Biak, Teraspapua.com – Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra menegaskan bahwa visi dan misi kepemimpinannya bersama Wakil Bupati tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Markus kepada awak media usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Negara Biak, Rabu (14/1/2026).
“Sesuai dengan visi dan misi kami, prioritas utama adalah kesehatan dan pendidikan,” kata Markus.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran sebelumnya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan sejumlah pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Salah satunya adalah pelayanan bagi keluarga tidak mampu ketika mengalami kedukaan, di mana seluruh proses telah ditangani oleh rumah sakit sehingga keluarga tidak terbebani biaya.
“Ini bagian dari kehadiran negara dalam memastikan masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan pelayanan yang layak,” ujarnya.
Menurut Markus, pelayanan rumah sakit terus ditingkatkan. Pemerintah daerah juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ragu berobat ke rumah sakit meskipun terkendala biaya. Ia menekankan bahwa pelayanan kepada pasien harus menjadi prioritas utama, sementara urusan administrasi dapat disesuaikan kemudian.
“Kami ingin memastikan masyarakat datang berobat tanpa rasa takut soal biaya. Negara hadir untuk memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Dalam APBD 2026, pemerintah daerah juga memastikan pelayanan kesehatan tetap gratis melalui skema klaim dan jaminan kesehatan. Markus mengimbau masyarakat agar melaporkan jika terdapat pelayanan yang tidak maksimal atau praktik yang tidak sesuai regulasi.
“Masyarakat bisa menyampaikan langsung kepada pemerintah daerah, baik melalui kepala dinas, Sekda, Wakil Bupati, bahkan kepada saya sebagai Bupati,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Markus juga memaparkan kebijakan baru yang tengah disiapkan untuk mendukung petani. Selama ini, petani kerap menghadapi kendala biaya transportasi saat membawa hasil panen ke pasar, terlebih jika dagangan tidak terjual.
Untuk itu, pada tahun anggaran 2026 pemerintah daerah menyiapkan kebijakan transportasi gratis bagi petani pemilik Kartu Tani. Selama ini, Kartu Tani telah memberikan fasilitas pupuk subsidi gratis. Ke depan, kartu tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas transportasi gratis dengan sistem verifikasi by name, address, dan foto.
“Kartu ini harus jelas identitas pemiliknya dan hanya digunakan saat petani membawa hasil pertanian,” jelas Markus.
Terkait pelaksanaannya, Pemkab Biak Numfor tengah berkoordinasi dengan Perum Damri sebagai penyedia layanan transportasi. Diharapkan kerja sama ini dapat mempermudah akses petani ke pasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Damri yang nantinya akan melayani para petani melalui program Kartu Tani ini,” pungkasnya.
HDK
