Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di wilayah Papua menjadi perhatian serius menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
DPR Papua berharap masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kelangkaan BBM maupun LPG selama masa Advent, Natal hingga pergantian tahun. Pasalnya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi energi.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, SH, MH, mengatakan hal tersebut setelah Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku.
Pertemuan tersebut bertujuan memastikan kesiapan pasokan serta distribusi BBM dan LPG, mengingat aktivitas masyarakat diperkirakan meningkat menjelang hingga selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
Dalam pertemuan itu, Komisi IV DPR Papua menerima pemaparan langsung dari Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, bersama jajaran mengenai kesiapan suplai BBM dan LPG di wilayah Papua.

Joni menyampaikan apresiasi kepada Pertamina yang telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai berbagai persiapan yang dilakukan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan energi masyarakat.
“Atas nama Komisi IV DPR Papua, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama seluruh jajaran yang telah memberikan penjelasan dan presentasi mengenai kesiapan suplai BBM dan LPG di wilayah Papua,” ujar Joni.
Menurut dia, berdasarkan pemaparan Pertamina, berbagai langkah persiapan telah dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama periode Natal dan Tahun Baru.
Karena itu, ia meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan tidak terpancing oleh kekhawatiran mengenai kemungkinan kelangkaan BBM.
“Kami berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa karena berdasarkan penjelasan Pertamina, ketersediaan BBM sudah dipersiapkan. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran mengenai kelangkaan BBM selama perayaan Natal dan Tahun Baru,” katanya.
Meski mengapresiasi kesiapan pasokan, Komisi IV DPR Papua juga menyampaikan sejumlah catatan kepada Pertamina, terutama terkait persoalan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Jayapura.
Joni mengatakan, persoalan antrean BBM menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
Masukan tersebut tidak hanya berdasarkan kondisi di Kota Jayapura, tetapi juga mencakup aspirasi yang disampaikan anggota Komisi IV DPR Papua dari daerah pemilihan Biak dan Kabupaten Jayapura.
Menurut Joni, peningkatan aktivitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru harus diikuti dengan kesiapan pelayanan di lapangan. Dengan demikian, distribusi BBM tidak hanya terjamin dari sisi ketersediaan stok, tetapi juga mudah diakses masyarakat.
Ia menyebutkan, berbagai masukan yang disampaikan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR Papua mendapat respons positif dari pihak Pertamina.
“Kami berharap komunikasi dan koordinasi ini terus terjalin dengan baik. Apa yang dilakukan DPR Papua, khususnya Komisi IV, bersama Pertamina tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama masyarakat di Papua,” ujarnya.
Joni menegaskan, DPR Papua akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan membangun koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya BBM dan LPG, dapat terpenuhi secara merata.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR Papua.
Menurut Awan, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat upaya Pertamina dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi peningkatan kebutuhan energi selama perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Ia mengatakan, Pertamina memahami bahwa aktivitas masyarakat akan meningkat selama periode libur akhir tahun. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap kebutuhan BBM dan LPG di berbagai daerah.
Karena itu, Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari penguatan stok, kesiapan sarana distribusi hingga penambahan armada kapal tanker untuk menjamin kelancaran penyaluran BBM di wilayah Papua dan Maluku.
“Tentu ini semakin memantapkan upaya-upaya kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita ketika merayakan Natal dan Tahun Baru,” kata Awan.
Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis yang dilakukan Pertamina adalah menambah satu unit kapal tanker untuk memperkuat distribusi BBM di wilayah Papua Maluku.
Penambahan armada tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 18 November 2026. Dengan demikian, jumlah kapal tanker yang disiapkan untuk mendukung distribusi BBM meningkat dari kondisi normal sebanyak 20 kapal menjadi 21 kapal.
Awan menilai penambahan armada tersebut cukup penting untuk menjaga ketersediaan stok di seluruh terminal BBM dan depot Pertamina.
