Lantik Bamuskam Kampung Tobati, Pj Wali Kota: Lakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Jayapura, Teraspapua.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura, Frans Pekey secara resmi melantik 7 anggota Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan.

Pelantikan berlangsung di hotel Batika Entrop, Kamis (31/08/2023) yang turut dihadiri Pj Sekda, Robby Kepas Awi, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Makzi Atanai, Kabag Pemerintahan, Supriyanto, Pejabat sementara (Pjs) KPK Tobati,Fransiskus Esa, Ondoafi, kepala suku dan masyarakat

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota nomor: 188.4/192/ Tahun 2023. Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Kampung Tobati.

Pj Wali Kota, Frans Pekey usai melantik Bamuskam Kampung Tobati mengatakan, 7 anggota Bamuskam kampung Tobati yang telah dilantik hari ini, merupakan orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat kampung melalui mekanisme yang telah dilakukan.

”Kepercayaan itu tentu dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana menggali, menampung aspirasi masyarakat kemudian itu dikelola dalam arti dianalisa bagaimana aspirasi kemudian menyalurkannya,” ujar Pekey.

Begitu juga dalam menyelenggarakan musyawarah kampung baik dalam perencanaan pembangunan kampung, ataupun juga dalam tugas musyawarah dalam membentuk panitia misalnya pemilihan kepala kampung, dan juga musyawarah dalam membahas dan menetapkan berbagai rancangan peraturan kampung.

Bamuskam juga juga punya tugas kata Pekey, untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, kemudian mengevaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung oleh kepala kampung.

“Saya yakin bahwa, bapak ibu akan bekerja selama masa tugas enam tahun 2023 – 2029, tentu memiliki kemampuan, kapasitas, pendidikan dan pengalaman yang memadai,” jelasnya.

Pekey berharap ada beberapa anggota Bamuskam yang sudah senior, orang-orang tua, harus menjadi teladan, panutan bagi jalannya pemerintahan dan juga pembangunan di kampung Tobati.

Terpenting ditekankan Pekey, harus akhiri semua polemik, semua kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, suku, keret dan keluarga, sekarang kita berpikir bagaimana membangun kampung.’

“Karena itu saya juga mengharapkan dan meminta kepada Pjs Kepala Kampung dan Bamuskam untuk duduk sama-sama bicara bagaimana memilih kepala kampung definitif,” pintanya.

Dikatakan, bertepatan nanti dengan pemilu tahun 2024, maka dalam surat Mendagri yang dikeluarkan, yaitu pemilihan kepala kampung atau kepala desa pada masa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 pemilihannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 November 2023.

Maka kita sudah menetapkan tanggal pemilihan kepala kampung Tobati dan Waena. Bahkan kata Pekey, dua Kampung ini di jadwalkan pemilihan KPK pada tanggal 4 Oktober 2023.

Surat Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 November, sehingga diambil tanggal 4 Oktober 2023, karena setelah itu masih ada proses sampai dengan pelantikan kepala kampung, sehingga selesainya proses pemilihan kepala kampung, akan mendukung sukses Pemilu pada bulan Februari dan Pilkada Wali Kota pada bulan November 2024.

Pekey juga mengatakan, dengan secepatnya kita lakukan pemilihan kepala kampung yang definitif supaya perencanaan terhadap proses pembangunan kampung di tahun 2024 sampai ditetapkannya dokumen APB Kampung paling lambat bulan Desember sudah ditetapkan dengan peraturan kampung.

“Sehingga mulai 1 Januari 2024 merupakan awal mulai pelaksanaan pembangunan kampung. Bukan lagi bicara perencanaan, tapi sudah pelaksanaan sehingga Januari sampai Desember 1 tahun adalah pelaksanaan pembangunan di kampung,” paparnya.

Sehingga dalam waktu tersisa 3, 4 bulan ke depan ini tugas-tugas ini kita selesaikan bersama-sama. Pemerintah Kampung, Bamuskam, dengan pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayan Masyarakat Kampung dan juga Bagian Peperintahan Setda Kota Jayapura.

Kalau tahapan itu kata Pekey, kita bisa selesaikan maka kita sudah tidak tertinggal lagi, normal kembali dalam pembangunan Kampung mulai 2024 bersama-sama dengan 12 kampung yang lainnya, termasuk kampung Waena.

Sehingga kita harap normal kembali penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelaksanaan pembangunan di kampung Tobati.

Pekey pada kesempatan itu juga minta kepada Ondoafi Tobati laut, dan juga para kepala suku dan semua komponen masyarakat untuk mendukung peyelenggaraan pemerintahan kampung bersama-sama dengan Bamuskam.

“Supaya semua bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di kampung Tobati,” tutup Frans Pekey.

(Har)