Jayapura, Teraspapua.com – Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Jefri Hendri Bisai, SH, menyoroti belum optimalnya pelayanan kelistrikan di Kabupaten Waropen.
Dia meminta PT PLN (Persero) memberikan perhatian serius terhadap pemerataan distribusi tenaga listrik, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah distrik dan kampung.
Menurut Jefri, sebagai representasi masyarakat Kabupaten Waropen di lembaga legislatif, dirinya berkepentingan menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, terutama terkait keterbatasan pasokan listrik dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Hal tersebut disampaikan Jefri saat Komisi IV DPR Papua melaksanakan kunjungan kerja dan koordinasi dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas kesiapan pelayanan kelistrikan dalam menyambut perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 bagi masyarakat di wilayah Papua.
Dalam kesempatan itu, Jefri mengungkapkan bahwa persoalan kelistrikan di Waropen perlu menjadi perhatian bersama. Pasalnya, hingga kini masyarakat di sejumlah wilayah masih menghadapi keterbatasan waktu pelayanan listrik.
“Saya lebih banyak berbicara tentang Kabupaten Waropen karena saya merupakan representasi masyarakat dari daerah tersebut. Kabupaten Waropen sudah berusia 23 tahun, dan hari ini saya bersama Ketua Komisi II mewakili daerah pemilihan enam, khususnya Kabupaten Waropen,” ujarnya.
Dia kemudian mempertanyakan besaran persentase pendistribusian tenaga listrik untuk Kabupaten Waropen, termasuk dukungan operasional PLTD yang selama ini menjadi sumber utama pelayanan listrik bagi masyarakat.
Jefri mengungkapkan, beberapa bulan sebelumnya Komisi IV DPR Papua telah melakukan kunjungan ke Pertamina. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya memperoleh gambaran mengenai perbedaan alokasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) antara Kabupaten Waropen dan sejumlah kabupaten kepulauan lainnya.
Menurut dia, berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, alokasi untuk wilayah kabupaten kepulauan lainnya mencapai sekitar 10 persen, sedangkan Kabupaten Waropen hanya sekitar 2 persen.
“Kalau dibandingkan, terdapat selisih sekitar delapan persen. Ini merupakan perbedaan yang cukup besar dan tentu harus menjadi perhatian, karena kebutuhan masyarakat di daerah kami juga sangat penting,” katanya.
Persoalan tersebut, lanjut Jefri, memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan operasional pembangkit listrik tenaga diesel di Kabupaten Waropen. Keterbatasan dukungan operasional turut berdampak terhadap jam pelayanan listrik yang diterima masyarakat.
Dia menjelaskan, selama ini operasional mesin PLTD di Waropen belum mampu memberikan pelayanan listrik secara optimal selama 24 jam. Dalam kondisi tertentu, listrik hanya menyala sekitar 10 hingga 12 jam sehari.
Bahkan, untuk memastikan pelayanan listrik tetap berjalan, sejumlah pihak di daerah harus mengambil inisiatif sendiri agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Di Kabupaten Waropen, khususnya pada pelayanan distribusi listrik, kami masih menghadapi berbagai keterbatasan. Mesin PLTD terkadang hanya menyala 10 sampai 12 jam. Kondisi ini tentu sangat dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Jefri juga menyoroti persoalan penanganan kerusakan mesin maupun peralatan pendukung PLTD. Menurut dia, ketika terjadi gangguan teknis, proses komunikasi dan koordinasi untuk mendatangkan tenaga teknis maupun memperbaiki kerusakan masih menjadi kendala.
Akibatnya, masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kembali pelayanan listrik secara normal.
Dia bahkan mengaku pernah menggunakan dana pribadi untuk membantu memfasilitasi kebutuhan teknis, termasuk mendukung mobilisasi petugas yang diperlukan guna menangani gangguan kelistrikan di wilayahnya.
“Saya terkadang harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk memfasilitasi mereka ke daerah agar bisa memperbaiki berbagai persoalan yang terjadi di kampung-kampung. Hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Menurut Jefri, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis semata. Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kehidupan sosial masyarakat di kampung-kampung.
Karena itu, dia berharap manajemen PLN memberikan perhatian lebih terhadap kondisi kelistrikan di Kabupaten Waropen, terutama menyangkut ketersediaan mesin, kesiapan peralatan, pemeliharaan pembangkit, serta kecepatan penanganan gangguan.
Dia juga meminta agar koordinasi antara PLN, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan di wilayah setempat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan kelistrikan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Jefri menegaskan, pembangunan dan pemerataan infrastruktur kelistrikan harus menjangkau seluruh wilayah Papua, termasuk daerah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses transportasi.
Menurut dia, pelayanan listrik yang merata merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Papua.
“Kita berbicara tentang Papua yang wilayahnya sangat luas. Karena itu, saya berharap hal-hal seperti ini dapat diperhatikan secara bersama-sama. Saya senang hari ini bisa berkumpul dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat, terutama masyarakat di kampung-kampung dan distrik yang saya wakili,” ujarnya.
Dia berharap melalui pertemuan tersebut, PLN dapat menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan Komisi IV DPR Papua, sehingga masyarakat Kabupaten Waropen tidak terus-menerus menghadapi keterbatasan pelayanan listrik.
Terlebih, menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, kebutuhan masyarakat terhadap pasokan listrik yang aman, stabil, dan berkelanjutan perlu dipastikan.
Jefri pun mengakhiri penyampaiannya dengan berharap adanya perhatian dan langkah konkret dari PLN untuk menjawab persoalan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat Waropen.
(Har)
