Jayapura, Teraspapua.com – Anggota Komisi IV DPR Papua dari daerah pemilihan Biak Numfor dan Supiori, Martinus Pasang, menyoroti keterbatasan transportasi laut yang menghubungkan kedua kabupaten tersebut dengan sejumlah wilayah di Papua menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Ia meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menambah armada kapal penumpang yang melayani rute Biak dan Supiori. Pasalnya, saat ini hanya terdapat dua kapal penumpang yang masuk dan melayani wilayah tersebut.
Martinus mengatakan, keterbatasan transportasi menjadi persoalan serius bagi masyarakat Biak dan Supiori, terutama menjelang Natal ketika banyak warga yang berada di luar daerah ingin pulang ke kampung halaman.
Hal itu disampaikan Martinus dalam kunjungan kerja dan koordinasi Komisi IV DPR Papua dengan PT PELNI Cabang Jayapura, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, masyarakat Biak memiliki tradisi merantau ke berbagai wilayah di Tanah Papua. Bahkan, komunitas masyarakat Biak tersebar hampir di seluruh daerah di Papua. Karena itu, setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, mobilitas warga yang ingin kembali ke kampung halaman mengalami peningkatan.
“Penjelasan Kepala Cabang PT PELNI Jayapura tadi sungguh luar biasa. Terima kasih karena pemaparan tersebut menjadi masukan bagi kami. Sesuai arahan, informasi dan hasil pertemuan ini akan kami bawa kembali kepada masyarakat untuk disosialisasikan,” kata Martinus.
Ia menjelaskan, Kabupaten Biak Numfor dan Supiori merupakan wilayah kepulauan yang tidak memiliki akses transportasi darat langsung dengan daerah lain. Masyarakat hanya dapat mengandalkan transportasi laut dan udara untuk melakukan perjalanan antardaerah.
Namun, akses penerbangan menuju Biak juga masih terbatas. Martinus menyebutkan, saat ini hanya terdapat satu maskapai yang melayani penerbangan, yakni Lion Air, dengan frekuensi sekitar empat kali dalam sepekan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki pilihan transportasi yang terbatas, terutama ketika permintaan perjalanan meningkat pada Desember dan Januari.
“Biak dan Supiori merupakan daerah kepulauan. Tidak ada hubungan transportasi darat dengan daerah lain. Masyarakat hanya mengandalkan jalur laut dan udara. Sementara penerbangan juga terbatas, sehingga mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru sangat terkendala,” ujarnya.
Martinus mengatakan, dalam pemaparan Kepala Cabang PELNI Jayapura, terdapat sejumlah armada yang disiapkan untuk menghadapi angkutan Nataru. Namun, ia berharap jumlah kapal yang melayani Biak dapat ditambah agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Ia mempertanyakan kemungkinan penambahan armada pada rute yang menghubungkan Jayapura, Biak, Serui, Manokwari hingga Sorong.
Menurut dia, Biak bukan hanya menjadi daerah tujuan masyarakat yang hendak pulang kampung, tetapi juga merupakan salah satu wilayah persinggahan dan penghubung perjalanan laut dari berbagai daerah.
Setiap Desember hingga Januari, jumlah penumpang yang menuju Biak dan Supiori diperkirakan meningkat, baik dari wilayah Papua maupun dari luar Papua.
Karena itu, ia meminta PELNI mempertimbangkan penambahan frekuensi pelayaran agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh tiket dan tempat duduk selama periode libur akhir tahun.
Martinus juga mengapresiasi penjelasan PELNI yang akan menjadi bahan bagi anggota Komisi IV untuk menyampaikan informasi kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Papua, Jansen Monim, meminta media massa membantu menyebarluaskan informasi mengenai jadwal kapal, pembelian tiket, dan ketentuan kapasitas penumpang kepada masyarakat.
Menurut dia, sosialisasi menjadi penting agar masyarakat memahami aturan yang berlaku dan tidak memaksakan diri naik kapal ketika kapasitas penumpang telah terpenuhi.
Ia juga meminta petugas keamanan dan otoritas pelabuhan bertindak tegas dalam menerapkan aturan, tetapi tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan tidak diskriminatif.
Jansen mengatakan, pemerintah daerah bersama DPR Papua perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan transportasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua juga tengah menyiapkan dukungan transportasi laut melalui pengadaan kapal cepat untuk memperkuat konektivitas antarkabupaten dan kota.
Menurut Jansen, sebelumnya ia bersama Ketua Komisi IV dan pimpinan DPR Papua telah mendampingi Gubernur Papua serta Kepala Dinas Perhubungan melakukan kunjungan ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau, untuk melihat langsung kapal-kapal cepat yang dipersiapkan.
Kapal tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan transportasi laut di Papua dan mengurangi kepadatan penumpang pada rute-rute tertentu.
Ia menegaskan, penguatan konektivitas antardaerah merupakan bagian penting dari pembangunan Papua, mengingat kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya membutuhkan dukungan transportasi laut.
