahan dan APBD Induk 2025.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPR Papua Jhon Banua Rouw, usai Bapat Badan Musyawarah (Bamus), di ruang banggar DPR setempat, Selasa (30/4/2024).
Banua Rouw menjelaskan, tadi dalam rapat kami sudah sepakati untuk melaksanakan sidang LKPJ Gubernur, APBD Perubahan dan APBD Induk 2025. Namun sebelum sidang itu dilaksanakan Anggota Dewan melakukan reses selama 2 minggu yang akan berlangsung mulai 2 Mei 2024.
Menurutnya, reses anggota DPR Papua ke daerah pemilihan ini, selain untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, juga dalam rangka mempersiapkan sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun anggaran 2023 dan sekaligus mempersiapkan sidang ABT.
Dikatakan, setelah sidang LKPJ, kemudian reses dan dilanjutkan pembahasan sidang APBD Perubahan dan APBD induk tahun 2025.
Yang jelas, lanjut Jhony, DPR Papua periode 2019 – 2024 menginginkan pembahasan APBD Perubahan 2024 maupun APBD Induk tahun 2025 bisa dilakukan dengan cepat, dengan pertimbangan jika menunggu sampai dengan pelantikan Anggota DPR Papua yang baru, maka butuh waktu lama.
“Anggota yang baru, belum ada alat kelengkapan dewan. Apalagi partai – partai akan membentuk fraksi, namun kali ini tidak banyak partai bisa membentuk fraksi sendiri di DPR Papua, sehingga untuk fraksi gabungan itu butuh waktu,” ujarnya.
Selain itu, juga akan membentuk Pansus Tata Tertib yang membutuhkan waktu dalam bekerja. “Pengalaman kami, untuk tatib ini butuh waktu 1 – 2 bulan. Biasanya terjadi tarik menarik. Lalu, baru masuk pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan ketua definitif. Pengalaman kami yang lalu, diperkirakan baru selesai di bulan Januari. Jika kita tidak selesaikan cepat agenda itu, maka proses APBD Perubahan terganggu, begitupun APBD Induk 2025 tentu saja tidak akan bisa dibahas pada tahun 2024 ini,” papar Politisi Partai NasDem ini.
Untuk itu, Anggota DPR Papua periode 2019 – 2024, harus bisa menyelesaikan APBD Perubahan dan APBD Induk tahun 2025.
“Kita harus diantisipasi. Jangan sampai tertunda. Ini akan mengakibatkan terganggunya sistem pelayanan, gaji, kami kena pinalty, bisa saja APBD Induk 2025 menggunakan Perkada, terus bagaimana membiayai ade ade mahasiswa, semua akan berdampak. Jadi, kita mencoba siasati agar tidak menggangu pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan,” tandasnya.
