Benhur Tomi Mano Tegaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur Harus Berdasarkan Wilayah Adat Masing-Masing

Cagub papua nomor urut 1 Benhur Tomi Mano saat menyampaikan orasi politiknya (foto Arche/Teraspapua.com)

Jayapura, Teraspapua.com – Benhur Tomi Mano (BTM), calon gubernur Papua nomor urut 1, menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), dirinya bersama Constant Karma (CK), calon wakil gubernur Papua, memiliki hak untuk memimpin tanah Papua.

Hal ini karena keduanya berasal dari wilayah adat yang belum memiliki gubernur dan wakil gubernur. Dalam pernyataannya, BTM menekankan bahwa setiap wilayah adat diPapua berhak dipimpin oleh tokoh dari wilayah adat tersebut.

Pada Selasa (29/7/2025), dalam sebuah tatap muka dengan ribuan masyarakat dari Kampung Tobati, Enggros, dan masyarakat Nusantara di Pantai Cybery, Kampung Enggros,Benhur Tomi Mano menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Papua terbagi menjadi tujuh wilayah adat, dan setiap wilayah adat tersebut memiliki hak untuk dipimpin oleh tokoh asli dari wilayah tersebut.

“Tanah Papua terbagi menjadi tujuh wilayah adat yang masing-masing mempunyai gubernur dari wilayah adatnya sendiri. Oleh karena itu, saya dan Constant Karma, yang berasal dari wilayah adat Tabi dan Saireri, memiliki kewajiban untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua,” tegas Benhur dengan penuh keyakinan di hadapan ribuan
warga.

Papua, dengan keberagaman suku, budaya, dan tradisi, dibagi menjadi tujuh wilayah adat yang memiliki identitas masing-masing. Berikut adalah rincian pembagian wilayah adat tersebut:

1. Wilayah Adat Saireri: Terletak di bagian utara Papua, wilayah ini meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.

2. Wilayah Adat Anim Ha: Terletak di Papua Selatan, wilayah ini mencakup Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi. Gubernur wilayah adat Anim Ha adalah Apolo Safanpo, seorang anak adat Anim Ha.

3. Wilayah Adat La Pago: Terletak di Papua Pegunungan, wilayah ini mencakup Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Yalimo, Yahukimo, Membramo Tengah, dan Kabupaten Puncak. Gubernur wilayah adat La Pago saat ini adalah John Tabo.

4. Wilayah Adat Me Pago: Terletak di Papua Tengah, wilayah ini meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai, dan Mimika. Gubernur wilayah adat Me Pago adalah Meki Fritz Nawipa.

5. Wilayah Adat Domberai: Terletak di Papua Barat Daya, wilayah ini mencakup Kota dan Kabupaten Sorong, Manokwari, Bintuni, Wondama, Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Tambrauw, dan Maybrat. Gubernur wilayah adat Domberai adalah Elisa Kambu.

6. Wilayah Adat Bomberai: Terletak di Papua Barat, wilayah ini meliputi Kabupaten Fakfak, Kaimana, Kokonao, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Gubernur wilayah adat Bomberai adalah Dominggus Mandacan.

Dengan demikian, sudah enam wilayah adat di Papua yang memiliki gubernur dari anak adat masing-masing. Namun, wilayah adat Tabi dan Saireri yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya, masih belum memiliki gubernur dan wakil gubernur.

Benhur Tomi Mano menyatakan bahwa kehadirannya bersama Constant Karma dalam kontestasi Pilgub Papua bukan tanpa alasan.

“Kami hadir untuk menggenapi kekosongan kepemimpinan di wilayah adat kami. Tabi dan Saireri adalah wilayah adat kami, dan kami berhak menjadi pemimpin di wilayah adat kami sendiri,” ujar Benhur dengan tegas.

Ia juga menambahkan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus memberikan hak kepada setiap wilayah adat untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. “Oleh karena itu, saya tidak merasa salah jika saya dan Constant Karma maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Papua. Ini adalah hak kami, karena kami berasal dari wilayah adat ini,”
tambahnya.

Menurut Benhur, setiap tokoh yang berasal dari wilayah adat Papua memiliki kewajiban untuk kembali ke daerah asalnya dan memimpin di wilayah adat tersebut, bukan mengambil alih wilayah adat orang lain.

“Setiap wilayah adat harus dipimpin oleh anak adatnya sendiri. Itu adalah prinsip yang harus dijaga. Kami datang bukan untuk mengambil wilayah adat orang lain, tapi untuk memimpin wilayah adat kami sendiri,” jelasnya.

Pernyataan Benhur Tomi Mano tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Mereka sangat mendukung komitmen Benhur dan Constant Karma untuk memimpin Papua sesuai dengan hak wilayah adat masing-masing.

Dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, banyak pihak yang berharap agar BTM-CK, jika terpilih, dapat memperjuangkan hak-
hak masyarakat adat Papua serta meningkatkan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua.

Dukungan terhadap pasangan ini semakin kuat, terutama mengingat pentingnya pemerintahan yang mencerminkan keberagaman budaya dan identitas lokal.

Dengan semangat perjuangan yang kuat, Benhur Tomi Mano dan Constant Karma berharap bisa memberikan kontribusi besar dalam membangun Papua yang lebih baik dan lebih berkeadilan untuk seluruh rakyatnya.

(har/rck)