Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Persero memperkuat layanan transportasi laut dengan menambah armada dan memperluas frekuensi pelayaran menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, SH, MH, saat memimpin kunjungan kerja dan koordinasi dengan PT PELNI Cabang Jayapura, Jumat (13/11/2026).
Joni mengatakan, DPR Papua memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan tertib dan menjangkau seluruh masyarakat. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR Papua juga berkewajiban mengingatkan konstituen agar mematuhi aturan, termasuk dalam menggunakan layanan transportasi laut.
Menurut dia, momentum Natal dan Tahun Baru biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat. Banyak warga yang memanfaatkan transportasi laut untuk pulang ke kampung halaman, termasuk menuju Kabupaten Biak Numfor dan sejumlah daerah lainnya di Papua.
Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme pembelian tiket, jadwal keberangkatan, serta kapasitas penumpang setiap kapal.
“Kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan konstituen. Kita mewakili rakyat, sehingga masyarakat juga harus memahami bahwa aturan harus ditaati. Jangan sampai ketika tidak mendapatkan tiket, kemudian terjadi persoalan di pelabuhan,” kata Joni.
Ia menegaskan, Komisi IV DPR Papua akan menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa PELNI telah menyediakan program diskon tiket sebesar 30 persen dari tarif dasar selama periode angkutan Nataru.
Namun, masyarakat diminta melakukan pemesanan tiket melalui sistem daring atau online agar jumlah penumpang dapat dikontrol sesuai kapasitas kapal.
Joni mengingatkan masyarakat agar tidak membeli tiket secara mendadak, apalagi memaksakan diri untuk berangkat ketika kuota penumpang sudah terpenuhi.
“Kami akan sampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang PELNI memberikan diskon. Kalau mau membeli tiket, harus memesan melalui sistem online supaya semuanya terkontrol. Jangan berebut. Kalau terlambat dan tiket sudah habis, jangan marah karena memang sudah ada sistem yang mengatur,” ujarnya.
Menurut Joni, pengawasan terhadap pelayanan transportasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPR Papua, terutama dalam memastikan pelayanan umum diberikan secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan.
Minta Rute Jayapura-Sorong Dilayani Secara Berkelanjutan
Selain persoalan pembelian tiket, Komisi IV DPR Papua juga meminta PELNI memperhatikan pola pelayanan rute pelayaran yang menghubungkan sejumlah daerah di Papua.
Joni menyebutkan, rute Jayapura, Biak, Serui, Manokwari hingga Sorong merupakan jalur penting bagi masyarakat yang mengandalkan transportasi laut untuk bepergian antardaerah.
Karena itu, DPR Papua mengusulkan agar kapal yang berangkat dari Pelabuhan Jayapura dapat melayani rute hingga Sorong dan kembali lagi ke Jayapura secara teratur.
Menurut dia, pola pelayanan tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan penumpang di sejumlah pelabuhan sekaligus mencegah terjadinya kondisi non-seat atau penumpang yang tidak memperoleh tempat duduk sesuai kapasitas yang tersedia.
“Kami meminta agar kapal yang keluar dari Pelabuhan Jayapura bisa melayani rute sampai Sorong, kemudian kembali lagi ke Jayapura. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan penumpang dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Joni menilai, peningkatan pelayanan transportasi laut menjadi semakin penting karena biaya perjalanan menggunakan pesawat cenderung menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong lebih banyak warga memilih kapal laut sebagai moda transportasi untuk perjalanan antarkabupaten maupun antarprovinsi.
Karena itu, menurut dia, penambahan armada dan frekuensi pelayaran tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penumpang selama Natal dan Tahun Baru, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan transportasi masyarakat sepanjang tahun.
Lebih lanjut, Joni mengatakan Komisi IV DPR Papua juga mendorong Kementerian Perhubungan agar memberikan perhatian terhadap kebutuhan armada kapal untuk melayani wilayah Papua.
Ia berharap pemerintah pusat dapat menambah kapal yang secara khusus mendukung konektivitas antardaerah, mengingat kondisi geografis Papua yang memiliki banyak wilayah kepulauan dan daerah pesisir.
Menurut dia, transportasi laut masih menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk menjangkau daerah yang belum sepenuhnya terhubung melalui transportasi darat maupun udara.
Karena itu, DPR Papua menginginkan agar tersedia armada yang dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan pola pelayaran pulang-pergi mengelilingi wilayah Papua.
“Kami juga meminta kepada Kementerian Perhubungan agar menambah armada kapal untuk melayani rute di Papua. Kalau bisa, kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Papua ini dapat melayani pelayaran keliling, pulang dan pergi, sehingga konektivitas antardaerah semakin baik,” ujar Joni.
Ia menambahkan, pelayanan transportasi laut harus benar-benar dirasakan masyarakat, baik melalui penambahan armada, kepastian jadwal keberangkatan, maupun harga tiket yang sesuai dengan rute perjalanan.
Menurut Joni, program diskon tiket sebesar 30 persen yang diberikan pemerintah perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas pelayanan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan potongan harga, tetapi juga kemudahan memperoleh tiket dan kepastian keberangkatan.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Cabang PT PELNI Jayapura, Daulat Apul Gervasius Naibaho, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan penambahan empat armada kapal untuk memperkuat pelayanan transportasi laut di wilayah Papua selama periode Nataru.
Tambahan armada tersebut akan mendukung pelayanan pada rute Jayapura, Biak, Serui, Manokwari, Sorong, dan kembali ke Jayapura.
Penambahan tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
Joni mengatakan, penjelasan dari pihak PELNI tersebut merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi IV DPR Papua dalam koordinasi tersebut.
“Permintaan Komisi IV sudah dijawab oleh pihak PELNI dengan adanya penambahan empat armada kapal untuk melayani rute Jayapura, Biak, Serui, Manokwari, Sorong, dan kembali ke Jayapura,” ungkapnya.
Dengan adanya tambahan armada tersebut, DPR Papua berharap distribusi penumpang dapat berlangsung lebih baik dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan jadwal perjalanan.
Politisi PDI Perjuangan Papua ini kembali mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan sistem pembelian tiket yang telah disediakan PELNI. Pemesanan lebih awal dinilai penting untuk menghindari kehabisan tiket, terutama pada tanggal-tanggal yang diperkirakan menjadi puncak arus mudik Natal.
Ia meminta masyarakat tidak menunggu hingga kapal tiba di pelabuhan untuk mencari tiket karena setiap armada memiliki kapasitas angkut yang telah ditentukan.
DPR Papua berharap kerja sama antara PELNI, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan penyelenggaraan angkutan laut Nataru 2026-2027 berjalan aman, tertib, dan lancar.
Bagi Joni, keberhasilan pelayanan transportasi laut bukan semata-mata diukur dari banyaknya kapal yang beroperasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan operator memberikan akses transportasi yang aman, terjangkau, dan dapat diandalkan oleh masyarakat Papua.
(Har)
