Jayapura, Teraspapua.com – Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 telah usai. Namun hak- hak dari para pelatih dan atlet Cabang olahraga (Cabor) Karate hingga saat ini belum juga diselesaikan oleh KONI Provinsi Papua.
Di tengah kondisi ini, KONI Papua berencana menggelar malam apresiasi atlet, pelatih, ass pelatih dan official kontingen PON XX Papua 2021. Yang pasti mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Hal ini disoroti Ketua Forki Papua.
“Kalau KONI menggelar acara yang meriah, menurut pribadi saya sebaiknya uangnya bisa dipakai untuk menyelesaikan hak-hak para atlet dan pelatih. Mungkin kontraknya ataupun honor harus diselesaikan,” kata Ketua Forki Papua, Kristhina R. I. L Mano, S, IP., M AP kepada teraspapua.com di sela-sela kegiatan Komisi III DPR Papua di Hotel Horison Kota Jayapura, Jumat ( 19/11) siang.
Khusus untuk karate sambung Kristhina, target 2 medali emas sudah tercapai bahkan para atlet juga menyumbangkan 2 medali perak dan 5 perunggu.
Itu artinya, para pelatih sudah bekerja maksimal untuk membawa harum nama Papua sehingga hak mereka harus diselesaikan karena mereka sudah memberikan yang terbaik untuk tanah ini. ” Begitu juga para atlet,” imbuhnya.
Menurut Anggota DPR Papua dari Fraksi PDI Perjuangan itu terkait hak atlet itu diluar bonus yang dijanjikan oleh Gubernur Papua.
Padahal tutur Kristhina, sudah berulang kali Forki Papua datang ke kantor KONI untuk menanyakan masalah ini. Tapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk menyelesaikan hak pelatih maupun atlet.
” Saya sangat berharap sebelum berakhir tahun 2021, KONI dapat menyelesaikan semuanya sehingga pelatih dan atlet mereka tidak tidak terbebani. Terlebih pengurus Forki,” ucapnya.
Terlepas sebagai ketua Forki, Kristhina juga sebagai anggota DPR Papua yang membidangi anggaran secarah pribadi mengiyakan acara secara ceremony yang nantinya akan digelar oleh KONI Papua.
Tapi kalau ada hal-hal yang tidak perlu kita selesaikan itu sah-sah saja untuk menuangkan rasa syukur karena sudah berhasil melaksanakan PON. Tapi kalau masih ada utang sana-sini atau hal-hal yang harus diselesaikan yang itu menjadi tanggungjawab Koni harus diselesaikan.
“Mungkin acaranya tidak menghamburkan uang yang cukup banyak tetapi bisa dipakai juga untuk menyelesaikan hak-hak, baik atlet maupun pelatih,” cetusnya.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa selain atlet dari Papua kita juga kontrak atlet dari luar untuk memperkuat Kontingen Papua
Legislator Papua ini juga menuturkan, selama ini atlet karate yang bernaung di bawah Forki Papua melakukan TC baik di dalam maupun luar Papua.
Dan jauh-jauh hari kita telah mengingatkan KONI, kalau memang ada hak atlet dan pelatih harus diselesaikan secepatnya. Supaya tidak mengganggu saat mereka bertanding.
“Tapi setelah pertandingan usai, ada beberapa yang honornya belum diselesaikan sampai detik ini,” ungkap Kristhina.
Lebih lanjut dijelaskan, khusus untuk penyelenggaraan PON XX Papua banyak melahirkan atlet-atlet yang luar biasa.
Sehingga, untuk mengapresiasi itu Gubernur Papua telah menjanjikan bonus kepada para atlet yang berhasil menyumbangkan medali emas, perak maupun perunggu.
” Nah bonus ini juga harus jelas, kapan diberikan sehingga para atlet tidak bertanya-tanya kapan janji Gubernur itu ditepati,” tanya Kristhina.
Begitu juga dengan SDM yang yang turut mendukung event nasional empat tahunan itu. Dimana honor mereka ada yang belum selesai dibayarkan.
Tambah Kristhina, jika Atlet dan SDM itu merupakan tugas PB PON mari diselesaika, sehingga ini juga tidak menjadi bumerang bagi kita.
Jika dari ribuan SDM ada sebagian yang belum terbayarkan. Luluporo juga minta agar bisa diselesaikan secepatnya.
“Nanti, Desember memasuki Natal dengan penuh sukacita dan damai tidak ada beban bahkan memasuki tahun baru. Karena semua ini saling keterkaitan baik kami yang ada di Sub PB PON kota Jayapura tapi juga di PB PON Provins Papua,” harapnya.
Seperti kami sebagai panitia penyelenggara kegiatan di cabang olahraga masing-masing, masih ada hal-hal yang harus diselesaikan tapi ketika ditanya kemana-mana mereka semua tidak mengetahui.
“Nah, kami bingung harus bertanya kemana. Padahal kami sudah menanyakan ke PB PON menyangkut hal ini harus dibayar dimana namun jawaban mereka juga tidak mengetahui,” kesalnya.
Padahal, kami sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mensukseskan PON dan membawa harum nama Papua di kancah nasional,” tutup anggota Komisi III DPR Papua itu.
(Har)
