Jayapura, Teraspapua.com – Masyarakat adat Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, melakukan pemalangan terhadap kantor perwakilan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Jalan Pepera Nomor 5, Angkasapura, sejak Jumat (13/11/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas belum adanya penyelesaian terhadap tuntutan hak ulayat yang diklaim masyarakat adat telah digunakan PT Freeport Indonesia selama 53 tahun.
Pesuru Ondoafi Kampung Kayu Batu, Alex Pui, mengatakan pemalangan dilakukan atas perintah Ondoafi Kampung Kayu Batu, Rudolf Makanuay. Ia mengaku mendapat mandat sebagai pesuruh ondoafi untuk kembali melakukan pemalangan terhadap aset perusahaan yang menurut masyarakat adat berada di atas wilayah hak ulayat mereka.
Alex menjelaskan, aksi tersebut bukan kali pertama dilakukan. Masyarakat adat sebelumnya telah menempuh sejumlah upaya, mulai dari pemalangan, pertemuan dengan perwakilan perusahaan hingga penyampaian surat resmi kepada pimpinan PT Freeport Indonesia. Namun, menurut dia, berbagai langkah tersebut belum menghasilkan kepastian penyelesaian.
“Kami melakukan pemalangan terhadap aset PT Freeport Indonesia yang berada di atas hak ulayat masyarakat adat Kampung Kayu Batu. Sudah 53 tahun kami menunggu jawaban dari PT Freeport Indonesia yang menggunakan hak ulayat kami, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang baik,” kata Alex.
Ia mengatakan, masyarakat adat sebenarnya pernah membuka ruang dialog dengan pihak perusahaan setelah melakukan pemalangan pada 12 September 2024.
Saat itu, menurut Alex, aksi pemalangan mendapat respons dari pihak PT Freeport Indonesia yang kemudian mengutus seorang perwakilan bernama Josepin bersama sejumlah staf untuk bertemu dengan masyarakat adat Kampung Kayu Batu.
Pertemuan tersebut berlangsung di salah satu kafe di kawasan Ruko Dok II, Kota Jayapura.
Dalam pertemuan itu, kata Alex, pihak perusahaan menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat adat. Bahkan, muncul pembicaraan mengenai kemungkinan penyelesaian hak-hak masyarakat adat yang selama ini mereka perjuangkan.
“Setelah pertemuan itu, ada pembicaraan bahwa PT Freeport akan menindaklanjuti persoalan ini dan kemungkinan ada penyelesaian terhadap hak-hak kami,” ujarnya.
Alex melanjutkan, setelah pertemuan tersebut, masyarakat adat diminta menyiapkan surat resmi sebagai bagian dari proses tindak lanjut tuntutan mereka.
Menindaklanjuti permintaan itu, masyarakat adat Kampung Kayu Batu kemudian mengeluarkan surat tertanggal 16 September 2024. Surat tersebut ditujukan langsung kepada pimpinan PT Freeport Indonesia di Timika.
Namun, menurut Alex, setelah surat disampaikan, masyarakat adat belum memperoleh jawaban maupun kepastian mengenai langkah penyelesaian yang akan dilakukan perusahaan.
Ia menyebut rentetan upaya yang telah ditempuh, termasuk pemalangan pada September 2024, pertemuan dengan perwakilan perusahaan, dan penyampaian surat resmi, belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat adat kembali mengambil langkah pemalangan terhadap kantor perwakilan perusahaan di Jayapura.
“Setelah seluruh rangkaian itu, mulai dari pemalangan, pertemuan hingga surat yang kami sampaikan kepada pimpinan Freeport di Timika, sampai hari ini belum ada tindak lanjut atau respons yang baik untuk menyelesaikan hak ulayat kami,” katanya.
Alex menegaskan, pemalangan kali ini merupakan bentuk keseriusan masyarakat adat dalam meminta kejelasan atas tuntutan yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Menurut Alex, masyarakat adat Kampung Kayu Batu tidak lagi hanya mengharapkan pertemuan atau penyampaian janji tindak lanjut. Mereka membutuhkan jawaban yang jelas dari perusahaan mengenai kesediaan untuk menyelesaikan persoalan hak ulayat tersebut.
Ia mempertanyakan apakah PT Freeport Indonesia masih memiliki komitmen untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat adat atau tidak.
“Kami menuntut hak-hak kami yang sudah digunakan PT Freeport selama 53 tahun. Kami ingin tahu apakah PT Freeport masih bisa menyelesaikan persoalan ini atau tidak. Hari ini kami datang dan membutuhkan jawaban yang pasti,” ujarnya.
Alex mengatakan, masyarakat adat berharap perusahaan tidak mengabaikan persoalan tersebut karena menyangkut hak ulayat yang mereka klaim sebagai bagian dari hak masyarakat adat Kampung Kayu Batu.
Ia juga menegaskan bahwa aksi pemalangan akan terus dilakukan apabila tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan.
Bahkan, masyarakat adat menyatakan siap bertahan dan menduduki lokasi kantor perwakilan tersebut sampai memperoleh jawaban atas tuntutan mereka.
“Kalau tidak ada tanggapan dari PT Freeport, kami akan menduduki tempat ini sampai ada jawaban. Kalau memang tidak ada respons, kami akan menutup kantor ini dan menarik aset tersebut ke adat,” tegas Alex.
Masyarakat adat Kampung Kayu Batu berharap PT Freeport Indonesia segera memberikan penjelasan dan membuka ruang komunikasi untuk membahas tuntutan yang mereka sampaikan.
Bagi masyarakat adat, persoalan ini bukan sekadar menyangkut keberadaan aset perusahaan, melainkan juga kepastian penyelesaian atas klaim hak ulayat yang menurut mereka telah berlangsung selama lebih dari lima dekade.
(Har)
