Jayapura,Teraspapua.com – Legislator Papua, Mathea Mamoyao meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kelola tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.
Menurut anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi pertambangan itu, hal tersebut dibahas pihaknya dalam Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (25/11/2021).
FGD yang diselenggaran oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua, dan dihadiri Komisi IV DPR Papua, akademisi, LSM dan mahasiswa.
“Dari forum diskusi kemarin ini, salah satu langkah baik, dan ESDM Provinsi Papua sudah berpikir bagaimana pengembangan SDA (pengolaan tailing) ini,” kata Mathea Mamoyao, Jumat (26/11).
Mathea yang merupakan anak asli Suku Kamoro, suku yang wilayahnya hak ulayatnya menjadi areal pembuangan limbah tambang PT Freeport menyatakan tahu persis situasi yang kini terjadi di areal pembuangan tailing tambang emas dan tembaga tersebut.
Katanya, seiring waktu tailing PT Freeport akan terus bertambah dan merusak daerah sekitar.
“Tailing ini mesti segera dikelola, bagaimana Pemprov Papua dan Pemkab Mimika berkolaborasi melakukan pengelolaan. Kalau tailing bisa dikelola akan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Menurutnya, ini tidak bisa hanya sekadar dibicarakan. Namun mesti ada tindaklanjutnya kepada pemerintah pusat. Sebab, kalau ini dikelola akan mendatangkan pendapatan bagi daerah.
“(Mengelola tailing) ini memang butuh dana, sehingga kami harap gubernur bisa membatu mengurus rencana ini agar bisa terlaksana,” ucapnya.
Namun politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, dalam pengelolaan tailing PT Freeport, mesti melibatkan masyarakat adat.
Iapun berharap, dalam pertemuan berikut manajemen PT Freeport dan Pemkab Mimika bisa hadir. Sebab, tailing merupakan pembahas yang diangggap penting.
“Tailing ini akan semakin lama semakin tinggi di wilayah Pomako dan telah menyebar sampai ke Timur. Jangan sampai menyebar juga ke arah Barat, karena sekarang sudah terjadi pendangkalan di wilayah Pomako,” tandasnya.
(Vmt)
