Jayapura, Teraspapua.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Jayapura sangat mengharapkan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid – 19 bisa tepat sasaran dan tepat guna bagi orang yang benar – benar membutuhkan.
Pasalnya, penyerahan bantuan sosial ini, datanya masih menjadi permasalahan. Bahkan satu penerima bisa menerima 2-3 bantuan.
“Ada juga penerima yang sudah meninggal, pindah alamat. Jadi harus data yang terbaru, ter-update by name by address, artinya orangnya ada di kota Jayapura,” kata Ketua Pansus, Yuli Rahman, SH, usai memimpin rapat kerja dalam rangka monitoring pelaksanaan bantuan sosial dalam upaya penanganan dampak Covid-19 di kota Jayapura dengan Dinas Sosial dan mitra di ruang rapat lantai tiga DPRD Kota Jayapura, Jumat ( 20/8).
Untuk itu Lanjut Yuli Rahman, Pansus mengundang Dinas Sosial, mitera kerja Dinsos seperti Bulog, PT. Pos Indonesia Jayapura, Bulog, Bank BNI dan PT. Dos Ni Roha (DNR) Jayapura dengan harapan, instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2021 bisa langsung ditindak lanjuti.
“Jadi masyarakat yang terdampak Covid – 19 diberikan bantuan, selama ini jalan dan juga bantuan – bantuan yang langsung diturunkan dari Presiden melalui Bulog sebagai penyedia barang untuk bisa disalurkan kepada masyarakat,” ujar legislator Kota itu.
Dalam penyaluran juga jelas Yuli Rahman, data harus dicocokkan dengan Kelurahan. Nanti kita akan mengundang Kepala Distrik dan Kelurahan karena banyak nama – nama penerima yang tidak dikenal oleh Kelurahan dan RT /RW.
“Ini yang menjadi permasalahan bahwa data penduduknya diambil dari mana,” tayanya.
Untuk itu, politisi Golkar Kota ini mengharapkan, dampak dari pandemi dan terkait dengan jaring pengaman sosial, masyarakat bisa terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Meskipun tidak banyak, namun kontinyu untuk masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua Pansus, Fajar R. Wanggai, SH menambahkan, bantuan – bantuan yang turun semenjak adanya pandemi selalu terjadi polemik di masyarakat dan pemerintah, terkait data.
“Kami berharap, mitra yang telah ditunjuk sebagai penyalur dapat membantu pemerintah daerah. Pasalnya, beberapa bantuan langsung menggunakan data dari pusat. Sehingga berdampak pada penyaluran bantuan. Ada yang tepat sasaran, ada yang tidak,” tegasnya.
Fajar juga membeberkan, laporan dari beberapa Kelurahan bahwa ada masyarakat yang mampu tapi masih menerima bantuan sosial. Ada anak – anak yang di bawah umur pun namanya masuk sebagai penerima bantuan.
Untuk itu politisi Nasdem Kota ini tekankan, agar dalam penyaluran bantuan harus sinergitas sehingga tepat sasaran karena data sangat penting,” tukasnya.
Sementara itu, Anggota Pansus, Yoan A. Wambitman, ST mempertanyakan bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid – 19 selain dari APBN, apakah dari APBD Kota dianggarkan atau tidak.
Sementara, Stanis Hike. SH minta data penerima manfaat harus dicocokan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jayapura
Ismail Bepa Ladopurab, SE pada momen itu dorong Ketua Pansus untuk memanggil para Lurah dan Kepala Distrik untuk mengkroscek data masyarakat penerima Bansos.
“Pikiran kami, bagaimana bantuan itu tersalur tepat pada orangnya, sembari berharap tidak boleh dobol dengan bantuan lain,” jelasnya.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial, Irawadi ketika menjawab pertanyaan Anggota Pansus mengatakan, khusus untuk data penerima PKH bisa menerima Sembako, karena memang itu arahan dari Kementerian sosial.