Jansen berharap keberadaan kapal cepat nantinya dapat melengkapi pelayanan kapal PELNI, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk melakukan perjalanan.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR Papua, Albert Merauje, meminta PELNI menyiapkan langkah antisipasi terhadap kebutuhan tiket mendadak selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru.
Albert mengatakan, berdasarkan pengalaman pelayanan transportasi laut dari tahun ke tahun, selalu ada masyarakat yang membutuhkan perjalanan secara tiba-tiba karena kepentingan keluarga, kedukaan, maupun kondisi darurat lainnya.
Menurut dia, sistem pembelian tiket secara daring memang penting untuk mengendalikan kapasitas penumpang. Namun, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan mendesak yang tidak dapat direncanakan jauh hari.
Ia mengusulkan agar PELNI mempertimbangkan alokasi kecil tiket atau mekanisme pelayanan khusus untuk mengantisipasi kebutuhan darurat tersebut, tanpa mengabaikan batas kapasitas dan ketentuan keselamatan pelayaran.
“Sebagai wakil rakyat, kami ingin bersama PELNI mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Selain pembelian tiket secara online, perlu juga dipikirkan kemungkinan adanya masyarakat yang harus berangkat secara mendadak karena anggota keluarga meninggal atau kepentingan darurat lainnya,” kata Albert.
Ia menilai, pelayanan publik tidak cukup hanya mengandalkan sistem digital, tetapi juga harus memiliki mekanisme penanganan bagi masyarakat yang menghadapi situasi khusus.
Albert menegaskan, usulan tersebut bukan berarti PELNI harus menjual tiket melebihi kapasitas kapal. Sebaliknya, perusahaan perlu menyiapkan pola pelayanan yang memungkinkan kebutuhan darurat ditangani secara tertib sesuai ketentuan.
Albert juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap masyarakat asli Papua yang hendak pulang kampung untuk merayakan Natal bersama keluarga.
Ia berharap program stimulus pemerintah berupa diskon tiket sebesar 30 persen dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, khususnya penumpang yang melakukan perjalanan antardaerah di Papua.
Selain potongan harga, ia mendorong adanya perhatian terhadap kebutuhan transportasi masyarakat asli Papua yang tinggal dan bekerja di luar daerah asalnya.
Menurut dia, pelayanan PELNI memang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam momentum Natal dan Tahun Baru, kebutuhan warga Papua yang ingin pulang ke Biak, Supiori, Serui, dan daerah lainnya perlu menjadi perhatian.
“Kita ingin masyarakat Papua yang dari Jayapura mau pulang ke Biak, Serui, Supiori, dan daerah lainnya mendapatkan kemudahan. Program diskon 30 persen harus disosialisasikan dengan baik agar masyarakat bisa memanfaatkannya,” ujarnya.
Albert juga meminta agar pemerintah dan PELNI memperhatikan penggunaan anggaran publik untuk mendukung pengadaan kapal dan peningkatan pelayanan transportasi laut.
Menurut dia, masyarakat sebagai pengguna layanan harus mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Ia berharap kapal PELNI maupun kapal cepat yang disiapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang aman dan nyaman sehingga masyarakat bisa merayakan Natal bersama keluarga tanpa dibebani persoalan transportasi.
Lebih lanjut, Albert mengapresiasi penjelasan PELNI mengenai persiapan keselamatan kapal menjelang Nataru. Namun, ia mengingatkan bahwa keselamatan pelayaran harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada penumpang.
Ia meminta petugas di pelabuhan tetap mengedepankan pendekatan humanis ketika menghadapi masyarakat, terutama penumpang lanjut usia maupun warga yang datang karena kebutuhan mendesak.
Menurut dia, pelayanan yang tertib tidak harus dilakukan dengan cara yang menimbulkan ketegangan antara petugas dan masyarakat.
Albert mengatakan, DPR Papua akan membantu PELNI menyosialisasikan informasi melalui media massa, media sosial, serta jaringan komunikasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Jaringan tersebut mencakup grup keluarga, jemaat gereja, komunitas, dan kelompok masyarakat lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi jadwal keberangkatan, pembelian tiket, serta program diskon.
“Kami akan membantu PELNI melalui media dan jaringan komunikasi yang kami miliki di daerah pemilihan. Informasi mengenai kapan tiket mulai dijual, bagaimana cara membeli secara online, dan adanya potongan harga harus sampai kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan aplikasi digital. Karena itu, pelayanan melalui loket tetap perlu diperhatikan agar masyarakat lanjut usia atau mereka yang tidak terbiasa menggunakan telepon pintar tetap mendapatkan pelayanan.
Albert berharap seluruh masukan yang disampaikan anggota Komisi IV DPR Papua dapat menjadi bahan evaluasi bagi PELNI dalam meningkatkan pelayanan transportasi laut selama Natal dan Tahun Baru.
Dengan penambahan armada, pengaturan rute, kepastian jadwal, sosialisasi tiket, serta kesiapan keselamatan, ia berharap masyarakat Papua dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.
(rck)
