Merauke, Teraspapua.com – Melanjutkan upaya penguatan sinergi pengendalian inflasi di kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi wilayah se-Sulampua menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Sulampua di Kabupaten Merauke, Selasa (21/3/2023).
Kegiatan Rakorwil TPID Sulampua diikuti oleh 10 Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan 14 (empat belas) Pemerintah Provinsi di wilayah Sulampua.
Dengan mengangkat tema “ Potensi Lumbung Pangan di Sulampua dan Akselerasi Kerjasama Antar Daerah.”
Kegiatan Rakorwil ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pembentukan TPID dan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) di 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua, yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Penjabat Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangungan, Sunaryo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pemilihan Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke sebagai tempat penyelenggaraan Rakorwil TPID se-Sulampua.
Hal ini tidak terlepas dari potensi besar Papua Selatan sebagai lumbung pangan di kawasan Sulampua yang perlu dioptimalisasi melalui sinergi dengan instansi terkait lainnya.
“Berbagai komoditas unggulan di Papua Selatan yang dapat dikembangkan ialah beras, telur ayam, daging ayam dan aneka hortikultura,” ujar Sunaryo.
Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan selaku koordinator Bank Indonesia wilayah Sulampua, Causa Iman Karana.
Pengendalian inflasi pangan masih menjadi tantangan seiring tingginya biaya produksi, tantangan iklim dan perbaikan daya beli.
“Untuk mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, terdapat beberapa daerah yang akan dikembangkan sebagai program kawasan lumbung pangan di Sulampua. Beberapa diantaranya Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua,” papar Iman Karana.
Adapun program lumbung pangan di Papua berlokasi di Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel dengan luas sekitar 1,69 juta hektar, serta kabupaten Keerom dengan luas 10.000 – 20.000 hektar.
Pada sesi diskusi, Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua, Remon Samora menyampaikan pentingnya konektivitas moda transportasi sebagai salah satu upaya krusial untuk menangani permasalahan inflasi di Papua.
Hal ini sangat penting mengingat ukuran Papua yang sangat luas (2,2 kali luas Pulau Jawa atau 1,67 kali luas Pulau Sulawesi) dan memiliki karakteristik geografi pegunungan di beberapa daerah.
Remon menggarisbawahi pentingnya sinergi dan inovasi sehingga program pengendalian inflasi dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Suroto menjelaskan pengembangan food estate di Kawasan Timur Indonesia, serta potensi dan kendalanya.
Dia mengatakan, Kabupaten Merauke telah ditetapkan sebagai lumbung pangan dan energi di Kawasan Timur Indonesia dengan pertimbangan bahwa kawasan ini memiliki potensi lahan datar dan subur.
Perwujudannya melalui pengembangan Merauke Integrated Food & Energy (MIFEE) dengan komoditas utama adalah padi.
“Selain pengembangan padi di Kabupaten Merauke, kedepannya juga akan dilakukan pengembangan sagu seluas 818.000 ha dengan potensi produksi 58,9 juta ton di Kabupaten Mappi dan pengembangan jagung dengan target 20.000 ha di Kabupaten Keerom,” kata Suroto.
Dari sisi dukungan logistik dalam mendukung kelancaran distribusi, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Maritim Investasi, Djoko Hartoyo memaparkan perkembangan tol laut, serta tantangan angkutan laut dan logistik di wilayah Sulampua.,” lanjut Suroto.
Suroto menambahkan, perkembangan tol laut cukup baik hingga tahun 2022, namun demikian, guna optimalisasi keberadaan tol laut, diperlukan kerjasama erat dengan Pemerintah Daerah terkait masukan jenis barang yang diangkut sesuai dengan potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Disamping itu, Pemerintah Daerah diharapkan juga ikut mengawasi distribusi barang kebutuhan pokok, pengendalian harga penjualan untuk menekan disparitas harga, serta mengintensifkan kegiatan perdagangan untuk mendorong peningkatan muatan balik.
Dikesempatan yang sama, Dhia Anugrah Febriansa selaku Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti Kominfo) menyampaikan arah strategis, sektor prioritas, dan program dalam kerangka pelaksanaan peta jalan indonesia digital.
Guna memastikan konektivitas di wilayah Sulampua, sejak 2018 Bakti Kominfo telah mengelola Jaringan Backbone Nasional yaitu Palapa Ring. Selain itu, peran BUMDes juga perlu ditingkatkan untuk mendukung konektivitas mandiri dan pengembangan ekonomi digital di daerah.
Dalam hal ini, Bakti Kominfo akan bertindak sebagai fasilitator dan accelerator digital inclusion dalam Program Kemitraan BUMDES. (Hidayatillah)