” Jadi satu orang bisa menerima dua bantuan, itu memang arah dari Kementerian Sosial,” jelasnya.
Masih ditempat yang sama, Wakil pimpinan cabang BNI Jayapura Ronny Sung menyebutkan, BNI dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan Sembako dan PKH.
“Untuk Sembako, masyarakat penerima manfaat menerima beras dan protein lainnya, sementara PKH dalam bentuk uang tunai,” kata Ronny.
Jadi lanjut Ronny Sung, BNI hanya sebagai Bank penyalur. Datanya semua diambil dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Dijelaskannya, untuk penyaluran PKH sudah masuk tahap 3, sembako tahap 9 untuk penerima manfaat di kota Jayapura,” ucapnya.
Pemimpin wilayah Bulog Papua dan Papua Bara,t Mohammad Aleksander mengatakan, Bulog fokus kepada bantuan beras yang diperintahkan oleh bapak Presiden pada tanggal 7 Juli 2021.
“Jadi Bulog di sini berfungsi sebagai penyedia beras, dalam pelaksanaannya kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jayapura. Sementara untuk data KPM kami terima dari Kementerian Sosial,” lugasnya.
Dia juga mengatakan, dalam melakukan pendistribusian kami menunjuk transporter PT. Dos Ni Roha (DNR) Jayapura untuk mendistribusikan beras dari gudang Bulog sampai ke KPM.
Untuk saat ini, kami sudah menyalurkan beras untuk dua tahap. Yang pertama program pemerintah secara Nasional 20 juta KPM atau 200 ribu ton, tahap kedua 8,8 juta KPM atau 80 ribu ton.
“Untuk kota Jayapura sendiri, kita sudah menyalurkan sebanyak 312 ton dan sudah 100%. Kita pastikan beras sudah diterima oleh semua masyarakat KPM,” jelasnya.
Sementara, Kepala Kantor Pos Jayapura Arya Pebriyanto mengakui, PT. POS Indonesia dipercayakan untuk menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST untuk masyarakat yang berdampak Covid 19.
“Khusus untuk kota Jayapura, dalam penyaluran bantuan sosial tunai, kami selalu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura,” kata Arya.
Dia juga mengatakan, walaupun terkendala data, kita sering berkoordinasi untuk memastikan, KPM masih ada di kota Jayapura atau tidak.
Selain itu juga, kantor Pos Jayapura membangun komunikasi dengan Kelurahan, RT dan RW untuk melakukan pengantaran langsung ke alamat rumah KPM.
Walaupun, dengan keterbatasan keterbatasan khususnya struktur alamat tidak lengkap yang diberikan oleh Kementerian Sosial.
Dia juga merincikan, Kementerian Sosial mempercayakan untuk tahap akhir bulan Mei – Juni 4.864 KPM.
“Saat ini sudah tersalurkan 83% sampai dengan tanggal 17 Agustus kemarin, dan kita masih berusaha untuk menginformasikan ke setiap Kelurahan untuk para penerima yang terdaftar sebagai penerima BST bisa mengambil ke kantor pos atau kami juga bisa melakukan pengantaran ke setiap alamat KPM yang terdaftar,” tutunya.
Paulus Hail dari PT. Dos Ni Roha (DNR) mengaku bersyukur, karena hari ini bisa rapat dengan Pansus Covid 19 DPRD kota Jayapura untuk membahas informasi penyaluran bansos KPM 2021.
“Jadi kami sebagai Transporter yang ditunjuk oleh Bulog sejak bulan Juli 2021 untuk menyalurkan bantuan PKH dan BST di kota Jayapura,” kata Paulus.
PT. DNR ditunjuk oleh Bulog, untuk memastikan bahwa penyaluran bersa dari Bulog sampai ke titik yang disepakati bersama baik itu Kelurahan maupun e – warung,” tukasnya.
(Sei)
