Jayapura,Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur gelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra OPD guna membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) pada APBD Provinsi Papua tahun 2024, Jumat (17/11/2023).
Ketua Komisi IV DPR Papua, Arnold Walilo mengakui jika anggaran pada APBD 2024 ini, memang mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Pagu sebelumnya pada tahun 2023 itu pagu anggaran mencapai Rp 2,9 triliun, sedangkan pada tahun 2024 ini, pagu anggaran justru turun menjadi Rp 2,6 triliun pada rancangan KUA – PPAS.
“Penerimaan pagu anggaran pada 2024 sesuai KUA – PPAS ini berdampak pada kegiatan masing masing dinas yang mengalami penurunan signifikan. Apalagi, DPMK dan OAP yang turun signifikan, padahal OPD ini bergerak langsung melayani Orang Asli Papua, sehingga diharapkan dinas ini diberikan porsi lebih besar untuk dana Otsus, namun selama ini diberikan dana Otsus yang tidak seperti kita harapkan, apalagi KUA-PPAS belum sampai 1 miliar untuk kegiatan, sedangkan untuk rutin itu Rp 10 miliar tapi itu lebih besar belanja aparatur dibandingkan belanja publik, padahal kita harapkan belanja publik mestinya harus lebih besar,” jelas Arnold Walilo.
Arnold Walilo berharap ke depan agar Pemprov Papua bersama DPR Papua harus memperjuangkan ke pusat untuk penambahan anggaran khususnya bagi Provinsi Papua.
“Kalau penerimaannya begini, kita mau bikin apa? Kita ngotot juga dalam program dan kegiatan hrus ini itu, tapi penerimaan anggaran dan dana yang diterima OPD sangat terbatas, sehingga kita tidak bisa mengharapkan lebih. Karena mau mengharapkan lebih darimana? Karena penerimaan sudah dipatok. Kecuali, mungkin kita ada sumber sumber pendapatan yang sah lainnya, baru bisa kita menambahkan,” ujarnya.
Dari rapat kerja bersama lima mitra OPD dalam membahas materi KUA–PPAS APBD tahun 2024, Arnold mengatakan jika hal itu sekaligus evaluasi terhadap penyerapan anggaran sudah cukup tinggi dan dipastikan akan selesai dalam 1 bulan ini.
“Rata rata penyerapan anggaran Dinas PUPR hampir 95 persen. Yang lalu dia kelola dana besar, tapi sekarang sedikit jadi cepat terserap dan diharap tidak ada SILPA. Begitu juga dinas lain penyerapannya juga cukup tinggi, apalagi Dinas Kominfo bahkan hampir selesai, sedangkan DPMK dan OAP memang baru mencapai 52 persen, namun masih ada waktu 1 bulan diharap bisa terserap semua,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua (DPMK dan OAP) Provinsi Papua, Max Olua mengakui jika memang anggaran yang akan diterima dinas yang dipimpinnya mengalami penurunan signifikan.
Apalagi, kata Max Olua, diketahui kondisi fiskal Provinsi Papua memang lagi mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir ini. “Dropping dana ke kita pada APBD 2024 ya memang jauh dari harapan. Nah, itu kita maklumi sebenarnya, sehingga Komisi IV DPR Papua rapat bersama kami menyampaikan itu,” kata Max Olua.
Pada tahun 2023, DPMK dan OAP Provinsi Papua mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 23 miliar dan tahun 2004 direncanakan Rp 4 miliar lebih. “Rp 4 miliar itu untuk belanja rutin, ya sebenarnya tidak cukup untuk kegiatan. Ya, kita berusaha setidaknya minimal ada 1 kegiatan,” ujarnya.
Padahal, pada anggaran sebelumnya, banyak program yang didanai dari dana Otsus yang diberikan pada DPMK dan OAP, mulai dari pelatihan pada petani kopi, pengolahan sagu, padi dan lainnya khususnya bagi kelompok petani OAP, pemberian bantuan kontainer jualan bagi mama mama Papua.
“Ya, ini kami maklumi karena kondisi fiskal yang tidak stabil. Kami harap ke depan bisa kembali normal,” tandasnya.
