Jayapura, Teraspapua.com – Curah hujan dengan intensitas tinggi dan lama mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah kota Jayapura, juga mengakibatkan 7 warga meninggal dunia.
Ketua Komisi A DPRD kota Jayapura, Mukri M. Hamadi yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jayapura berharap, kita terus berupaya bersama – sama untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir, maupun korban jiwa serta memperbaiki wilayah – wilayah yang rusak akibat banjir dan tanah longsor.
Dengan harapan, semua masyarakat kota Jayapura bisa melewati kondisi ini dengan baik.
“Jadi, terkait dengan longsor di beberapa titik. Kita berharap pemerintah daerah dan aparat terkait lainnya, seperti TNI – Polri bisa membantu sehingga longsor dengan kerusakan besar dan kecil ini bisa ditangani,” kata Mukri M. Hamadi kepada Teraspapua.com, Jumat ( 7/1).
Kita berharap, pemerintah daerah Kota Jayapura maupun Provinsi Papua bisa bersama-sama menyelesaikan kondisi ini dengan kemampuan yang ada.
Kita juga harus mempersiapkan juga tindakan cepat dan tanggap, seraya berharap semua instansi pemerintah terutama liding sektor di bidang kebencanaan bahkan Lurah, kepala distrik dan kepala kampung menolong warga dengan melakukan tindakan pasca bencana yang dibutuhkan terutama di daerah Perumnas, kali Acai hingga Pasar Lama Youtefa.
Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, beberapa waktu lalu dirinya telah melakukan kunjungan ke organda, belakang Citra dan kali Acai.
“Pada prinsipnya, harus ada penanganan yang cepat untuk saat ini, tapi juga jangka panjang sehingga kejadian – kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ucap pria yang akrab disapah MMH itu.
Untuk itu, kita akan segera mendorong agar pemerintah daerah melakukan tindakan – tindakan jangka panjang melalui OPD terkait untuk memperbaiki semua perencanaan dan pembangunan di daerah kawasan yang rawan banjir.
Sehingga sambung MMH, ke depan jika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi tidak lagi terjadi bencana seperti saat ini.
Apalagi menurutmu MMH, hujan, banjir bersamaan air pasang yang cukup tinggi sehingga berdampak banjir di kawasan itu. Dan daerah lain seperti di Kotaraja, Cloofkamp.
Kita lihat ini, harus segera dilakukan tindakan – tindakan pencegahan lainnya yaitu larangan – larangan bagi penebangan hutan, pembangunan liar yang tidak memiliki IMB juga pemerintah harus mengambil tindakan tegas.
“Sehingga tidak terjadi banjir pada kawasan – kawasan yang paling rendah,” cetusnya.
Mukri juga mengungkapkan, banyak sekali pembangunan – pembangunan tanpa IMB terutama di kawasan – kawasan perbukitan sampai di hutan lindung cicklop yang harus segera dievaluasi dan harus ditangani menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Kita minta, harus dilakukan evaluasi menyeluruh, kita minta semua jajaran Fraksi di Komisi – Komisi DPRD Kota Jayapura dan komunikasi dan dengan kepala daerah untuk mengambil tindakan pencegahan jangka panjang, dalam rangka penanganan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” terang MMH.
Untuk itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Jayapura ini juga menghimbau Kepada seluruh masyarakat kota Jayapura untuk tetap waspada, terutama mereka yang tinggal di kawasan perbukitan dan pesisir pantai, ” pungkasnya.
(Har)
