Serui, Teraspapua.com – Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terhenti selama kurang lebih dua minggu memicu keresahan di kalangan siswa dan tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Kepala SD Negeri Tatui, Dortea Wanenda, S.Pd., bahkan mendatangi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama para murid untuk meminta penjelasan mengenai kepastian kelanjutan program tersebut, Kamis (22/10/2026).
Kedatangan kepala sekolah bersama para siswa itu menjadi bentuk protes sekaligus upaya meminta kejelasan atas terhentinya penyaluran makanan bergizi yang sebelumnya berjalan lancar. Mereka berharap pengelola dapur memberikan penjelasan langsung mengenai penyebab penghentian layanan dan kapan program tersebut dapat kembali dilaksanakan.
Dortea mengatakan, penghentian penyaluran MBG terjadi tanpa pemberitahuan kepada pihak sekolah. Akibatnya, pihak sekolah kesulitan memberikan penjelasan kepada para siswa yang setiap hari mempertanyakan mengapa makanan bergizi yang sebelumnya mereka terima tidak lagi dibagikan.
Menurut Dortea, persoalan tersebut tidak hanya dirasakan oleh siswa di SD Negeri Tatui, tetapi juga berdampak terhadap sekolah-sekolah lain yang berada dalam wilayah pelayanan dapur SPPG tersebut.
Ia menyebut sekitar 15 kampung masuk dalam wilayah layanan yang terdampak penghentian penyaluran MBG.
“Kurang lebih dua minggu ini kami dari pendidikan SD tidak dapat MBG. Setiap murid datang ke sekolah, mereka tanya, ‘Ibu, kenapa sampai hari ini kami tidak makan MBG?’ Jawaban saya, sabar, nanti Ibu tanya ke pengurus yang mengurusi ini,” ujar Dortea di hadapan pengelola dapur SPPG.
Ia mengaku berada dalam posisi sulit karena harus menjawab pertanyaan para siswa, sementara pihak sekolah sendiri belum memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab terhentinya program tersebut.
Bagi para siswa, MBG telah menjadi bagian dari kegiatan sekolah yang mereka nantikan. Karena itu, terhentinya penyaluran selama dua minggu menimbulkan kekecewaan, terutama karena tidak ada kepastian kapan layanan akan kembali berjalan.
Selain persoalan penyaluran makanan, Dortea mengungkapkan bahwa penghentian MBG turut memengaruhi kehadiran siswa di sekolahnya.
Dari total 105 murid yang terdaftar di SD Negeri Tatui, menurut dia, jumlah siswa yang datang ke sekolah belakangan ini menurun drastis. Ia menggambarkan siswa yang hadir kini hanya bisa dihitung dengan jari.
Dortea menduga terhentinya program MBG menjadi salah satu faktor yang memengaruhi semangat siswa untuk datang ke sekolah. Namun, ia berharap persoalan tersebut segera ditangani agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung optimal.
“Kalau memang pemerintah sudah buat program ini untuk meningkatkan kehadiran murid, kenapa harus putus tiba-tiba? Akhirnya anak-anak ini malas datang ke sekolah,” katanya.
Sebagai kepala sekolah sekaligus guru, Dortea mengaku kecewa karena tidak adanya pemberitahuan mengenai penghentian layanan membuat pihak sekolah kesulitan memberikan kepastian kepada siswa.
Ia pun meminta pengelola dapur SPPG memberikan jawaban secara langsung, mengingat para siswa membutuhkan kejelasan atas program yang sebelumnya mereka terima.
“Kami minta jawaban langsung dari pengurus. Kami butuh jawaban saat ini juga, karena anak-anak kami ini mereka juga marah,” tegasnya.
Dortea berharap pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi agar penyaluran MBG dapat kembali berjalan. Menurutnya, keberlanjutan program diperlukan agar siswa tidak terus-menerus mempertanyakan layanan yang sebelumnya menjadi bagian dari kegiatan mereka di sekolah.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dapur SPPG yang baru menjabat, Demris Leba, menyampaikan permintaan maaf kepada pihak sekolah dan para siswa atas terhentinya pelayanan selama kurang lebih dua minggu.
Demris menjelaskan, penghentian operasional penyaluran MBG terjadi karena dukungan pendanaan dari pemerintah belum diterima. Kondisi tersebut membuat pihaknya belum dapat melanjutkan pelayanan kepada para penerima manfaat.
“Kami juga sedang berusaha agar ini berjalan secepatnya. Kami masih mengalami kendala, di mana belum ada topangan pendanaan dari pemerintah, sehingga belum ada pelayanan MBG selama dua minggu ini sampai saat ini,” jelas Demris.
Ia mengatakan pihak pengelola tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Bersama ahli gizi, akuntan, dan perwakilan yayasan, pihaknya terus berupaya menyampaikan laporan serta menanyakan kekurangan administrasi kepada pimpinan di tingkat yang lebih tinggi.
Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai kendala pendanaan yang menghambat operasional dapur. Namun, hingga pertemuan dengan kepala sekolah dan para murid berlangsung, layanan MBG belum kembali berjalan.
Demris berharap kedatangan para guru dan siswa dapat menjadi perhatian bagi pemerintah agar persoalan pendanaan segera memperoleh penyelesaian.
“Kiranya ada buka mata dari pemerintah, dari Pak Prabowo sendiri, supaya topangan pendanaan dapur kami bisa disegerakan dan kami bisa langsung laksanakan program,” ucapnya.
Pertemuan antara pihak sekolah, para siswa, dan pengelola dapur SPPG tersebut memperlihatkan dampak penghentian program MBG terhadap aktivitas di lingkungan pendidikan.
Bagi pihak sekolah, kepastian penyaluran menjadi penting agar mereka dapat memberikan informasi yang jelas kepada siswa dan orang tua. Sementara bagi pengelola dapur, ketersediaan dana operasional menjadi kendala yang harus diselesaikan agar pelayanan dapat kembali dilaksanakan.
Pada akhir pertemuan, Demris kembali menyampaikan permohonan maaf kepada para siswa yang telah datang untuk meminta penjelasan.
“Untuk adik-adik, kami minta maaf semuanya, sudah dua minggu ini tidak dapat MBG. Terima kasih banyak adik-adik datang untuk kasih nasihat kepada kami. Doakan saja, semoga apa yang kami usahakan segera berhasil,” tutupnya.
Hingga pertemuan tersebut berakhir, belum ada kepastian mengenai waktu pencairan dana maupun jadwal dimulainya kembali penyaluran MBG di wilayah layanan dapur SPPG tersebut.
Pihak sekolah dan masyarakat kini berharap pemerintah serta instansi terkait segera memberikan kejelasan agar pelayanan pemenuhan gizi bagi para siswa dapat kembali berjalan dan kegiatan pendidikan tidak terus terdampak oleh ketidakpastian penyaluran program.
(Mg)