Dengan dukungan armada tambahan, Pertamina berharap proses distribusi dapat berjalan lebih optimal sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, termasuk ketika terjadi peningkatan konsumsi selama masa Natal dan Tahun Baru.
“Kalau normalnya ada 20 kapal, nanti ditambah satu kapal untuk distribusi sehingga total menjadi 21 kapal. Kami menilai jumlah ini cukup untuk menjaga stok di seluruh terminal BBM dan depot agar tetap dalam kondisi baik serta mampu melayani kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain kesiapan armada distribusi, Awan juga menjelaskan perkembangan kuota BBM yang menjadi perhatian Komisi IV DPR Papua.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan penambahan kuota BBM sehingga ketersediaannya semakin mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Secara khusus, Awan menjelaskan perkembangan penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar. Sebelumnya, Pertamina memperkirakan penyaluran Biosolar berpotensi mengalami kelebihan kuota atau over kuota sekitar dua persen.
Namun, berdasarkan perkembangan terakhir yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, realisasi penyaluran justru berada pada posisi under atau sembilan persen di bawah kuota yang tersedia.
Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa ketersediaan kuota masih dapat mendukung kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
“Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir. Dengan posisi bantalan kuota sebesar sembilan persen ini, kami optimistis kebutuhan masyarakat dapat tercukupi, termasuk untuk Pertalite dan minyak tanah,” ujarnya.
Awan menegaskan, Pertamina terus memantau perkembangan penyaluran BBM agar ketersediaan di setiap wilayah tetap terjaga. Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Selain BBM, Pertamina juga memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan minyak tanah dan LPG yang menjadi kebutuhan penting masyarakat Papua, terutama dalam menyambut perayaan Natal.
Awan mengatakan, peningkatan kebutuhan kedua komoditas tersebut perlu diantisipasi melalui koordinasi bersama DPR Papua dan pemerintah daerah.
Menurut dia, koordinasi tidak hanya dilakukan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga perlu menjangkau tingkat kecamatan agar Pertamina mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan masyarakat secara lebih terperinci.

Dengan mengetahui kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah, Pertamina dapat melakukan penyesuaian penyaluran, termasuk menambah pasokan apabila terjadi peningkatan permintaan di lapangan.
“Masukan dari bapak dan ibu anggota Komisi IV DPR Papua terkait penyediaan minyak tanah dan LPG menjadi perhatian kami. Tentunya, kami akan berkoordinasi dengan anggota dewan dan pemerintah daerah setempat sampai tingkat kecamatan untuk mengetahui peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga penyaluran minyak tanah dapat kami sesuaikan,” katanya.
Awan menambahkan, sinergi antara Pertamina, DPR Papua dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi energi berjalan lancar selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Melalui koordinasi tersebut, Pertamina berharap seluruh kebutuhan BBM dan LPG masyarakat di wilayah Papua Maluku dapat terpenuhi dengan baik. Upaya ini sekaligus untuk meminimalkan potensi gangguan distribusi dan mengantisipasi antrean panjang di sejumlah titik pelayanan.
Di sisi lain, Komisi IV DPR Papua akan terus melakukan pengawasan terhadap kesiapan Pertamina, baik dari sisi ketersediaan stok, armada distribusi maupun pelayanan di SPBU dan lembaga penyalur lainnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan energi selama perayaan Natal dan Tahun Baru tetap tersedia, sehingga masyarakat dapat merayakan hari besar keagamaan dan menjalankan aktivitas tanpa terganggu persoalan pasokan BBM maupun LPG.
Kunjungan kerja tersebut, Ketua komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, SH. MH, didampingi Sekretaris Komisi IV Jefry Hendry Bisai, SH, serta anggota Komisi, Jansen Monim, S.T. M.M, Yermias Yoseph Yanggu Wouw ST, Alberth Meraudje, Martinus Pasang, A. Pi, H. Wagus Hidayat, Yotam Bilasi, dan Valentina Ibe.
(Har)















