Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menggelar fasilitasi pengelolaan keuangan desa melalui Bimtek sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0. 4.
Kegiatan dibuka oleh Wali Kota, Dr. Benhur Tomi Mano, MM yang diwakili oleh, Wakil Wali Kota, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM di Hotel Horison Kotaraja, Jumat ( 18/3/2022), yang akan berlangsung selama dua hari, 18 – 19 Maret 2022.
Rustan Saru menegaskan, kegiatan ini sangat tepat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka memahami lebih detail sistem pengelolaan Siskeudes.
Kegiatan ini kita menghadirkan seluruh kepala pemerintahan kampung, sekretaris, bendahara dan operator.
“Jadi, setiap tahun semua program pembangunan dan kegiatan melalui APB Kampung bisa terlaksan, mereka bisa kuasai dan mampu untuk diinput ke dalam Siskeudes,” terang Rustan Saru.
Dengan harapan, ketika sudah paham dan mengetahui, maka hasilnya tidak lagi terlambat dalam menyampaikan pelaporan keuangan.
Misalnya, tahap satu selesai segera diinput begitu juga tahap dua dan tiga, sehingga setiap akhir tahun LPJ sudah masuk. Ini gunanya Siskeudes dan tidak menunggu lagi.
“Maka mereka harus memahami kegiatan, cara melakukan input dan tahu membuat pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Seluruh operator lanjut Rustan Saru, bisa bertanya jika ada yang kurang untuk kesempurnaan penggunaan Siskeudes, seraya berharap kedepan kota Jayapura menjadi rol model terbaik dalam penerapan aplikasi Siskeudes, agar semua kampung bisa mencontoh kota Jayapura.
Rustan Saru juga mengungkapkan, terkait keterlambatan memasukan LPJ, persoalan yang terjadi di kampung-kampung, begitu diterapkan APB kampung dengan anggaran yang tidak sedikit, apalagi selama ini baru belajar tentang pengelolaan keuangan.
“Maka tahun demi tahun terus kita berikan bimbingan, di tahun 2020 – 2021 tercepat penyaluran APB kampung dan tercepat pelaporan,” jelasnya.
Walau diakui Rustan Saru, masih melampaui tangal batas pelaporan, tetapi dari sisi peningkatan misalnya Musrembang tingkat Kampung tercepat di kota Jayapura.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung kota Jayapura, Makzi Atanay, SH mengatakan, fasilitasi pengolahan keuangan kita fokuskan pada Bimtek Siskeudes, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan APB Kampung.
“Dalam penentuan pengelolaan keuangan yang diarahkan dari pemerintah pusat, bahwa semua dokumen perencanaan, pelaksanaan sampai dengan SPJ harus di input dalam system,” ungkap Makzi.
Lanjut Makzi mengatakan, dokumen perencanaan. Misalnya RKPK, setelah jadi APB Kampung harus diinput, kemudian APB Kampung dilaksanakan dalam bentuk pencairan dana, maka SPJ-nya harus di input juga dalam sistem itu.
“Supaya, akan dilihat antara anggaran yang tersedia dalam perencanaan dengan dokumen itu sesuaikah dengan SPJ yang disampaikan,” ujar makzi.
Menurut Makzi, hal ini dipantau langsung oleh Kementerian Negeri maupun Kementrian Keuangan, terkait dengan penggunaan anggaran.
Teristimewa, kalau pemerintah pusat mengikuti kucuran dana dari APBN yang disampaikan kepada pemerintah daerah yang sumber adalah dana kampung atau dana desa, maka mereka bisa mengikuti laporan progresnya berdasarkan sistem yang ada.
“Makanya, kegiatan kita pada hari ini adalah mengarahkan kepada operator-operator untuk tertib dalam pengimputan. Jangan terlambat menginput, kalau dokumen SPJ sudah lengkap langsung diinput, karena sangat menentukan pencairan berikutnya,” jelas Makzi.
Makzi berharap, dalam rangka percepat APB Kampung di tahun 2023, maka harus ditetapkan di tahun 2022. Kegiatan hari ini kami dorong untuk SPJ tahap tiga kemarin harus diinput dan SPP pertama untuk tahun anggaran 2022 harus diinput.
Sehingga nanti di tahap dua, ada kemudahan memenuhi syarat untuk pencairan tahap berikutnya. Jadi SPJ, ketika anggaran tahap I dan II, selalu harus diinput SPJ dalam Siskeudes.
Sementara dalam laporan, Sekeketaris Dinas, Rambunim, SH mengatatakan, kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan peningkatan pengetahuan teknis tentang pengelolaan keuangan Desa dalam upaya mendayagunakan potensi aparatur Kampung dan sumber daya manusia kampung untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional dan mandiri.
Dengan sasaran, terwujudnya tata kelola keuangan Kampung berdasarkan asas transparan akuntabel partisipatif dengan tertib disiplin anggaran serta bertanggung jawab.
“Fasilitator yang memberikan materi pada kegiatan ini yaitu BPKP Provinsi Papua, BPKAD kota Jayapura inspektorat, Bappeda, dan KPPN Pratama Jayapura,” urainya.
Peserta yang dilibatkan yaitu 14 kepala kampung, sekretaris kampung dan bendahara, operator Siskeudes tenaga ahli P3MD, pendamping Desa, pendamping lokal Desa, ASN DPMK dan staff admin Siskeudes,” tukasnya.
(Har)
